Masalah lain yang sangat kontroversial adalah memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap anak muda dalam memimpin, paradigma ini sejak lama menghantui masyarakat yang dibuktikan dengan lemanya ikatan sosial ditingkat desa antara anak muda dan orang tua karena perubahan tradisi dan cara pandang orang tua terhadap generasi muda, menilai. "anak muda tidak punya pengalaman memimpin". Padahal jika dilihat dari kapasitasnya banyak anak muda tergolong berpendidikan. Gelar sarjana yang jauh lebih tinggi dari orang tua yang hanya tamat SD, SMP dan SMA.Â
Ikatan anak muda terhadap tradisi lama semakin longgar dan tidak terpakai dalam mengatasi persoalan, musyawarah mufakat dan tradisi guyub guna menyelesaikan sengkarut sosial dimasyarakat desa cendrung tidak terpakai pada generasi muda oleh orang tua. Kasus ini semacam ada sekat antar golongan muda dengan golongan tua, hingga akhirnya memicu relasi yang longgar.
Peran anak muda dalam rentetan penyelesain konflik begitu stagnan, konflik muncul ditengah arus aktivitas masyarakat desa dapat diselesaikan oleh generasi tua yang kadang kala keputusan dalam menentukan jalan keluar penyelesaian masalah sedikit dangkal dan ngawur. Demikian tingkat kepercayaan masyarakat pada generasi muda begitu rendah.
Dari kasus diatas, pendekatan yang dipakai untuk meretas tradisi lama soal relasi yang longgar antara generasi muda dengan orang tua, melalui pendekatan kultural. Warga desa, tokoh-tokoh masyarakat serta pemerintah desa harus membuka ruang dialog bagi anak muda, membicarakan kepentingan anak muda pada fase calon kepemimpinan. Bersama menyerukan pesan-pesan moral, politik yang baik, perdamaian serta menjaga kerukunan dalam pilkades oktober 2019.Â
Gotong royong, musyawarah antarwarga anak muda kembali dilibatkan sebagai corong terdepan dalam mengatasi persolan desa karena sejatinya anak muda adalah agen perubahan dan agen control  ditengah arus politik loka (desa) pada pilkades mendatang.
 Yulianus Nardin (Penulis adalah Pegiat literasi di komunitas Study Clup Unitri Malang)
