Masih Adakah Etika Pancasila dalam Panggung Kehidupan Berpolitik Tanah Air?

"Menanyakan soal etika Pancasila dalam panggung kehidupan berpolitik tanah air merupakan sebuah pertanyaan refleksi dari penulis dalam menjemput peringatan hari lahir Pancasila 01 Juni 2019"

Aristoteles pernah mengemukakan, bahwa antara etika dan politik itu terdapat hubungan yang paralel, hubungan tersebut tersimpul pada tujuan yang sama-sama ingin dicapai, yaitu; terbinanya warga negara yang baik, yang susila, yang setia kepada negara dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan kewajiban moral dari setiap warga negara, sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan bernegara, berpolitik yang baik, dalam arti makmur, tentram dan sejahtera. 

Pengertian politik dalam proses pemakaianya dewasa ini terasa sudah sangat jauh menyimpang, atau mungkin sudah jauh lebih luas dari pengertian asalnya (Terminologi). 

Kata-kata yang bisa kita dengar dalam percakapan sehari-hari, bahkan sering membuat kirsu adalah urusan perkara penetapan presiden hasil pemilu 2019 oleh KPU sampai sekarang belum beres, sebab sudah dipolitisasi. Jangan bicara soal kejujuran, yang kita hadapi sekarang adalah soal politik untuk ekonomi kelompok maupun individu dan keluarga. 

Dia bukan bagian dari barisan kita, segera disingkirkan, ingat misi kita berbeda dengan misi mereka, janji kita lebih diutamakan,  bukan janji mereka. Hati-hati berhadapan dengan dia, dia orang berpolitik, janjinya sukar dipegang.

Demikian yang dimaksudkan dengan politik menurut pengertian awam adalah merupakan himpunan dari Sesuatu yang sulit diselami, penuh rahasia yang berbelit-belit. Sesuatu yang diliputi kecurangan, ketidakjujuran. 

Sesuatu yang hanya jadi pekerjaan orang-orang pintar bersilat lidah, sukar dipercaya. Sesuatu dimana seseorang (yang lekas percaya) bisa tertipu mentah-mentah. 

Dan sebagai pengertian terakhir, orang politik adalah orang yang sukar dipercaya. Konsekuensi dari pendapat-pendapat tersebut ialah timbulnya semacam prejudice, sikap sinis, sikap bermuka dua, disamping timbulnya semacam sikap pretended kepura-puraan terhadap bidang politik, ataupun terhadap orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini.

Jadi, bagaimana sebaiknya penerapan politik itu dalam kehidupan bernegara?. Sudah menjadi santapan umum, bahwa sekarang masih saja ada kegaduan politik dari dalam negeri maupun luar negeri.

• Masalah korupsi, penggede yang koruptor, yang belum (sengaja) tidak dihadapkan ke meja hijau, dengan alasan demi untuk menjaga kesetabilan politik. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik,  kekayaan suku, ras, dan juga agama tidak menunjukan jati diri bahwa Indonesia adalah negara yang Bhineka Tunggal Ika, hal ini disebabkan oleh konflik yang tercipta akibat adanya perbedaan agama dan suku yang didalangi oleh bidang politik, apalagi bersamaan dengan pesta demokrasi, Pilpres, pileg, dan pilkada, bukan tidak mungkin ini tidak dipolitisasi.
• Penurunaan paksa pemerintah, isue people power terbukti diciptakan dan didalangi oleh elit politik untuk melakukan adu domba antara masyarakat dengan pemerintah, by desain people power bagian dari prodak politik kelompok/Individu untuk mencapai tunjuanya masing-masing.
• Isu-isu politik, cukup meresahkan masyarakat pada akhir ini dengan adanya isu politik, isu politik beragam jenisnya, dan yang mencuat pada pemilu kali ini adalah terjadinya pemecahan beberapa kubu politik, segoyanya antara kempret dan  cebong, isu-isu politik pejabat dan pemerintahan tertentu, sikap yang mengatakan sepihak, mengklaim pilpres menggerakan instrumen negara untuk kepentingan politiknya, isu politik yang muncul ini biasanya akan mencuat disertai dengan beberapa aksi seperti demo yang dilakukan oleh masyarakat, dan terbukti masyarakat tergerus doktrin sesat melakukan demonstrasi pasca penetapan presiden oleh KPU Pemilu 2019. Dampaknya memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
• Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah HAM tidak bisa dibendung lagi, kasus perdagangan manusia tidak lagi rahasia umum, NTT menjadi sorotan Perdagangan manusia terbesar di Indonesia, kondisi ekonomi yang menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran manusia. Serta kasus Pembunuhan Munir yang belum juga diungkap pelakunya.

Ancaman politik luar negeri, terorisme telah memenjarah di sudut kota-kota bangsa Indonesia, kasus penangkapan terorisme tergolong banyak, namun tidak semua bisa dilacak.