Artikel rejoinder saya kemarin sudah membantah premis-premis utama Pepih Nugraha berjudul: “Apakah Pantas Akun Pakde Kartono Diberangus?” (14/10/2015). Kali ini, saya ingin mengubah sudut pandangnya dengan menjadikan tulisan Pepih Nugraha sebagai “lahan” belajar sesat pikir (logical fallacy). Terangnya, saya mengidentifikasi sejumlah sesat pikir yang menurut hemat saya dapat menjadi bahan belajar bersama. Karena itu pula saya memasukkan tulisan ini ke kanal Humaniora.
Straw Man Fallacy
Straw Man Fallacy adalah sesat pikir informal yang terjadi ketika seseorang secara sengaja atau tidak sengaja misrepresenting posisi atau pandangan lawan diskusinya agar dapat dibantah dengan mudah.
Pepih Nugraha melakukan Straw Man Fallacy pada paragraf kedua ketika ia menulis: “Apa kata dunia Kompasiana menjadi tempat penampungan ide terpidana seperti GT dan menjadi media tempat terpidana itu menyampaikan gagasan atau pemikirannya?” [huruf miring dari saya sebagai penekanan].
Kalimat di atas merupakan misrepresentasi dari argumen-argumen mereka (termasuk saya!) yang menghendaki akun Pakde Kartono diberangus. Yang disuarakan bukan Kompasiana tidak boleh menjadi tempat penampungan gagasan dan pemikiran seorang Napi, dalam hal ini Gayus Tambunan. Yang disuarakan adalah menurut hukum, para Napi dilarang memiliki dan/atau menggunakan alat-alat elektronik semasa berstatus sebagai Napi. Dan implikasinya, keberadaan akun Pakde Kartono yang pemiliknya adalah Gayus Tambunan termasuk di adalah penggunanya yang memosting satu tulisan setiap hari menjadi salah (bukan inherently salah!) atas dasar hukum tersebut.
Pepih Nugraha menghilangkan acuan fundamental dari seruan pemberangusan akun Pakde Kartono dan sekadar menampilkan seruan tersebut seakan-akan seruan itu menggantung di ruang hampa dan dengan gampang ia mendapatkan contoh untuk misrepresentasi tersebut dari Andi Alifian Mallarangeng yang tulisannya dimuat di Viva.
Dan karena misrepresentasi di atas pula, Pepih Nugraha menggiring pembaca agar jika ada sesuatu yang salah pada akun Pakde Kartono maka bukan akunnya yang diberangus melainkan konten tulisannya (paragraf ke-8).
Isunya bukan seorang Napi boleh menulis atau tidak; bukan seorang Napi boleh menyampaikan gagasan dan pemikirannya atau tidak. Bukan ini isunya. Jika ini isunya, kita bisa mendapatkan banyak contoh nyata, salah satunya: Abu Bakar Ba’azir yang bahkan bisa menulis buku di dalam penjara.
Isunya di sini adalah larangan untuk memiliki dan menggunakan alat elektronik ketika seseorang berstatus sebagai Napi. Pertanyaannya adalah bagaimana Gayus Tambunan bisa ODOP tanpa memiliki dan menggunakan alat elektronik di dalam Lapas? Bagaimana ia bisa membuat akun online tanpa alat elektronik? Bahkan ketika ia meminta bantuan orang di luar Lapas (yang bukan Napi) untuk membuat akun itu, juga merupakan sesuatu yang dilarang. Karena ini termasuk di dalam bagian dari “kehilangan kemerdekaan” seperti yang diatur dalam UU.
Jadi, ya akun itu harus diberangus kecuali kalau Pepih Nugraha bersedia dengan sukarela mendeklarasikan bahwa ia dan Kompasiana siap melawan hukum demi Gayus Tambunan.
False Analogy
