Mohon tunggu...
Nani ramadani
Nani ramadani Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi

Fakultas Hukum, Ilmu Politik, Universitas Jambi

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Dinamika Demokrasi Dan Politik Indonesia

20 Oktober 2024   16:38 Diperbarui: 21 Oktober 2024   06:01 91
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas.

Dinamika Politik secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat  secara timbal balik. Untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam hubungan politik Eksekutif dan Legislatif dalam Perumusan Peraturan Daerah, peneliti tertarik untuk menggunakan teori dinamika politik dalam proses pembuatan kebijakan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

ada beberapa faktor yang membuat politik Indonesia berlangsung dinamis. Beberapa faktor dimaksud, antara lain ialah: Satu, masyarakat Indonesia memiliki sejarah dan tradisi panjang pergerakan sosial, terutama dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan organisasi keagamaan ikut memiliki andil dan peran yang sangat besar, seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdatul Ulama (1926) yang keduanya merupakan pengawal faham Islam moderat dan setia pada Pancasila.

Kejujuran dan integritas seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dari usia dini dan dari tingkatan paling kecil. Kejujuran dan integritas ini diharapkan kemudian mendarah daging sampai tingkat berbangsa dan bernegara. Ketika jadi pemimpin, integritas dan kejujuran seharusnya menjadi modal utama, sehingga kita tidak pernah mendengar lagi korupsi yang dilakukan pejabat/pemimpin negara.

Dua,  kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau dan memiliki keragaman bahasa, budaya dan agama, ikut serta melahirkan dinamika sosial budaya yang pengaruhnya sangat dirasakan masuk ke ranah politik.

Tiga, masyarakat Indonesia yang sedemikian majemuk memerlukan waktu yang tidak pendek untuk membangun kohesi berbangsa dan bernegera. Kelahiran Negara Indonesiatidak serta-merta melahirkan  Bangsa Indonesi yang solid, karena keindonesiaan kita masih dalam proses menjadi. Keberagaman atau pluralisme merupakan kekayaan bangsa, terutama Bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman, mulai dari perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama. Saling menghormati dan menghargai merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI. Karena apapun suku, agama, warna kulit, dan rasnya kita tetap satu, Indonesia. Saling menghormati dan menghargai bukan berarti saling melebur dan mengikuti apapun yang dilakukan teman yang berbeda adat/agama. Namun saling menghormati dan menghargai diwujudkan dengan tidak saling mengganggu dan mengejek karena perbedaan.

Empat, kita belum memiliki tradisi yang kuat dan rasional dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang kita masih bingung mencari model, sehingga masyarakat juga belum bisa menghargai secara proporsional jasa-jasa Bapak Bangsa.

Ikut serta secara aktif maupun pasif dalam fungsi pemilu (pemilihan umum) merupakan contoh perwujudan  demokrasi di lingkungan negara yang pertama. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu ini diadakan untuk memilih anggota dewan legislatif di pusat dan daerah.Mereka yang dipilih yang akan mewakili suara rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Maka, keikutsertaan dalam pemilu merupakan contoh yang paling nyata. Ikut serta secara pasif berarti ikut memilih anggota legislatif dengan berdasarkan asas-asas pemilu yang berlaku langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Sementara ikut secara aktif berarti ikut serta memilih dan dipilih menjadi anggota dewan legislatif yang mewakilirakyat.Keikutsertaan dalam pemilu secara aktif dan pasi dijamin oleh UUD 1945. Pelaksanaan pemilu ini yang memilih wakil rakyat merupakan salah satu ciri demokratisnya suatu negara.

Lima, sistem politik dan pemerintahan yang dibangun pasca Soeharto, yang dikenal dengan era reformasi, yang lebih menonjol adalah kebebasan berekspressi, pembatasan jabatan presiden dan desentralisasi. Namun penegakan hukum dan kultur politik sangat mengecewakan sehingga mendevaluasi gerakan reformasi dan demokratisasi. Akibatnya, masyarakat semakin apatis dan kecewa  terhadap parpol dan politik. Diduga, sentimen deparpolisasi dan golput semakin meningkat secara signifikan.

Memasuki tahun 2019-2024 ini suhu politik semakin memanas. Pemilihan presiden termasuk ciri lain demokrasi dan bagian dari jenis-jenis pemilu. Ada beberapa negara yang kepala negara atau presidennya memilih dipilih secara tidak langsung. Ini dilakukan di Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai sebelum reformasi. Semenjak reformasi, tahun 2004, pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Dan pemilihan presiden ini merupakan kewajiban warga negara. Apa yang dihasilkan dari pemilu, menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan.Pemilihan presiden termasuk ciri lain demokrasi dan bagian dari jenis-jenis pemilu. Ada beberapa negara yang kepala negara atau presidennya memilih dipilih secara tidak langsung. Ini dilakukan di Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai sebelum reformasi. Semenjak reformasi, tahun 2004, pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Dan pemilihan presiden ini merupakan kewajiban warga negara. Apa yang dihasilkan dari pemilu, menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan..

Mengingat politik selalu meniscayakan mobilisasi massa, maka symbol, lembaga dan tokoh keagamaan selalu diperhitungkan dalam percaturan politik. Menarik diperhatikan, terjadi kecenderungan menurunnya daya Tarik keagamaan ketika diharapkan menjadi tenaga magnet untuk menarik massa. Parpol yang selama ini selalu dikaitkan dengan semangat dan ciri keagamaan, justeru mengalami penurunan. Sementara itu, parpol yang dianggap nasionalis atau sekuler justeru berusaha mengakomodasi dan mempromosikan nilai-nilai dan simbol keagamaan. Situasi ini mengingatkan kita pada slogan dan pemikiran yang pernah dilontarkan almarhum Nurcholish Madjid; Islam Yes, Partai Islam No. Tak heran jika parpol yang selama ini dianggap ekslusif sebagai pertain keagamaan mulai membuka diri untuk menerima kader yang berbeda keyakinan agamanya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun