Perekrutan Politik yang Salah Menimbulkan Masalah yang Kompleks

PEREKRUTAN POLITIK YANG SALAH MELAHIRKAN MASALAH YANG KOMPLEKS

Partai politik adalah sebuah organisasi yang sangat penting untuk melahirkan kader kader yang hebat, berani, dan gigih untuk memperjuangkan hak hak rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Adanya partai politik bisa menjaga kestabilan Negara yang menganut demokrasi dan menjaga kestabilan juga Sebagaimana untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Akan tetapi ada banyak hal yang harus diubah dalam sistem partai politik Indonesia, terutama dalam hal perekrutan kader-kader partai politik. Mengutip pernyataan Dwight Eisenhower, "Kalau partai politik tidak punya pondasi dalam memajukan keadaan menjadi lebih benar dan bermoral, maka itu bukanlah partai politik, melainkan hanya konspirasi untuk merebut kekuasaan". 

Oleh karena itu sistem perekrutan yang dilakukan partai politik dari dulu hingga saat ini menimbulkan banyak masalah sehingga problematika politik dalam pemerintahan Indonesia menjadi sangat kompleks.

Telah kita ketahui bersama bahwa sistem perekrutan kader-kader politik di Indonesia cukup buruk. Hal ini dapat menciptakan permasalahan yang kompleks pada pemerintahan dan dampaknya sudah pasti terasa bagi keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kestabilan politik
Indonesia. 

Bagaimana tidak, banyak partai politik yang merekrut anggotanya hanya dengan bermodalkan ketenaran personal. Seperti pernyataan Najwa Shihab, "Akhirnya politik menjadi soal modal, rakyat diajarkan memilih yang terkenal." 

Sehingga kebanyakan para artis dan pengusaha 'berduit' ikut terjun ke dunia politik meskipun tidak ahli dalam bidang
perpolitikan. Mereka menjadikan profesi politik terlihat "murah" karena siapapun bisa masuk ke dalam dunia politik, terlebih jika dia punya uang dan kedekatan hubungan dengan orang-orang penting.

Sistem perekrutan yang buruk bisa menjadi masalah di dalam pemerintahan. Bayangkan saja,  orang-orang yang tidak mengerti apapun tentang politik diberi tugas dan kewenangan untuk memainkan politik, menetapkan kebijakan, dan sebagainya. Sehingga yang mereka kerjakan tidak efisien
dan kebanyakan menyimpang daribapa yang seharusnya dilakukan. 

Terlebih maraknya kasus korupsi, suap, dan lain sebagainya, dimana kasus semua itu tidak pernah hilang semenjak orde lama  hingga saat ini, seakan telah menjadi budaya yang mengakar di Indonesia. Akibat perekrutan yang dilakukan asal-asalan, banyak pejabat yang tidak paham dan mengerti tentang politik menggunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri dan menindas yang kecil. Hingga mereka lupa bahwa tugas utama dari wakil rakyat adalah memperjuangkan hak-hak rakyat, menjadi penyambung lidah rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak sedikit kebijakan yang memberatkan rakyat dan menguntungkan sekelompok golongan dibuat oleh pejabat pemerintahan. Mereka bertingkah selayaknya amnesia terhadap kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Akibat perekrutan kader politik yang buruk, kini dampak
dari ketidakpahaman pejabat legislatif terhadap politik kian terasa begitu nyata.

Ketika mereka dengan kompaknya mendukung RUU KPK untuk memperdaya lembaga penanganan kasus korupsi itu, menjadikan KPK melemah sehingga para "tikus berdasi" itu bisa dengan bebas merampok uang negara. Kondisi yang sangat memprihatinkan bagi sebuah negara yang dibangun dengan darah para pahlawan demi mempertahankan wilayah kesatuan dengan segala sumber daya alam dan seisinya, kini dirampok oleh segelintir orang yang hanya terfokus pada kepentingan pribadi dan lupa memperhatikan rakyat akibat ketidaktahuan arti politik dan arti dari tugas pelayanan masyarakat.

Oleh karena proses perekrutan politik yang buruk, tidak sedikit partai atau caleg melakukan segala cara untuk mencapai kekuasaan dengan melakukan 'black campaign'. Contohnya seperti money politic, serangan buzzer, fitnah, dan sebagainya. Hal seperti inilah yang membuat politik itu tampak kotor dan buruk karena kelakuan sebagian oknum yang tidak mengerti politik. Sehingga terjadinya saling caci, saling maki, saling menebar fitnah hanya karena perbedaan pandangan politik akibat 'black campaign' oleh sekelompok orang dari partai politik ataupun caleg. Ini hanya akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. 

Jika terus berlanjut, hal ini akan menyebabkan masalah besar yang memberi peluang terjadinya disintegrasi dalam masyarakat dan perpecahan yang menciptakan ketidakstabilan politik di Indonesia. Maka dari itu, budaya perekrutan kader-kader politik yang buruk seharusnya segera diubah dengan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik oleh partai politik sehingga menciptakan kader yang berintegritas, mengetahui dunia politik, dan peduli rakyat, agar mereka paham apa yang harus dikerjakan ketika menjadi pelayan rakyat. 

Kita harus mencontoh negara Amerika Serikat dalam hal perekrutan, dimana profesi sebagai politikus di Amerika sangat "mahal" sebab tidak sembarang orang bisa masuk ke dunia politik. Oleh karena itu tingkat korupsi di negara Paman Sam itu sangat kecil sebab politikus di Amerika sangat paham apa yang harus mereka lakukan demi kemajuan bangsa dan rakyat nya

Bisa kita lihat politikus Amerika dalam menerapkan kebijakan dalam dan luar negri, kebijakannya sangat menguntungkan rakyat, bangsa dan negara mereka. Salah satu contoh yang dapat kita pelajari adalah dalam hal kebijakan pembatasan imigran. Kebijakan pembatasan imigran oleh Donald Trump itu dinilai sangat menguntungkan warga Amerika karena kebijakan ini membatasi para imigran dalam mengambil pekerjaan di Amerika, sehingga warga negara Amerika sangat leluasa dalam mencari pekerjaan di negaranya.

Hal itu membuktikan hasil  perekrutan politik yang bagus, akan melahirkan orang orang yang memahami dunia perpolitikan, sehingga mampu  menciptakan kebijakan- kebijakan yang menguntungkan rakyat, bangsa dan negara. Itulah yang patut kita contoh demi memajukan Negara Indonesia.

Jadi akar permasalahan dari kompleksnya masalah di Indonesia adalah karena sistem perekrutan politik yang buruk, oleh karena itu, jika mengubah sistem perekrutan itu menjadi lebih ketat dengan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik kepada kader kadernya, tentunya permasalahan seperti korupsi, suap, kolusi, nepotisme dan masalah lainnya akan menurun dengan sendirinya, sebab orang yang mengerti politik tidak akan melakukan hal yang merugikan bangsa dan rakyatnya sendiri, persis seperti yang dilakukan founding father bangsa Indonesia.

Mereka tulus bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara. Setelah perekrutan politik dibenahi masalah yang kompleks dalam pemerintahan Indonesia akan cepat teratasi karena jika negara dikuasai oleh pemimpin dan wakil rakyat yang berprestasi, berintegritas, mengerti politik dan Cinta NKRI memegang kekuasaan pasti semua masalah akan teratasi dan Indonesia akan terbebas dari budaya korupsi, kolusi, nepotisme yang sudah
mengakar kuat di dalam budaya pemerintahan Indonesia dan menjadikan negara Indonesia negara "good governance and clean government" dan siap menghadapi geopolitik melawan negara adidaya dalam perpolitikan dunia

Begitulah opini saya dalam buruknya sistem perekrutan anggota partai politik di Indonesia dimana partai politik hanya asal merekrut kader kader partai sehingga menciptakan ketidakstabilan politik di dalam negri, semoga partai politik segera membenahi perekrutan politiknya demi kemajuan bangsa dan kestabilan politik Indonesia

Tulisan ini ditulis oleh
Nama : Nando muhammad
Mahasiswa universitas Andalas