What
APA ITU EDWARD COKE : ACTUS REUS DAN MENS REA ?
Setiap kejahatan didasarkan pada kondisi mental tertentu yang dikenal sebagai elemen mental mens rea. Seseorang tidak dapat dihukum atas suatu kejahatan kecuali ia telah mencapai kondisi mental ini. Pandangan ini menunjukkan bahwa mens rea berfungsi sebagai perlindungan penting terhadap hukuman yang tidak adil. Edward Coke pernah menyatakan, "Suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya juga bersalah," yang menunjukkan bahwa pada abad ke-12, konsep mens rea belum diterapkan dalam hukum pidana. Pada masa itu, baik disengaja maupun tidak, seseorang yang melakukan pelanggaran biasanya tetap dihukum. Faktor-faktor yang menyebabkan kerugian menjadi hal penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terlepas dari kesalahan apa yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini ditegaskan oleh Hakim AS Henry Wigmore, yang menyatakan bahwa "Pelaku suatu perbuatan bertanggung jawab baik ia bertindak dengan sengaja atau tidak sengaja."
Istilah Latin actus reus non facit reum nisi mens sit rea, yang berarti "tidak ada kejahatan tanpa pikiran yang bersalah," diperkenalkan pada abad ke-17. Pepatah ini menegaskan bahwa mens rea adalah elemen penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kejahatan hanya dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk melakukan kejahatan.
Dalam sistem peradilan pidana modern, terdapat perbedaan yang jelas antara pelaku kejahatan yang dengan sengaja merencanakan tindakan jahat, seperti pembunuhan berencana, dan pelaku yang bertindak tanpa niat jahat atau karena kelalaian. Konsep mens rea memainkan peran penting dalam membedakan antara kesalahan yang disengaja dan yang tidak disengaja, sehingga memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.
Edward Coke adalah seorang ahli hukum Inggris yang hidup pada abad ke-16 dan 17 yang terkenal karena kontribusinya dalam mengembangkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip hukum umum. Salah satu warisan terbesarnya adalah pemahaman mendalam tentang hubungan antara actus reus (tindakan melawan hukum) dan mens rea (niat jahat), yang menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dihukum atas suatu kejahatan. Actus reus merujuk pada tindakan fisik yang melanggar hukum, seperti pencurian, penipuan, atau pemberian suap, yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang menyebabkan kerugian atau melanggar undang-undang. Sementara itu, mens rea mengacu pada niat jahat atau kesengajaan pelaku saat melakukan kejahatan, seperti pembunuhan berencana yang melibatkan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Edward Coke menegaskan bahwa "tidak ada kejahatan tanpa pikiran yang bersalah" (actus reus non facit reum nisi mens sit rea), yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika tindakan melawan hukumnya (actus reus) dilakukan dengan niat jahat atau kesengajaan (mens rea). Prinsip ini memastikan bahwa hukuman hanya diberikan ketika ada bukti kesalahan yang disengaja, bukan karena kelalaian semata. Dengan demikian, prinsip actus reus dan mens rea yang dirumuskan oleh Edward Coke berperan penting dalam sistem peradilan pidana modern untuk membedakan tindakan yang disengaja dan yang tidak, serta untuk menjatuhkan hukuman yang adil sesuai tingkat kesalahan pelaku.
Why
MENGAPA PENERAPAN ACTUS REUS DAN MENS REA PENTING ?
Dalam sistem hukum pidana, penerapan actus reus (tindakan melawan hukum) dan mens rea (niat jahat) sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Actus reus memastikan bahwa hanya tindakan nyata yang melanggar hukum yang dapat dihukum, sedangkan mens rea memastikan bahwa pelaku memiliki niat atau kesengajaan saat melakukan pelanggaran, sehingga mencegah hukuman yang tidak adil atas tindakan tanpa niat atau karena kelalaian. Elemen mens rea juga membantu membedakan tingkat kesalahan, di mana tindakan dengan niat jahat dihukum lebih berat dibandingkan tindakan akibat kelalaian. Dalam kasus korporasi, actus reus menunjukkan bahwa perusahaan atau individu telah melakukan tindakan melawan hukum, seperti manipulasi tender atau suap, sementara mens rea menunjukkan adanya kesengajaan atau kesadaran penuh, bukan sekadar kesalahan administratif. Selain itu, elemen actus reus mencegah seseorang dihukum hanya karena niat tanpa tindakan nyata, sementara mens rea mencegah pelaku yang sengaja melanggar hukum menghindari hukuman dengan alasan ketidaktahuan. Penerapan kedua komponen ini juga memberikan efek jera dan pendidikan hukum, dengan mengirimkan pesan bahwa pelanggaran hukum dan tindakan jahat akan dikenai sanksi, sehingga mendorong individu dan perusahaan untuk berhati-hati serta mematuhi hukum. Dengan demikian, actus reus dan mens rea menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan hukum, dan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
Contoh kasus di Indonesia yang melakukan Tindakan kejahatan Korporasi yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dilakukan penindakan hukum oleh KPK
Pada 24 Juli 2017, PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perusahaan ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009--2010. Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang melibatkan Dudung Purwadi, mantan Direktur Utama PT DGI, dan Made Meregawa, pejabat pembuat komitmen. PT NKE diduga melawan hukum dengan memenangkan proyek tersebut secara tidak sah dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 24,778 miliar. Perbuatan ini juga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 25,953 miliar.
Selain itu, PT NKE didakwa memperkaya Muhammad Nazaruddin serta perusahaan yang dikendalikannya, yaitu PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai, sebesar Rp 10,290 miliar. Jaksa KPK menuntut PT NKE membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 188.732.756.416. Hak perusahaan untuk mengikuti lelang proyek pemerintah juga dicabut selama dua tahun.
Namun, vonis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor, seperti keuntungan Rp 240 miliar dari delapan proyek yang dikurangi dengan Rp 51,3 miliar yang telah disetor ke kas negara oleh Dudung Purwadi. Selain itu, commitment fee sebesar Rp 67 miliar yang dibayarkan kepada Nazaruddin dan rekannya juga menjadi pengurang, sehingga total uang pengganti menjadi Rp 121 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 35 miliar telah dititipkan terdakwa ke KPK.
PT NKE mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, dan berkomitmen menjaga manajemen perusahaan agar bebas dari korupsi. KPK menyambut baik pencabutan hak mengikuti lelang sebagai bagian dari vonis, karena mencerminkan perbedaan hukuman antara korporasi dan individu. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan bahwa pencabutan hak ini adalah poin penting dalam vonis tersebut.
