Saat ini Indonesia sedang berada pada era digitalisasi dimana penggunaan teknologi digital seperti handphone, internet, komputer dan lain-lain memiliki peran yang sangat besar di dalam segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang komunikasi. Kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana komunikasi sekarang dilakukan. Selain itu kemajuan teknologi juga memudahkan dalam penyebaran informasi sampai ke seluruh penjuru dunia, apapun informasi yang tersebar di sosial media dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pengguna sosial media di dunia.
Sosial media sendiri merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia sekarang, salah satu nya dalam perpolitikan di Indonesia. Saat ini, sosial media tidak hanya digunakan sebagai sarana mencari hiburan saja tetapi juga dimanfaatkan untuk mencari segala informasi.Â
Oleh karena itu, banyak sekali aktor-aktor dari pemerintahan yang juga memanfaatkan sosial media untuk kepentingan-kepentingan politik nya. Dengan kemajuan teknologi saat ini komunikasi politik tentu saja harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang agar tujuan dari komunikasi politik itu sendiri tercapai seperti penyampaian informasi politik, pembangunan citra politik, serta pembentukan opini publik dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat terutama pada saat masa kampanye yang akan sangat menentukan pada hasil pemilu nantinya.
Platform twitter merupakan salah satu platform yang banyak digunakan akhir-akhir ini, para aktor pemerintah menggunakan platform ini sebagai salah satu sarana komunikasi politik. Para pejabat pemerintahan ini diketahui menggunakan kicauan berbayar atau yang biasa disebut sebagai Buzzer untuk memanipulasi opini publik. Buzzer merupakan pengguna sosial media yang menyediakan jasa berbayar, yang pada awalnya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan barang atau produk tertentu di sosial media.
Namun penggunaan Buzzer saat ini tidak hanya digunakan untuk mempromosikan produk dari sebuah perusahaan tetapi juga banyak digunakan oleh aktor politik untuk mempromosikan isu-isu tertentu demi kepentingan politiknya, memanipulasi opini publik seperti memberikan dukungan pada segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun kebijakan tersebut sebenarnya ditentang oleh banyak orang karena merugikan masyarakat atau bisa juga memanipulasi opini publik agar tergiring untuk memilih pasangan calon tertentu. Selain itu penggunaan Buzzer juga terkadang dimanfaatkan oleh beberapa aktor politik untuk menyebarkan hoax atau informasi palsu demi untuk menggiring opini jelek terhadap lawan politiknya. Bahkan penggunaan Buzzer ini sering juga digunakan untuk memberikan komentar jahat kepada siapa saja orang yang memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Penggunaan Buzzer ini menjadi salah satu masalah sosial politik di Indonesia karena dapat sangat merugikan proses demokrasi dan menghilang kan karakter politik di Indonesia jika dalam penggunaan nya disalahgunakan. Karena penggunaan Buzzer ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dimana partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparasi menjadi hal utama dalam prinsip good governance sedangkan penggunaan Buzzer saat ini cenderung dimanfaatkan untuk memanipulasi opini masyarakat.
A. Sejarah penggunaan Buzzer di indonesia
Kemajuan teknologi memberikan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, penggunaan sosial media juga meningkat setiap tahun nya dan saat ini menjadi salah satu elemen penting yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Seiring dengan berkembang nya zaman sosial media tidak lagi hanya digunakan sebagai media hiburan tetapi juga menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, sarana berkomunikasi dan lain-lain. Pemanfaatan sosial media ini juga semakin hari semakin memberikan pengaruh yang besar tidak hanya pada kehidupan pribadi manusia tetapi juga memberikan pengaruh pada segala aspek kehidupan manusia, terutama di bidang sosial dan politik.
Pada awalnya Buzzer muncul sebagai pengguna sosial media yang mempunyai keahlian dalam menggunakan sosial media untuk menarik perhatian dan menciptakan percakapan di sosial media terkait hal-hal tertentu yang bertujuan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Buzzer ini menyediakan jasa berbayar, yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produk atau barang dari perusahaan tersebut. Muncul nya jasa Buzzer ini bersamaan dengan masa awal mula twitter hadir di Indonesia yaitu pada tahun 2009, pada masa ini konotasi Buzzer dikalangan masyarakat masih positif karena memiliki peran untuk membantu sebuah perusahaan dalam strategi penjualan.
Tahun 2012, Buzzer mulai digunakan untuk kepentingan politik. Pada masa ini Buzzer terbagi menjadi dua jenis yaitu yang bergerak secara sukarela tanpa adanya suruhan dan bayaran dari orang lain dimana Buzzer ini mulai menyampaikan terkait politik namun secara sukarela memang menjadi pendukung dari aktor pemerintahan tertentu, yang kedua Buzzer yang memang dibayar untuk memberikan dukungan terhadap aktor pemerintahan tertentu bahkan dibayar untuk menyerang atau menyebar berita palsu terkait lawan politik nya. Di masa ini konotasi Buzzer yang pada awal nya positif secara perlahan berubah menjadi negatif karena penggunaan nya yang disalahgunakan untuk menyerang dan mengirim pesan-pesan negatif kepada pihak-pihak tertentu.
Buzzer politik di Indonesia pertama kali digunakan pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu berlanjut menjadi perhatian pada pemilihan umum tahun 2014, 2019, pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sampai pemilihan umum yang nantinya akan diselenggarakan pada 2024. Partisipasi Buzzer tiap tahun nya selalu merujuk pada isu-isu identitas. Buzzer yang dipergunakan di Indonesia cenderung mengarah kepada hal negatif dan berbahaya karena terus memberikan dampak perpecahan dimasyarakat, penggunaan nya juga dibandingkan untuk mempromosikan diri atau membangun citra di masyarakat Buzzer lebih aktif dalam memberikan serangan, menyebarkan berita palsu untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Buzzer secara aktif terus berpartisipasi dan menjadi bagian dari proses politik yang sangat susah dihilangkan. Namun, jika dibiarkan akan memberikan dampak yang sangat negatif pada proses politik di Indonesia.
Penggunaan Buzzer untuk kepentingan politik tidak hanya terjadi di Indonesia, beberapa negara-negara luar juga secara aktif menggunakan Buzzer dengan pemanfaatan yang sama. Salah satu nya adalah Amerika Serikat, pada masa kampanye pemilu 2016 dimana Donald trump dan lawan nya Hillary Clinton menjadi kandidat, para ahli ilmu politik menyebutkan bahwa kemenangan yang di dapat oleh donald trump dalam pemilihan presiden tersebut juga dihasilkan dari dukungan Buzzer yang digunakan oleh donald trump. Ahli politik mengatakan bahwa Donald trump menggunakan Buzzer politik untuk memberikan serangan kepada lawan nya Hillary Clinton dengan cara menyebarkan informasi negatif serta memprovokasi yang mendorong kebencian kepada Hillary Clinton.
Sebelum penggunaan Buzzer marak dalam perpolitikan, sosial media sudah menjadi alat yang digunakan untuk memenangkan pemilihan politik. Barack obama dalam pemilihan umum di Amerika Serikat tahun 2008 secara aktif menjadikan sosial media untuk mengorganisir pergerakan masyarakat. Barack obama menciptakan website resminya sendiri yaitu websitemy.barrackobama.com untuk berkomunikasi dan memperluas jangkauan nya dalam berkampanye. Konsep tersebut dinilai sangat efektif hingga dijadikan sebagai inspirasi dan menjadi awal mula penggunaan sosial media sebagai alat kampanye politik untuk mengorganisir masyarakat.
B. Penggunaan Buzzer dalam politik
Secara umum penggunaan Buzzer politik di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses demokrasi. Penggunaan Buzzer ini dijadikan sebagai strategi kampanye dengan tujuan meningkatkan popularitas dari tokoh politik atau partai politik. Buzzer juga digunakan oleh aktor-aktor pemerintahan untuk memanipulasi opini publik seperti memberikan dukungan pada segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun kebijakan tersebut sebenarnya ditentang oleh banyak orang karena merugikan masyarakat.
Twitter menjadi sosial media yang secara aktif digunakan oleh para Buzzer untuk menyampaikan kampanye politik, dimana twitter ini dapat menjadi tempat untuk mengangkat topik-topik tertentu yang pada akhirnya menjadi topik yang dibahas oleh semua orang, informasi yang bersumber dari twitter secara cepat tersebar dikalangan masyarakat. Namun seiring berjalan nya waktu penggunaan Buzzer tidak hanya di twitter. Buzzer mulai tersebar di sosial media lain seperti facebook, instagram, youtube, tiktok bahkan whatsapp untuk menyampaikan kampanye politik yang bertujuan agar lebih tersebar secara luas di masyarakat.
Di Indonesia, Buzzer beroperasi dengan dua cara yaitu menggunakan robot atau bot dan menggunakan jasa manusia asli untuk mengoperasikan akun palsu. Buzzer memiliki beberapa jenis pesan yang disampaikan, dapat berupa dukungan atau serangan kepada pihak-pihak tertentu. Metode komunikasi yang digunakan adalah penggunaan akun palsu untuk menyebarkan informasi-informasi palsu/hoax, Buzzer juga aktif mengirim pesan-pesan atau memberikan respon berupa tweet pesan hingga meme-meme pada postingan yang berkaitan dengan politik dengan narasi tertentu. Selain itu, beberapa Buzzer aktif berpartisipasi dalam forum atau grup-grup online yang berdiskusi terkait politik dengan tujuan mempengaruhi pendapat orang lain dalam diskusi tersebut. Diketahui juga bahwa beberapa oknum pemerintah juga membayar influencer-influencer yang aktif di media sosial seperti instagram, atau tiktok untuk membuat video yang berisi opini opini yang telah di manipulasi untuk menggiring opini mamasyaraka
Ruang lingkup yang diciptakan Buzzer politik adalah kultwit (kuliah twitter) atau cerita-cerita singkat yang menggunakan bahasa-bahasa akademis dimana Buzzer ini menyebarkan pesan menggunakan akun anonim berupa konten yang sifat nya kilat dimana Buzzer ini hanya membuat umpan untuk melihat dan mengukur respon dari masyarakat pengguna sosial media. Pada intinya, penggunaan Buzzer ini sendiri dinilai tidak memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dalam menggunakan sosial media dan memberikan pengaruh yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri dan proses demokrasi.
Pemilu 2024 yang belum lama ini terlaksana juga tidak lepas dari penggunaan Buzzer. Pemilu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam negara demokrasi dimana saat inilah masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpin yang akan menjadi presiden dan wakil presiden nanti nya. Pada masa ini, Kandidat-kandidat yang menjadi calon presiden dan wakil presiden berlomba-lomba mengambil hati masyarakat agar mendapatkan suara dari masyarakat dengan memanfaatkan Buzzer politik di sosial media.
Penggunaan Buzzer pada perpolitikan di Indonesia dinilai sangat efektif untuk mempengaruhi opini publik dan keputusan politik masyarakat terutama pada pemilu 2024 ini dimana pemilih nya 50 persen adalah kalangan milenial dan gen z yang dimana sangat aktif dalam menggunakan sosial media. Kebanyakan dari kalangan ini mungkin tidak mengetahui secara pasti rekam jejak dari masing-masing capres dan cawapres yang akan mereka pilih karena sulit nya mengakses sumber informasi karena terbiasa dengan media digital sehingga sosial media lah yang menjadi sarana utama untuk mencari informasi terkait capres dan cawapres. Saat ini, Buzzer telah beroperasi secara lebih teratur, Buzzer secara aktif berpartisipasi dalam setiap pembahasan politik. Masyarakat sebagai pengguna sosial media mau tidak mau akan melihat, mendengar dan terpengaruhi oleh Buzzer-buzzer tersebut bahkan menjadikan nya sebagai acuan dalam menentukan pilihan. Kondisi inilah yang membuat Buzzer dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintahan untuk mempengaruhi opini masyarakat.
Pekerjaan sebagai Buzzer ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan penghasilan, bahkan dimanfaatkan untuk mendapatkan posisi tertentu. Karena faktanya para Buzzer ini tidak semua nya berjalan dengan sukarela untuk memberikan dukungan kepada aktor pemerintahan yang didukung nya namun ada juga yang tidak berjalan secara mandiri atau sukarela, biasanya Buzzer-buzzer ini dibayar oleh oknum dari pemerintahan untuk menyebarkan informasi-informasi palsu untuk memanipulasi opini publik, banyak masyarakat yang sudah menyadari keberadaan Buzzer itu sendiri, terutama pada akun-akun yang bersuara di media sosial secara teratur. Masyarakat percaya ada komunitas tersembunyi yang dibayar dan terorganisir dikendalikan dengan rencana, info, rumor-rumor tertentu yang telah diolah untuk memanipulasi masyarakat dalam memilih capres dan cawapres. Karakter dari Buzzer-buzzer inipun dapat beragam ada yang hanya secara aktif mempromosikan kandidat capres dan cawapres hingga memberikan hate speech atau serangan kepada kubu lawan.
C. Dampak Penggunaan Buzzer
Penggunaan Buzzer dalam perpolitikan di Indonesia menjadi sebuah masalah sosial politik karena dirasa telah mencederai proses demokrasi. Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi dimana segala keputusan membutuhkan partisipasi masyarakat di dalam proses nya. Namun, dengan adanya Buzzer yang saat ini banyak sekali digunakan oleh aktor-aktor pemerintahan untuk kepentingan-kepentingan politik yang dimana hal ini bisa menjadi tanda patologi pada pemerintahan, karena pemanfaatan yang salah dalam penggunaan Buzzer dapat mempengaruhi proses demokrasi itu sendiri dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan sebuah konsep dimana pemerintahan dijalan kan dengan baik berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam good governance. Prinsip-prinsip tersebut seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan. Penggunaan Buzzer dinilai tidak sesuai dengan prinsip good governance.
Masyarakat merupakan elemen penting dalam politik dimana partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi jalan nya proses demokrasi, dengan penggunaan Buzzer yang dilakukan oleh Pemerintah akan memberikan dampak yang negatif terhadap partisipasi masyarakat. Penggunaan Buzzer dapat menekan suara suara masyarakat untuk memberikan pendapat dan kritikan nya karena Buzzer sering digunakan untuk memberikan serangan atau intimidasi online atau yang biasa disebut sebagai cyberbullying kepada siapa saja orang yang dianggap tidak sejalan dan mengancam pemerintahan.
Di dalam good governance transparansi juga merupakan hal yang sangat penting dimana pemerintah harus terbuka dalam segala tindakan dan pengambilan keputusan terhadap masyarakat, dengan adanya Buzzer yang digunakan untuk memanipulasi informasi dengan tujuan menyembunyikan fakta atau kebijakan yang seharusnya diketahui masyarakat dimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip good governance.
Lalu Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, jika penggunaan Buzzer dilakukan untuk mempengaruhi bahkan memanipulasi opini publik agar tergiring untuk mendukung setiap tindakan dan keputusan pemerintah maka tingkat akuntabilitas pada pemerintah akan menurun.
Penggunaan Buzzer ini juga akan berdampak pada keadilan dan keseimbangan dalam proses demokrasi, Buzzer cenderung memihak kepada salah satu pihak dan bergerak memanipulasi opini publik agar tergiring untuk memilih pihak tertentu yang dalam proses nya menggunakan cara yang tidak benar seperti menyebarkan informasi palsu selain itu, jika suara Buzzer lebih mendominasi dibandingkan dengan suara masyarakat maka dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi
Selain itu, penggunaan Buzzer juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa Masyarakat saat ini sudah dinilai bijak dalam menggunakan sosial media dan menilai informasi-informasi yang di dapat dari sosial media. Banyak nya penyebaran berita palsu, manipulasi citra pemerintah yang pada realitas nya tidak sesuai dan intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh Buzzer pemerintah akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara signifikan.
Penggunaan Buzzer memberikan perubahan yang besar terhadap proses demokrasi di Indonesia, dimana proses demokrasi seharusnya terfokus pada isu-isu kritis dan penyebaran visi misi oleh kandidat pemerintah, partisipasi dari masyarakat juga akan aktif dalam proses politik, debat atau diskusi dilaksanakan dengan terbuka dan akurat dimana informasi-informasi yang disampaikan merupakan informasi yang jelas kebenaran nya. Dengan tidak ada nya Buzzer Masyarakat juga menjadi lebih mudah dalam memahami permasalahan politik karena berkurang nya penyebaran informasi palsu dan manipulasi pada opini publik dimana hal ini akan meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya akan menciptakan pemerintahan yang baik.
Patologi dalam pemerintahan bukan merupakan hal yang mudah untuk dihilangkan namun, harus ada upaya untuk menguranginya agar tidak semakin berakibat buruk. Hal ini dapat dimulai dengan memilih calon-calon pemimpin yang baik. Maka dari itu tidak ada nya Buzzer juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan suara berdasarkan pada informasi yang pasti kebenaran nya. Good governance merupakan sebuah konsep dimana pemerintahan dijalan kan dengan baik berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam good governance. Prinsip-prinsip tersebut seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan. Untuk mewujudkan good governance diperlukan aktor-aktor pemerintahan yang bertanggung jawab dan dapat di percaya dimana hal ini dapat terwujudkan jika demokrasi berjalan secara baik.
Kesimpulan
Kemajuan teknologi di dunia saat ini mempunyai pengaruh yang begitu besar pada berbagai aspek didalam kehidupan manusia, penggunaan sosial media saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan semata namun juga dimanfaatkan untuk mencari segala informasi, hal ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor pemerintahan untuk kepentingan-kepentingan politik nya salah satu nya dengan Penggunaan Buzzer sebagai alat komunikasi politik.
Pemilu 2024 yang belum lama ini diselenggarakan juga tidak lepas dari penggunaan Buzzer politik, pada masa pemilu dimana setiap masyarakat menjadi sangat aktif dalam pembicaraan politik para oknum pemerintahan memanfaatkan hal tersebut untuk menggiring opini masyarakat dengan menggunakan Buzzer politik yang secara aktif berpartisipasi dalam setiap pembicaraan politik bahkan secara aktif menyebarkan informasi-informasi yang menggiring opini publik, menyerang dan memanipulasi masyarakat.
 Penggunaan Buzzer ini menjadi masalah sosial politik di Indonesia karena dirasa telah mencederai proses demokrasi. Hal ini terjadi karena banyak nya penyalahgunaan yang dilakukan pemerintah dan merusak prinsip-prinsip dalam konsep good governance. Maka dari itu, sebagai masyarakat kita harus secara bijak memilih informasi-informasi yang kita dapatkan dan selalu memastikan kebenaran dari informasi yang di dapat melalui sumber-sumber terpercaya dan tidak cepat terpengaruh oleh informasi yang disampaikan di sosial media entah itu oleh Buzzer maupun dari berita-berita yang tidak terbukti kebenaran nya.
