Penggunaan Buzzer dalam perpolitikan di Indonesia menjadi sebuah masalah sosial politik karena dirasa telah mencederai proses demokrasi. Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi dimana segala keputusan membutuhkan partisipasi masyarakat di dalam proses nya. Namun, dengan adanya Buzzer yang saat ini banyak sekali digunakan oleh aktor-aktor pemerintahan untuk kepentingan-kepentingan politik yang dimana hal ini bisa menjadi tanda patologi pada pemerintahan, karena pemanfaatan yang salah dalam penggunaan Buzzer dapat mempengaruhi proses demokrasi itu sendiri dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan sebuah konsep dimana pemerintahan dijalan kan dengan baik berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam good governance. Prinsip-prinsip tersebut seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan. Penggunaan Buzzer dinilai tidak sesuai dengan prinsip good governance.
Masyarakat merupakan elemen penting dalam politik dimana partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi jalan nya proses demokrasi, dengan penggunaan Buzzer yang dilakukan oleh Pemerintah akan memberikan dampak yang negatif terhadap partisipasi masyarakat. Penggunaan Buzzer dapat menekan suara suara masyarakat untuk memberikan pendapat dan kritikan nya karena Buzzer sering digunakan untuk memberikan serangan atau intimidasi online atau yang biasa disebut sebagai cyberbullying kepada siapa saja orang yang dianggap tidak sejalan dan mengancam pemerintahan.
Di dalam good governance transparansi juga merupakan hal yang sangat penting dimana pemerintah harus terbuka dalam segala tindakan dan pengambilan keputusan terhadap masyarakat, dengan adanya Buzzer yang digunakan untuk memanipulasi informasi dengan tujuan menyembunyikan fakta atau kebijakan yang seharusnya diketahui masyarakat dimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip good governance.
Lalu Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, jika penggunaan Buzzer dilakukan untuk mempengaruhi bahkan memanipulasi opini publik agar tergiring untuk mendukung setiap tindakan dan keputusan pemerintah maka tingkat akuntabilitas pada pemerintah akan menurun.
Penggunaan Buzzer ini juga akan berdampak pada keadilan dan keseimbangan dalam proses demokrasi, Buzzer cenderung memihak kepada salah satu pihak dan bergerak memanipulasi opini publik agar tergiring untuk memilih pihak tertentu yang dalam proses nya menggunakan cara yang tidak benar seperti menyebarkan informasi palsu selain itu, jika suara Buzzer lebih mendominasi dibandingkan dengan suara masyarakat maka dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi
Selain itu, penggunaan Buzzer juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa Masyarakat saat ini sudah dinilai bijak dalam menggunakan sosial media dan menilai informasi-informasi yang di dapat dari sosial media. Banyak nya penyebaran berita palsu, manipulasi citra pemerintah yang pada realitas nya tidak sesuai dan intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh Buzzer pemerintah akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara signifikan.
Penggunaan Buzzer memberikan perubahan yang besar terhadap proses demokrasi di Indonesia, dimana proses demokrasi seharusnya terfokus pada isu-isu kritis dan penyebaran visi misi oleh kandidat pemerintah, partisipasi dari masyarakat juga akan aktif dalam proses politik, debat atau diskusi dilaksanakan dengan terbuka dan akurat dimana informasi-informasi yang disampaikan merupakan informasi yang jelas kebenaran nya. Dengan tidak ada nya Buzzer Masyarakat juga menjadi lebih mudah dalam memahami permasalahan politik karena berkurang nya penyebaran informasi palsu dan manipulasi pada opini publik dimana hal ini akan meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya akan menciptakan pemerintahan yang baik.
Patologi dalam pemerintahan bukan merupakan hal yang mudah untuk dihilangkan namun, harus ada upaya untuk menguranginya agar tidak semakin berakibat buruk. Hal ini dapat dimulai dengan memilih calon-calon pemimpin yang baik. Maka dari itu tidak ada nya Buzzer juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan suara berdasarkan pada informasi yang pasti kebenaran nya. Good governance merupakan sebuah konsep dimana pemerintahan dijalan kan dengan baik berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam good governance. Prinsip-prinsip tersebut seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keadilan. Untuk mewujudkan good governance diperlukan aktor-aktor pemerintahan yang bertanggung jawab dan dapat di percaya dimana hal ini dapat terwujudkan jika demokrasi berjalan secara baik.
Kesimpulan
Kemajuan teknologi di dunia saat ini mempunyai pengaruh yang begitu besar pada berbagai aspek didalam kehidupan manusia, penggunaan sosial media saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan semata namun juga dimanfaatkan untuk mencari segala informasi, hal ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor pemerintahan untuk kepentingan-kepentingan politik nya salah satu nya dengan Penggunaan Buzzer sebagai alat komunikasi politik.
Pemilu 2024 yang belum lama ini diselenggarakan juga tidak lepas dari penggunaan Buzzer politik, pada masa pemilu dimana setiap masyarakat menjadi sangat aktif dalam pembicaraan politik para oknum pemerintahan memanfaatkan hal tersebut untuk menggiring opini masyarakat dengan menggunakan Buzzer politik yang secara aktif berpartisipasi dalam setiap pembicaraan politik bahkan secara aktif menyebarkan informasi-informasi yang menggiring opini publik, menyerang dan memanipulasi masyarakat.
