Siap Hadir Kembali FPSH HAM di 27 Kabupaten/Kota, Tim ini Gelar Rapat Konsolidasi

Setiap tahun, pada tanggal 10 Desember, kita memperingati Hari HAM se-Dunia, sebuah kesempatan yang memberi dorongan dan inspirasi bagi para Duta HAM di Jawa Barat. Mereka yang tergabung dalam Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program demi mensukseskan serta menyebarluaskan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk memeriahkan perayaan ini, Tim Pembina FPSH HAM Jawa Barat berencana melakukan konsolidasi dengan memperbaharui kepengurusan di 27 Kabupaten/Kota serta di tingkat Provinsi Jawa Barat. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, dengan Tim Pembina, Ida Suci Mandirisari dan Hasbullah Fudail, yang berlangsung pada acara Kick Off Hari HAM Dunia pada 26 September 2024 di Kementerian Hukum dan HAM, yang diprakarsai oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas.

Pada perayaan Hari HAM 10 Desember 2024 di TMII Jakarta, Direktorat Jenderal HAM akan memberikan penghargaan kepada FPSH HAM Jawa Barat. Penghargaan ini ditujukan kepada komunitas yang secara konsisten telah menyebarluaskan informasi mengenai HAM kepada pelajar di Jawa Barat selama lebih dari satu dekade, seperti yang dinyatakan oleh Dhahana Putra.

Pertemuan Tim Pembina FPSH HAM, yang dipimpin oleh Hasbullah Fudail, di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, membahas berbagai agenda penting. Mereka mengusulkan pembaharuan dua Keputusan Gubernur Jawa Barat yang berkaitan dengan Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pertemuan ini juga membahas persiapan konsolidasi pengurus di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, program TOT untuk Pembina, serta TLF untuk Duta Hukum dan HAM, dan perkembangan terbaru FPSH HAM pada 17 Oktober 2024.

Beberapa masukan dalam pertemuan itu disampaikan oleh Lia Hambali, Ida Suci Mandirisari, Ibnu (Universitas Pasundan), dan Nandi (Ketua FPSH HAM 2018-2023). Mereka mengusulkan agar perubahan keputusan bisa dirangkum dalam satu Keputusan Gubernur atau Peraturan Gubernur. Mereka juga merekomendasikan perubahan nama Forum menjadi Himpunan, dengan tetap mengedepankan ikon Sadar Hukum dan HAM serta Pelajar sebagai fokus utama. Pertemuan ini juga didampingi oleh Tim Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham, yaitu Nevrina dan Nova.