Mengatasi Bahaya Politik Identitas: Menuju Pemilu yang Bebas dari SARA, Politik Uang, dan Manipulasi Opini Publik

Dalam rangka membangun pemilu yang bebas dari praktik politik identitas, masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya politik identitas dan berupaya untuk tidak memilih calon yang memperkuat pemisahan antar kelompok sosial. Media massa juga harus berperan aktif dalam menyajikan informasi yang objektif dan akurat tentang calon dan program politik, serta menghindari menyebarkan berita yang mengandung isu SARA.

Selain itu, penting untuk mengingat bahwa politik identitas bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pemilu. Masalah seperti politik uang, manipulasi opini publik, dan ketidaksetaraan akses terhadap media massa juga mempengaruhi jalannya pemilu.

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Pemilu 2019, sekitar 67% responden mengakui adanya praktik politik uang dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa praktik politik uang menjadi masalah yang sangat serius dalam jalannya pemilu.

Selain itu, manipulasi opini publik melalui media sosial juga menjadi masalah yang semakin meresahkan. Banyak akun media sosial palsu yang dibuat untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon tertentu, dengan tujuan untuk memenangkan calon tersebut. Hal ini sangat merugikan demokrasi, karena pemilih tidak dapat memilih calon berdasarkan platform politik dan visi misi yang jelas, melainkan berdasarkan opini publik yang termanipulasi.

Terakhir, ketidaksetaraan akses terhadap media massa juga menjadi masalah yang serius dalam pemilu. Kandidat yang memiliki akses yang lebih besar ke media massa cenderung lebih mudah untuk mempromosikan diri dan ide-ide mereka, sehingga mengurangi kesempatan kandidat lain yang kurang dikenal untuk meraih suara. Hal ini mempengaruhi keadilan dan merugikan demokrasi.

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya dari semua pihak untuk membangun pemilu yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan demokrasi. Partisipasi aktif dari masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas seperti Bawaslu sangat diperlukan untuk memastikan pemilu yang bersih dan adil.

Kita sebagai masyarakat juga perlu membangun kesadaran dan kritis dalam memilih calon dalam pemilu, memeriksa program politik mereka, dan memilih calon yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta dapat memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau budaya.

Oleh karena itu, bahaya politik identitas dan praktik-praktik yang merugikan demokrasi harus diatasi secara bersama-sama. Hanya dengan membangun pemilu yang bebas dari SARA, politik uang, manipulasi opini publik, dan ketidaksetaraan akses terhadap media massa, kita dapat membangun demokrasi yang sehat dan adil untuk Indonesia yang lebih baik.