Public Private Partnership Adalah Pisau Mata Dua bagi Masyarakat Blitar

Keempat, seringkali terjadi perubahan kebijakan dan regulasi oleh pemerintah selama pelaksanaan proyek, yang dapat berdampak pada biaya dan jangka waktu proyek. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan bagi pihak swasta untuk meminimalkan risiko dan menghindari ketidakpastian.

Kelima, keterbatasan dalam kemampuan teknis dan administratif pemerintah untuk mengelola proyek PPP. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan administratif dan teknis dalam mengelola proyek PPP.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program PPP di Indonesia, pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan proyek PPP. Dengan langkah-langkah ini, PPP diharapkan dapat berkontribusi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Indonesia secara berkelanjutan.