Ditulis oleh: Nanda Alvionita Sari
Pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi, dimana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena "kotak kosong" kian marak, terutama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Gresik. Kotak kosong menjadi pilihan ketika hanya ada satu pasangan calon yang berlaga dalam kontestasi pilkada. Fenomena yang sering dikaitkan dengan kejenuhan politik inilah yang memunculkan pertanyaan: apakah kotak kosong mencerminkan protes terhadap proses demokrasi atau justru manifestasi dari kejenuhan politik masyarakat?
Kotak kosong sendiri merujuk pada situasi dalam pemilihan umum di mana belum ada calon yang memenuhi kriteria atau harapan masyarakat untuk dipilih, sehingga pemilih memilih untuk tidak memilih salah satu calon yang ada. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, kotak kosong menjadi pilihan yang sah bagi pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon yang diusung.
Kotak kosong sering muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap calon-calon yang diusung oleh partai politik. Jika masyarakat merasa bahwa semua calon tidak memenuhi kriteria yang diharapkan, baik dari segi integritas, kompetensi, maupun visi misi, mereka mungkin memilih untuk tidak memilih calon yang ada.
Kurang berkualitasnya calon  juga dapat menyebabkan munculnya kotak kosong. Jika calon yang ada dianggap tidak memiliki pengalaman atau kemampuan yang memadai untuk memimpin, masyarakat cenderung merasa tidak terwakili.
Adanya praktik politik yang buruk, seperti politik uang, korupsi, dan manipulasi, dapat menyebabkan masyarakat merasa skeptis terhadap proses pemilihan. Ketika pemilih merasa bahwa pemilihan tidak adil atau transparan, mereka mungkin memilih kotak kosong sebagai bentuk protes.
pada Pilkada Tahun 2020, ketika pasangan calon tunggal Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah melawan kotak kosong. Pasangan ini memenangkan pilkada dengan hasil yang signifikan, namun jumlah suara yang mendukung kotak kosong juga cukup mencolok. Ini menandakan bahwa sebagian pemilih merasa tidak puas dengan opsi yang tersedia, meskipun hanya ada satu pasangan calon yang resmi.
Fenomena ini tidak unik lagi di Gresik; kotak kosong muncul di tengah-tengah dinamika politik lokal yang kompleks, termasuk persaingan antara kelompok politik lama dan baru, serta pergeseran kekuasaan di tingkat lokal. Beberapa pengamat politik lokal melihat ini sebagai tanda bahwa kejenuhan politik sudah mulai mengakar di masyarakat, yang kemudian mengekspresikan kekecewaan mereka melalui kotak kosong.
Dalam Pilkada Tahun 2024, Kabupaten Gresik kembali menghadapi tantangan serius dengan munculnya pasangan calon tunggal Fandi Ahmad Yani dan dr Asluchul Alif yang diusung oleh beberapa partai politik yakni: PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, Partai Berkarya, PBB, PSI, Nasdem, Hanura, Perindo, Partai Garuda, Gelora , PKN, dan Partai Ummat. Pasang kedua ialah Syahrul Munir yang diusung oleh PKB, Namun Syahrul Munir batal mencalonkan diri sebagai calon Bupati Gresik. Dengan kemundurannya Syahrul Munir, akhirnya PKB sendiri beralih mendukung paslon Fandi Ahmad Yani dan dr Asluchul Alif . Sehingga Fandi Yani dan Asluchul Alif menjadi pasangan calon tunggal dan akan berkompetisi melawan kotak kosong di Pilkada.
Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah di tingkat calon, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap sistem politik yang ada. Untuk menghindari terulangnya kejadian serupa, penting bagi partai politik untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, menghadirkan calon yang berkualitas, dan memastikan proses pemilihan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Hanya dengan langkah-langkah ini, partisipasi masyarakat dalam pemilihan dapat ditingkatkan dan kotak kosong dapat dihindari.
Di Kabupaten Gresik, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, politik lokal seringkali didominasi oleh elite politik yang sama selama bertahun-tahun. Pola kepemimpinan yang cenderung stagnan ini menyebabkan minimnya inovasi kebijakan serta kurangnya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pilihan politik mereka tidak akan berdampak signifikan pada perubahan nyata, kejenuhan politik pun dapat timbul.
