Walaupun kita ketahui Presiden SBY lambat dan kurang berani ambil keputusan tegas dan cepat, tapi melihat pidato dengan tegas menyuruh TNI Polri harus Netral dan tega menyuruh Menteri sebagai jurkam capres harus mundur, ini yang membuat saya salut kepada SBY disaat terakhir menjabat.
Sebagai aktivis TKI, Buruh & TKI, saya banyak bertemu banyak pihak yang menyangkut TKI, dari saya mantan TKI berbicara dengan sesama, TKI, sesama PJTKI sampai dengan banyak pejabat di lingkungan Kementrian Tenaga Kerja dan BNP2TKI.
Kita tahu sudah sejak dulu terjadi perang dingin, saling rebut kekuasaaan mengurusi TKI sejak jaman Menteri Erman Suparno sampai sekarang, walau sekelanya lebih kecil atau tidak terlalu panas seperti dulu.
Setelah Jumhur Hidayat diganti oleh SBY, sebenarnya ada niat baik dari Kepala BNP2TKI yang baru dilantik untuk menjalin rekonsiliasi, silaturahmi dan sharing saling tukar pikiran untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya dan apa yang terbaik dimasa sekarang dan akan datang untuk perlindungan dan kesejahteraan nasib TKI.
Itu harusnya disambut baik oleh kementrian tenaga kerja karna sejak dulu posisi BNP2TKi yang karna dibentuk lansung oleh presiden, seperti punya power sejajar atau bahkan lebih kuat,kayak sombong, jadi seolah-olah tidak t takut dan tidak perlu terlalu koordinasi dan minta persetujuan atau melibatkan kementrian tenaga kerja. Yang menurut pandangan banyak orang kayak terjadi dualisme dan rebut pengaruh antara kementrian tenaga kerja dan BNP2TKI.
Tapi saya dengar dari orang dalam, kalau dari pihak BNP2TKI sangat welcome ingin bertemu Kementrian Tenaga Kerja, karna kepalanya baru, dan kepala BNP2TKI karna backroundnya dari Departemen Luar Negeri, jadi kurang paham soal BNP2TKI seperti Jumhur Hidayat. Dengan bertemu kementrian tenaga kerja, mungkin ada tukar ide, pengalaman atau program bersama demi nasib TKI. Semua faktor diatas, Itu yang membikin melunak dari Kepala BNP2TKI ingin bertemu, tapi jawaban dari Kementrian Tenaga Kerja sangat kurang baik, mereka bilang nanti nunggu setelah Pemilu Presiden. Berarti setelah menterinya ganti dan ganti kabinet baru?
Sebagai orang awam, kita bertanya dengan jawaban itu? Apa dari kementrian tenaga kerja merasa tersinggung dengan presiden dan BNP2TKI, karna kementrian tenaga kerja tidak dilibatkan dalam pemilihan kepala BNP2TKI yang baru? Atau mungkin ada titipan dari kementrian tenaga kerja utk kepala BNP2TKi yang baru pengganti Jumhur, tapi tidak disetujui Bapak Presiden? Atau Menteri Tenaga Kerja Muhaimin pede akan menduduki kursi yang sama sebagai menteri tenaga kerja setelah kabinet baru terbentuk? berarti sekarang all out kampanye utk Jokowi JK karna optimis Jokowi Hatta Menang. Kalau optimis sebagai pribadi boleh, tapi sebagai menteri tenaga kerja harusnya fokus dengan tanggung jawab dan emban tugas yang dipikul cukup berat, apalagi menyangkut jutaan TKI dan TKW di dalam dan luar negeri.
Apalagi selain menyangkut Kepala BNP2TKI yang baru kurang faham soal BNP2TKI seperti Jumhur, juga selain Menteri Tenaga Kerja yang sibuk kampanye, tidak ada waktu rapat bersama dengan BNP2TKI, terlepas dari 2 hal diatas, yang paling membahayakan adalah banyak mafia TKI yang jadi jurkam utk salah satu capres sering merapat dan banyak yang masih menjabat dan bekerja di BNP2TKI dan Kementrian Tenaga Kerja walau menterinya sudah diganti nanti.
Saatnya disaat menteri sibuk kampanye, saatnya setelah kepala BNP2TKi diganti, sekarang saatnya bersih-bersih di BNP2TKi dan Kementrian Tenaga Kerja, tidak harus menunggu calon presiden jadi, karna para mafia TKI nanti sudah lebih kuat dan mengakar. saya dukung pesan dari SBY supaya menteri mundur, karna banyak mafia TKI yang sedang bergerilya ke kantor BNP2TKi dan kementrian tenaga kerja dan secara langsung atau tidak langsung mengintervensi kedua badan suci yang melindungi TKI, BNP2TKI dan Kementrian Tenaga Kerja menjadi tidak netral dan lebih parah tidak bisa fokus melindungi 4 juta TKi lebih di luar negeri.
Mohon dukungan semua pihak untuk menyebarkan demi nasib TKI sekarang dan akan datang.
Nanang Fardiansyah
