Keterlibatan politik dalam konflik di RDK telah menjadi tantangan besar bagi misi penjaga perdamaian. Pemberontakan di RDK disebabkan oleh keserakahan politik dari rezim yang berkuasa, yang menimbulkan ketidakpuasan politik dalam masyarakat. Hal ini telah membuat misi penjaga perdamaian sulit mencari solusi yang efektif.
Meskipun memiliki berbagai tantangan, misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo (RDK) memiliki beberapa manfaat yang meliputi berbagai aspek yang berkontribusi pada stabilitas keamanan dan perdamaian di wilayah tersebut. Salah satu manfaat utama adalah pengawasan kekerasan, di mana MONUSCO berupaya untuk mengawasi kekerasan di wilayah timur RDK, memantau aktivitas kelompok bersenjata, dan mencegah penyebaran kekerasan ke wilayah lain.
Selain itu, misi penjaga perdamaian PBB juga telah berupaya untuk melindungi warga sipil dari penyerangan kelompok bersenjata dan memantau situasi keamanan di wilayah konflik. Meskipun terdapat kritik bahwa MONUSCO gagal melindungi warga sipil, misi ini telah berupaya untuk melindungi warga sipil dan memantau situasi keamanan.
MONUSCO juga telah berupaya untuk mengawasi pemberontakan di wilayah timur RDK, memantau aktivitas kelompok bersenjata, dan mencegah penyebaran kekerasan ke wilayah lain. Dalam hal ini, misi penjaga perdamaian PBB telah berupaya untuk mengawasi sumber daya alam di wilayah timur RDK, memantau aktivitas penambangan ilegal, dan mencegah penyebaran kekerasan ke wilayah lain.
Perspektif liberalisme dalam konteks Misi Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo (RDK) berfokus pada kontribusi teori perdamaian demokratis dan pandangan liberalisme dalam menjawab tantangan keamanan global. Teori perdamaian demokratis menekankan bahwa negara demokratis tidak mungkin berperang satu sama lain karena adanya pengekangan internal pada kekuasaan dan adanya kesadaran bahwa negara lain adalah sah dan tidak mengancam. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara demokratis aktif dalam misi pemelihara perdamaian PBB sebagai wujud dari keterlibatan negara demokratis yang cenderung tidak berperang satu sama lain.
Pandangan liberalisme didasarkan pada argumen moral yang menjamin hak atas individu untuk hidup, kebebasan, dan properti sebagai tujuan tertinggi pemerintah. Akibatnya, kaum liberal menekankan kesejahteraan individu sebagai blok bangunan fundamental dari sistem politik yang adil. Dalam konteks RDK, liberalisme memberikan inspirasi bagi pendirian PBB dan operasi PBB untuk membangun negara pasca konflik, dengan tujuan menciptakan sistem politik yang adil, melindungi hak asasi manusia, dan mendukung konstruksi institusi internasional untuk mewujudkan perdamaian global.
Perdamaian liberal diterapkan dengan standar yang sangat tinggi dan menyisakan sedikit ruang bagi pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik. Penerapan institusi liberal yang mengutamakan liberalisme pasar, individualisme, akuntabilitas, dan demokrasi elektoral cenderung mengabaikan pendekatan non-Barat dan menganggapnya sebagai hambatan untuk transformasi masyarakat menjadi lebih modern.
Kesimpulannya, Misi Perdamaian PBB di DRC, dilihat dari perspektif liberalisme, bertujuan untuk membawa perdamaian, stabilitas, dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, misi ini memberikan manfaat dalam mengawasi kekerasan, melindungi warga sipil, dan mengawasi sumber daya alam. Perspektif liberalisme juga menegaskan pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan individu dalam menanggapi tantangan keamanan global.
