Dinamika Diplomasi Keamanan dalam Menghadapi Krisis Taiwan

Ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan Tiongkok semakin menegaskan klaim kedaulatannya atas pulau tersebut. Pada tahun 2022, Tiongkok meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan, termasuk latihan militer dan penerbangan pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat dan sekutunya, yang telah memperingatkan Tiongkok agar tidak menggunakan kekuatan terhadap Taiwan.

Pada bulan Januari 2024, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengumumkan bahwa Taiwan akan meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 24% untuk tahun 2024. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang meningkat dari Tiongkok. Pengumuman ini disambut dengan kemarahan dari Tiongkok, yang memperingatkan Taiwan bahwa kemerdekaan adalah "jalan buntu."

Sejarah krisis Taiwan dimulai pada tahun 1912 dengan runtuhnya Dinasti Qing di China dan pendirian Republik Tiongkok (ROC). Namun, kemenangan Komunis dalam Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949 mengubah arah sejarah. Kuomintang (KMT), partai yang kalah, mundur ke Taiwan, mendirikan pemerintahan mereka sendiri di pulau tersebut. Sejak saat itu, dua pemerintahan Tiongkok berdiri: Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di daratan utama dan ROC di Taiwan. Pada tahun 1950-an, ketegangan antara RRT dan ROC memuncak dengan Krisis Selat Taiwan Pertama dan Kedua, dimana pertempuran udara dan laut terjadi. Puncaknya pada tahun 1996, Krisis Selat Taiwan Ketiga, ketika RRT melancarkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan merespons pemilihan presiden Taiwan yang pro-kemerdekaan.

Di tengah ketegangan, upaya diplomasi pun dilakukan. Dialog politik lintas selat dimulai pada tahun 1993 untuk membahas isu-isu politik dan keamanan. Kerangka Kerja Kesepakatan 23 Mei 2008 disepakati, mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Taiwan juga berusaha berpartisipasi dalam organisasi internasional, seperti WHO, dengan nama dan identitas non-negara. Namun, batu sandungan utama tetaplah ketidaksepakatan status politik Taiwan. RRT menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, sedangkan Taiwan kukuh pada pendiriannya sebagai negara merdeka. Ketegangan militer pun tak bisa dihindari, dengan RRT tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapai reunifikasi. Keterlibatan Amerika Serikat dalam masalah Taiwan semakin memperumit situasi. Penjualan senjata AS ke Taiwan untuk membantu pertahanan pulau ditentang keras oleh RRT, memicu kekhawatiran akan konfrontasi militer.

Krisis Taiwan merupakan situasi tegang dan kompleks yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara Taiwan dan China. Krisis Taiwan merupakan masalah keamanan utama di kawasan Asia-Pasifik. Konflik antara Tiongkok dan Taiwan dapat menyebabkan perang skala penuh, yang akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi wilayah tersebut dan dunia.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi yakni, status politik Taiwan, China menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang memisahkan diri, sedangkan Taiwan memandang dirinya sebagai negara merdeka. Adanya prinsip "Satu Tiongkok" China menganut prinsip "satu Tiongkok", yang berarti hanya ada satu Tiongkok dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Taiwan menolak prinsip ini dan menuntut pengakuan internasional sebagai negara merdeka. Selain itu, terdapat ancaman militer China, China telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan kekhawatiran di Taiwan dan komunitas internasional tentang potensi invasi. Dan juga adanya penjualan senjata AS ke Taiwan, Amerika Serikat menjual senjata ke Taiwan untuk membantu pertahanan pulau, yang ditentang keras oleh China dan meningkatkan ketegangan di kawasan.

Diplomasi keamanan dalam hubungan internasional adalah suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan keamanan nasional dan internasional melalui berbagai cara dan strategi. Diplomasi keamanan memiliki tujuan yang luas, memiliki isu yang kompleks dan berkembang, menggunakan berbagai instrumen, dan memiliki sasaran yang lebih luas dalam konteks keamanan nasional dan internasional serta diplomasi lainnya. Diplomasi keamanan berperan  penting dalam menghadapi krisis Taiwan. Dikarenakan Taiwan terletak di tengah konflik geopolitik yang kompleks, diplomasi keamanan dapat membantu dalam mempertahankan keamanan nasional dan mengamankan kepentingan negara. 

Upaya diplomasi keamanan yang dilakukan Taiwan menghadapi krisis Taiwan melibatkan strategi-strategi yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dan status quo di wilayah tersebut. Taiwan memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, yang telah menjadi salah satu pendukung utama Taiwan dalam konflik dengan Republik Rakyat Cina. Presiden Taiwan sebelumnya, Lee, melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk meningkatkan reputasi internasional Taiwan dan meminta AS mendukung hak Taiwan untuk diterima sebagai anggota organisasi internasional. Selain itu, Taiwan meningkatkan kapabilitas pertahanan diri dengan membeli senjata dari AS dan meningkatkan anggaran militer. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi peningkatan anggaran militer Republik Rakyat Cina dan memastikan Taiwan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Terakhir, Taiwan berupaya untuk bergabung dengan PBB dan meningkatkan statusnya sebagai negara yang berkontribusi pada perdamaian dan keamanan global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperkuat posisi Taiwan dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam sintesis, upaya diplomasi keamanan yang dilakukan Taiwan menghadapi krisis Taiwan melibatkan strategi-strategi yang dirancang untuk meningkatkan keamanan, status quo, dan peran internasional Taiwan. Taiwan berupaya untuk meningkatkan hubungan dengan AS, meningkatkan kapabilitas pertahanan, meningkatkan kemitraan ekonomi dengan Republik Rakyat Cina, meningkatkan peran internasional, dan meningkatkan status di PBB.

Ada beberapa tantangan utama dalam menyelesaikan krisis Taiwan secara damai. Salah satu tantangannya adalah Tiongkok tidak mau mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menyatukan kembali pulau itu dengan daratan.

Tantangan lainnya adalah Taiwan tidak mau menyerah pada kedaulatannya. Rakyat Taiwan semakin nasionalis dalam beberapa tahun terakhir dan tidak mungkin menerima pemerintahan Tiongkok.

Meskipun ada banyak tantangan, masih ada peluang untuk menyelesaikan krisis Taiwan secara damai. Salah satu peluangnya adalah Tiongkok dan Taiwan dapat menyepakati formula "satu negara, dua sistem," yang akan memungkinkan Taiwan untuk mempertahankan otonominya sambil menjadi bagian dari Tiongkok. Peluang lainnya adalah Tiongkok dan Taiwan dapat menyepakati moratorium penggunaan kekuatan dan setuju untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog.

Dalam menghadapi Krisis Taiwan, diplomasi keamanan memainkan peran kunci dalam upaya penyelesaian. Tiongkok tidak mengakui kemerdekaan Taiwan, namun masih ada peluang untuk penyelesaian damai melalui formula "satu negara, dua sistem" atau dialog. Diplomasi keamanan memiliki peran penting dalam mempertahankan keamanan nasional dan mengamankan kepentingan negara di tengah konflik geopolitik yang kompleks terkait dengan Taiwan.