Ekonomi kerakyatan juga termasuk sebagai bentuk penanganan kemiskinan dari pemerintah Ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Menurut pasal 33 UUD 1945, pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Yang artinya  ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum kemerdekaan, ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara kita hingga sekarang.
Setelah membahas pengertian sistem ekonomi kerakyatan, selanjutnya kita akan membahas beberapa prinsip pelaksanaannya. Secara garis besar, ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945 di pasal-pasal berikut:
- Pasal 33 ayat 1 sampai 3, berisi prinsip bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara, serta penggunaan kekayaan alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
- Pasal 27 ayat 2, tentang hak setiap warga negara Indonesia mendapat pekerjaan dan penghidupan layak.
- Pasal 34, yang menyebut pemerintah bertanggungjawab merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Contoh-contoh program atau kebijakan pemerintah yang mengadopsi konsep ekonomi kerakyatan adalah
- mendirikan koperasi
- penguasaan sumber daya oleh BUMN
- menyediakan Pendidikan gratis
- bantuan pendanaan UMKM
- crowdfunding  (iuran)
Hasil dari program ekonomi kerakyatan yang sudah di terapkan pada masyarakat adalah,
- dukungan penuh terhadap UMKM, bahkan BPRI menyebutkan bahwa dana kredit untuk UMKM semakin di perbesar hingga mencapai Rp1.275,03 triliun atau tumbuh 16,75% (yoy).
- Seperti hal nya yang terjadi pada UMKM kota malang, program ini sudah membantu mereka memasarkan produk secara online.
- Pemkot Surabaya yang memanfaatkan platform digital dengan membuat e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yaitu e-Peken Surabaya. Aplikasi tersebut memfasilitasi sekitar 500 pedagang toko kelontong yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok.
- Badan usaha milik desa (BUMDES) yang semakin berkembang dan dipergunakan untuk pendanaan desa, seperti yang terjadi di taman agung bali BUMDES berhasil mengelola usaha penyewaan sepeda dan homestay, untuk meningkatkan lapangan kerja bagi warganya.
- Adanya program keluarga harapan (PKH) yang sudah banyak membantu Pendidikan di Indonesia bagi siapapun yang memilikinya akan mendapat subsidi dari pemerintah
- Program agribisnis dan pertanian berkelanjutan, program ini telah meningkatkan hasil panen warga di desa sumber agung hingga 30%
- Pengembangan desa wisata, salah satunya adalah yang terjadi di desa kembang arum, Yogyakarta, program ini telah menarik banyak pengunjung dan membantu meningkatkan pendapatan Masyarakat.
Diatas, adalah beberapa contoh nyata dari program ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan Masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui ekonomi kerakyatan.
Dari setiap program yang dibuat pasti ada beberapa tantangan yang harus di hadapi, dalam kasus ekonomi kerakyatan ini tentu ada tantangan-tantangan yang sedikit menghambat program-program yang terlaksana. Contohnya pada kasus UMKM, Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh UMKM adalah ketimpangan ekonomi. Meskipun UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, namun akses mereka terhadap modal masih terbatas. Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha yang terbatas juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang komprehensif guna memberdayakan mereka dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan.
Untuk permasalahan diatas pemerintah bisa melakukan peningkatan akses modal ke desa-desa terpencil melalui Lembaga keuangan mikro, melakukan pelatihan intensif bagi Masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Program pelatihan berbasis teknologi, kewirausahaan, dan pemasaran digital harus ditingkatkan, terutama untuk pengelola BUMDES dan UMKM. Pemerintah sepatutnya memprioritaskan Pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah terpencil agar pemerataan Pembangunan di Indonesia bisa terealisasikan.
       Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah, Indonesia adalah negara yang kaya sudah seharusnya negara kita ini menjadi negara yang Makmur masyarakatnya, oleh karna itu akan sangat tidak etis apabila Indonesia yang termasuk diantara deretan negara dengan ekonomi yang kuat ternyata di dalamnya masih banyak Masyarakat yang belum Makmur. Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia demikianlah terkait hubungan antara kemiskinan dan ekonomi kerakyatan. Harapan saya pada penulisan kali ini adalah untuk membuka mata khalayak ramai dan meningkatkan pengetahuan tentang kekurangan yang terjadi di Indonesia dan Bagaimana cara untuk mengatasinya. Untuk seterusnya semoga Indonesia bisa segera menjadi negara yang Makmur dan Sejahtera masyarakatnya.
