Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu 'Demos' dan 'Kratos'. Demos artinya rakyat/ khalayak, dan Kratos artiya pemerintahan.Â
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.Â
Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat.
Membahas tentang demokrasi, pada 3 April 2022 terdapat berita yang menyatakan bahwa penerapan demokrasi di indonesia mengalami kemunduran. Direkrut Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia mengalami regresi atau kemunduran. Pada 2022, Indonesia masih berada di dalam kelompok negara flawed democracy atau demokrasi cacat menurut Indeks Demokrasi 2021 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU).
Burhanuddin Muhtadi memberikan tanggapan bahwa "Meskipun di tahun 2021 sedikit naik. Tetapi secara umum kita belum lepas dari kategori demokrasi yang cacat"setelah mengetahui hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk "Trust terhadap Institusi Politik, Isu-isu Mutakhir dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024: Temuan Survei Nasional 11 - 21 Februari 2022". Hal ini, kata Burhanuddin menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan atas praktik demokrasinya, meskipun dalam rilis tersebut skor indeks Indonesia mengalami kenaikan, serta naik peringkat. Tantangan tersebut antara lain dalam kebebasan pers, budaya politik, partisipasi politik, dan fungsi pemerintahan.
"Mengingat masih banyaknya tantangan atas demokrasi Indonesia, penting untuk mengetahui sejauh mana dukungan warga Indonesia terhadap sistem demokrasi," ujar Burhanuddin Muhtadi. Selain itu, kata Burhanuddin, seberapa besar kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi seperti presiden, DPR, TNI, polisi, KPK, MPR, kejaksaan, pengadilan dan-lain juga harus diketahui karena merupakan indikator penting atas jalannya demokrasi. "Ukuran untuk menilai demokrasi kita masih baik atau tidak, bisa berdasarkan tiga hal. Pertama, seberapa besar referensi publik terhadap demokrasi, Jadi publik menginginkan demokrasi atau tidak sebagai sistem pemerintah yang terbaik," terang Burhanuddin Muhtadi.
Kedua, apakah publik percaya terhadap lembaga-lembaga demokrasi atau tidak. Lembaga-lembaga demokrasi itu, seperti partai politik, MPR, DPR, DPD, presiden, TNI dan polisi. Mereka ini adalah institusi yang lahir dalam konteks demokrasi.
Ketiga, adalah kinerja rezim demokrasi. Dikatakan, jika trust rendah dan rezim demokrasi buruk maka kepercayaan publik terhadap demokrasi juga menurun.Untuk mengetahui hal-hal tersebut, Indikator Politik Indonesia mengadakan survei opini publik nasional. Survei menanyakan dukungan pada demokrasi serta kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara.
"Survei juga menggali sikap warga atas berbagai isu mutakhir yang saat ini sedang mengemuka dan isu-isu yang masih penting untuk dicermati, seperti masalah mendesak yang harus diselesaikan pemerintah, penerimaan pajak, UU ITE, dan kebebasan berpendapat, kasus Asabri dan Jiwasraya, hukuman mati, dan sebagainya," jelas Burhanuddin Muhtadi.
Selain itu, lanjutnya, survei juga memotret dukungan warga kepada nama-nama tokoh yang saat ini sedang digadang-gadang sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Menjelang Pemilu 2024, warga sudah makin terpapar dengan nama-nama bakal calon, dan karenanya penting untuk mengetahui arah dukungan mereka kepada nama-nama tersebut.
"Hasil survei diharapkan dapat memberi gambaran tentang kondisi masyarakat saat ini khususnya dalam isu yang menjadi pertanyaan dalam survei, serta memberi masukan untuk pengambil kebijakan akan isu-isu tersebut," papar Burhanuddin Muhtadi.
Dari berita diatas dapat dilihat bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Demokrasi ini sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat dan publik, jika masyarakat dan publik tidak butuh atau tidak mendukung adanya demokrasi ini maka demokrasi tersebut akan mengalami kemunduran. Lalu apakah masyarakat dan publik yang ada di Indonesia ini masih membutuhkan dan mendukung adanya dempkrasi ini?.
masyarakat dan publik dapat mempercayai, membutuhkan atau mendukung adanya demokrasi ini dilihat dari seberapa percaya mereka terhadap lembaga-lembaga demokrasi seperti; Presiden,  DPR, TNI, poli  si, KPK, MPR, kejaksaan, pengadilan dan-lain juga harus diketahui karena merupakan indikator penting atas jalannya demokrasi. Jika dilihat dari itu maka para lembaga-lembaga demokrasi harus dapt membuat masyarakat dan publik percaya dengan sikap dan kinerjanya.
Seperti tidak akan adanya korupsi, karena banyak ditemukan bahwa anggota DPR atau yang lainnya masih banyak yang melakukan korupsi, ini adalah suatu tindakan yang merugikan negara dan membuat masyarakat dan publik mengurangi rasa percaya mereka terhadap anggota yang sudah ada dalam suatu lembaga negara, meskipun tidak semua yang melakukan korupsi.
Lalu dapat juga dilihat dari kinerja rezim  demokrasi, diketahui jika trust rendah dan rezim demokrasi buruk maka kepercayaan publik terhadap demokrasi juga menurun.Untuk mengetahuikan hal-hal tersebut, Indikator Politik Indonesia mengadakan survei opini publik nasional. Survei menanyakan dukungan pada demokrasi serta kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara.
Kesimpulannya adalah bahwa jika dalam suatu negara menginginkan suatu demokrasi yang maju maka antara pihak pemerintah dan masyarakat harus saling percaya, terutama masyarakat harus mempunyai kepercayaan terhadap pemerintah (lembaga-lembaga negara) maka dari itu pemerintah harus menyakinkan dengan sikap dan kinerjanya yang baik, salah satunya adalah tidak melakukan korupsi.
