Pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kekuatan intervensi yang timbul dari kedudukan seseorang untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau harta benda untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pejabat publik karena jabatan atau keuntungan finansial yang berkaitan dengan seseorang (perseorangan, kerabat dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa perilaku pribadi. . Korupsi adalah tindakan tidak jujur, biasanya dilakukan oleh seseorang yang berwenang, seperti direktur perusahaan atau pejabat publik. Korupsi dapat mencakup memberi atau menerima suap atau hadiah yang tidak patut, transaksi ganda, transaksi di bawah meja, manipulasi pemilu, penggelapan, pencucian uang, dan penipuan investasi. Korupsi merupakan ancaman dan masalah serius yang dialami oleh banyak negara. Korupsi tidak hanya mempengaruhi perekonomian, tetapi kejahatan ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kegagalan suatu proyek, masalah kemiskinan atau pengangguran adalah beberapa konsekuensi dari keserakahan orang-orang koruptor
Apa yang dimaksud dengan kejahatan struktural korupsi menurut teori struktural Anthony Giddens?
Korupsi adalah realitas kriminal yang tidak dapat dipisahkan dari struktur dan institusi manusia. Perspektif struktural menekankan dualitas agen dan struktur. Struktur mencakup aturan dan sumber daya serta sistem sosial yang dimobilisasi oleh aktor sosial melintasi ruang dan waktu. Korupsi sebagai kejahatan struktural yang melibatkan struktur mikro dan makro.
Pertama, korupsi adalah kejahatan kedangkalan (pemanjaan/kebiasaan) yang dimotivasi oleh keserakahan, ketidakjujuran, kesombongan, kepicikan, kedangkalan pikiran dan kepuasan subjektif. Motif terjalin dalam sistem dialektis produksi dan reproduksi tindakan sosial.
Kedua, korupsi ditopang oleh kondisi modernitas yang mengglobal akibat peristiwa-peristiwa seperti pemisahan waktu dan bumbu, berkembangnya mekanisme penghapusan konteks lokal, dan keterasingan pengetahuan yang reflektif. Agen adalah mereka yang memiliki nilai intervensi (pengaruh) dalam tindakan korupsi. Berbagai upaya pembenaran terhadap tindakan korupsi merupakan bentuk rasionalisasi tindakan agen manusia sebagai makhluk yang kreatif dan refleksif. Motif mereka adalah untuk menghindari tanggung jawab moral dan hukum sosial. Perubahan sosial dapat dicapai melalui "deutinisasi" atau menjauh dari struktur melalui pengamatan refleksif struktur, membatasi dan memungkinkan benih-benih korupsi yang melibatkan struktur penting, dominan, dan sah dalam tatanan masyarakat.
Teori struktural berasal dari kritik Giddens terhadap operasi strukturalisme dan fungsi dalam struktur tampilan. Salah satunya, karya-karya tokoh strukturalis Claude Levi Strauss, memiliki pengaruh yang luas terhadap analisis terapan dalam ilmu-ilmu sosial. Giddens mengkritik perspektif strukturalis sebagai penolakan skandal terhadap subjek. Misalnya, ketika memahami fenomena masyarakat kapitalis, perhatian strukturalis tidak terfokus pada perilaku investor atau konsumen, tetapi pada logika internal pengembalian modal, dengan kata lain strukturalisme adalah bentuk dualisme (Giddens, 2008:335). ). Tujuan dari teori strukturasi adalah untuk mempermudah melihat dunia yang terstruktur dengan mengutamakan konsep human agency.
Sistem sosial tidak memiliki struktur tetapi memiliki "sifat struktural". Fitur struktural ini hanya memanifestasikan dirinya dalam berbagai tindakan sesaat dan menjadi jejak memori, menunjukkan bahwa banyak agen manusia memiliki pengetahuan (Giddens, 198 : 25). Ciri-ciri struktural yang muncul dalam totalitas reproduksi sosial Giddens disebut prinsip-prinsip struktural. Praktik-praktik sosial dengan skala spasial dan temporal terbesar secara keseluruhan disebut “institusi” (Giddens, 198 : 16-17).
Hubungan dualitas dalam struktur reproduksi sosial dapat dipahami melalui adanya tiga tingkat kesadaran atau tiga dimensi internal dalam diri manusia, yaitu: kesadaran diskursif, kesadaran praktis dan kognisi/motif bawah sadar. "Motivasi bawah sadar" mengacu pada keinginan atau kebutuhan seseorang yang berpotensi mendorong tindakan tetapi bukan tindakan itu sendiri. "Kesadaran diskursif" mengacu pada pengetahuan tentang aktivitas manusia yang dapat digambarkan dan dijelaskan secara rinci dan eksplisit. Mengenai "kesadaran praktis", itu adalah pengetahuan tentang aktivitas manusia yang tidak selalu dapat diuraikan atau dipertanyakan. Fenomenologi melihat domain ini sebagai bagian dari sekelompok pengetahuan yang diandaikan (dianggap sebagai pengetahuan yang dimediasi) dan sumber "keamanan ontologis". Keamanan ontologis adalah keyakinan atau keyakinan bahwa alam dan masyarakat adalah kondisi seperti yang terlihat, termasuk parameter eksistensial dasar identitas diri dan sosial (Giddens, 198 : 375).
Kesadaran akan praktik ini adalah kunci untuk memahami bagaimana aktivitas dan praktik sosial masyarakat secara bertahap terstruktur dan bagaimana struktur ini membatasi dan memungkinkan aktivitas/praktik sosial masyarakat. Giddens mendefinisikan tindakan dan praktik sosial sebagai "dunia interpretatif" (Giddens, 1976: 166).
Reproduksi sosial terjadi melalui pengulangan praktik-praktik sosial yang jarang dipertanyakan. Sebagai aturan dan sumber, struktur memiliki klaster tiga dimensi, yaitu: Pertama, struktur makna, yang berkaitan dengan skema simbolik, makna, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur pemerintahan, yang meliputi sistem penguasaan orang (politik) dan barang/benda (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi terkait dengan sistem aturan normatif, yang diwujudkan dalam undang-undang (Giddens, 198 : 29).
Pertama: komunikasi membutuhkan sistem tanda dan kerangka interpretatif (sistem simbol, lembaga wacana/bahasa) sehingga ada struktur makna. Aktor sosial secara aktif menciptakan makna dalam kehidupan sehari-hari mereka pada tingkat di mana mereka memberi makna, dan pada saat yang sama mereka dipengaruhi oleh bagaimana makna tersebut menjadi rutin dan berulang. Apa yang dapat dilakukan dan dikatakan seseorang dalam masyarakat mempengaruhi struktur sosial. Individu memobilisasi sumber daya, keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari interaksi sebelumnya. Praktik struktur sosial sebagian berakar pada pertemuan tatap muka, tetapi pertemuan ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Struktur adalah "proses dialektis" di mana orang membuat sesuatu sebaik apa yang mereka bangun.
Kedua: dua struktur pemerintahan harus dimobilisasi sebagai instrumen untuk mencapai atau menjalankan kekuasaan. Menurut dimensi kontrol, pengaturan ini terdiri dari sumber daya distributif (keuangan) dan otoritatif (politik). Sumber daya distributif mengacu pada kapasitas atau bentuk kekuatan transformatif yang mengendalikan barang, objek, atau fenomena material. Sumber otoritatif berarti kapasitas adaptif yang menghasilkan perintah untuk orang atau aktor. Konsep “kekuasaan” harus dibedakan dari konsep superioritas. Dominance merujuk pada asimetri relasi dalam bidang struktural, sedangkan power merujuk pada relasi pada level aktor (interaksi sosial). Oleh karena itu kekuasaan selalu melibatkan kapasitas transformatif, karena tidak ada struktur tanpa aktor, sehingga tidak ada struktur dominasi tanpa hubungan kekuasaan yang terjadi di antara aktor-aktor konkrit. Kekuasaan terbentuk di dalam dan melalui reproduksi dua struktur/sumber daya dominasi (alokatif dan otoritatif). Namun, menurut Giddens tidak pernah mungkin untuk memiliki kekuasaan total atas orang-orang baik dalam sistem totaliter, otoriter, atau penjara karena keberadaan mereka dialektika kontrol. Artinya dalam penguasaan selalu terlibat dalam hubungan otonomi dan ketergantungan, baik pada mereka yang mengontrol maupun pada mereka yang dikendalikan meskipun dalam kadar yang minimal.
Ketiga : untuk menegakkan suatu sanksi, masyarakat membutuhkan sarana legitimasi berupa norma atau peraturan (sistem hukum/lembaga hukum). Aspek legal (standar) diperlukan untuk menciptakan rasa aman (ontological security) dan untuk menciptakan validitas dalam interaksi aktor sosial. Perubahan sosial tidak disebabkan oleh penentangan terhadap sistem, tetapi perubahan dapat disebabkan oleh koordinasi praktik-praktik yang melembaga dalam sistem dan struktur sosial yang melampaui ruang dan waktu. Perubahan sosial dalam dimensi ketiga struktur kelompok hanya dapat diwujudkan dengan “de-outinizing” kapasitas “pengamatan refleksif” atau menjauhkan elemen-elemen di sekitarnya baik secara personal maupun institusional (Giddens, 198 : 7).
https://www.kompasiana.com/budi82570/6123cc54010190051b537e02/membiasakan-bersyukur-dan-hidup-sederhana-pendidikan-anti-korupsi-sesungguhnya
Mengapa banyak kasus tindak pidana korupsi? Apa penyebabnya?
Penyebab terjadinya korupsi terletak pada kenyataan bahwa perilaku masyarakat yang masih berorientasi konsumtif dan sistem politik dapat meningkatkan terjadinya perjudian penyebab korupsi. Korupsi sendiri merupakan tindakan yang tidak akan pernah berhenti kecuali penyaringan aset berubah. Semakin banyak orang salah mengartikan kekayaan, semakin banyak orang melakukan korupsi. Korupsi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mengetahui faktor penyebab terjadinya korupsi internal dan eksternal juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada praktik korupsi.
Faktor Internal
Faktor internal merupakan salah satu faktor penyebab korupsi muncul dari diri pribadi seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya fitrah manusia. Dari sudut pandang si koruptor, penyebab korupsi bisa menjadi motivasi yang diberikannya, bisa juga keinginan, niat atau kesadarannya akan hal itu. Adapun penyebab korupsi dari faktor internan antara lain sebagai berikut:
Faktor pertama adalah keserakahan. Keserakahan adalah salah satu sifat manusia yang selalu merasa kurang atau bisa juga dikatakan kurang bersyukur. Keserakahan ini diklasifikasikan sebagai penyebab internal. Biasanya pelaku korupsi adalah pegawai negeri atau pejabat tinggi yang sudah memiliki banyak harta. Namun, sifat keserakahan dan ketamakan menciptakan keinginan besar untuk menjadi kaya. Orang yang serakah atau serakah ingin meningkatkan kekayaan dan kemakmuran dengan ikut serta dalam tindakan yang merugikan orang lain, seperti Korupsi.
Faktor internal lainnya adalah semangat kerja yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentu mudah terjerat korupsi. Orang yang bermoral rendah atau rendah mudah terpengaruh oleh korupsi. Pengaruh ini mungkin datang dari supervisor, rekan kerja, atau entitas lain yang memberikan peluang untuk korupsi. Jika seseorang tidak memiliki moral yang kuat atau kurang konsisten, mereka dapat dengan mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar.
Faktor berikutnya yang menyebabkan korupsi internal adalah gaya hidup konsumtif. Tinggal di kota besar biasanya mendorong gaya hidup seseorang untuk berkonsumsi. Sayangnya, gaya hidup ini seringkali tidak seimbang dengan apa yang mereka miliki. Penghasilan yang tidak dapat mendukung gaya hidup mewah memotivasi seseorang untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika seseorang memiliki gaya hidup konsumtif dan pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya, itulah penyebab korupsi.
Faktor internal lainnya adalah aspek sosial. Dari segi sosial, seseorang dapat melakukan perbuatan korupsi. Itu bisa terjadi karena dorongan dan dukungan keluarga, bahkan jika sifat pribadi orang tersebut tidak menginginkannya. Sangat disayangkan bila korupsi seseorang disebabkan oleh motivasi keluarga. Keluarga yang dimaksudkan untuk membimbing dan membangun moral yang baik justru mendukung seseorang ketika mereka menyalahgunakan kekuasaannya.
Lingkungan dalam hal ini lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi karena mendorong terjadinya korupsi daripada menghukumnya.
Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi cenderung berasal dari luar. Faktor eksternal yang menyebabkan korupsi misalnya:
Sikap masyarakat terhadap korupsi, penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif terhadap korupsi. Publik tidak menyadari bahwa kehilangan paling banyak atau korban utama ketika ada korupsi adalah diri mereka sendiri. Selain itu, publik juga kurang sadar jika mereka sedang terlibat dalam korupsi. Korupsi tentu akan dicegah dan diberantas jika anda memainkan peran aktif dalam agenda mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, kebutuhan untuk sosialisasi dan pendidikan tentang kesadaran dalam menanggapi korupsi bagi masyarakat itu sangatlah penting.
Ekonomi, dalam kehidupan seseorang ada kalanya ia mengalami situasi yang mendesak terkait dengan keuangan. Faktor urgen, apalagi jika dipadukan dengan semangat kerja yang rendah membuat seseorang memikirkan jalan pintas untuk mengatasi masalah, salah satunya adalah korupsi.
Dalam politik, menurut Rahardjo (1983), kontrol sosial adalah proses dimana orang dibuat untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial dilakukan dengan mengerahkan berbagai kegiatan melalui lembaga-lembaga yang didirikannya, yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai lembaga yang terorganisir secara politik. Ketidakstabilan politik, kepentingan politik, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dapat menyebabkan perilaku korupsi. Dalam arti politik, kepentingan politik dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dapat menimbulkan korupsi. Secara umum, secara politik hal ini dapat membentuk mata rantai yang menyebabkan terjadinya korupsi dari orang ke orang.
