Bagaimana strategi komunikasi dan kampanye yang di terapkan oleh Ganjar Mahfud berdampak terhadap opini public? Apakah pesan-pesan kampanye mereka efektif dan menarik dukungan dari masyarakat?
Tujuan :
Penulis memahami adanya pergeseran opini masyarakat dalam menyikapi masyarakat terhadap kampanye calon presiden Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami reaksi dan interpretasi masyarakat terhadap kampanye calon presiden Ganjar Mahfud. Hal ini membantu kami memahami pandangan, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap kedua kandidat dan bagaimana mereka berubah seiring berjalannya kampanye. Studi ini akan membantu menilai efektivitas strategi kampanye yang digunakan oleh Ganjar Mahfud. Menganalisis opini publik menunjukkan apakah kampanye mereka berhasil mempengaruhi masyarakat dan memperoleh dukungan yang diharapkan.
Tinjauan Pustaka :Â
Menurut Undang-Undang Dasar yakni Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, pemilih pemula adalah orang yang berhak memilih dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya menurut ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pemilihan parlemen telah menjadi simbol dan standar demokrasi, dimana siklus kekuasaan dan perubahan terjadi berdasarkan keputusan rakyat.
Pemilihan umum dapat menjadi sarana bagi bangsa dan negara untuk melaksanakan proses demokrasi secara adil (Effendi dalam Rahma, 2022: 67). Pemilih baru, bahkan yang belum memiliki pengalaman memilih, dapat dengan mudah mengakses informasi yang lebih komprehensif mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri serta isu-isu spesifik yang sedang diusung oleh pasangan calon tersebut, sehingga memberikan keuntungan bagi Anda dalam proses pemilihan presiden. Media sosial. dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan pemilih lainnya (Pusat Pendidikan Anti Korupsi, 2023).
Metode :
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan dokumen data sebagai sumber data penelitian.Kajian juga akan mencakup analisis rinci terhadap konten informasi yang dimuat di media sosial, berita, dan majalah terkait topik penelitian.Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui survei perpustakaan. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan.
Rakhmat (2009: 25) mencantumkan beberapa tujuan  penelitian deskriptif seperti: Mengumpulkan informasi rinci terkini mengenai fenomena tersebut, mengidentifikasi atau menyelidiki dan membandingkan masalah dan kondisi praktik yang ada pada fenomena tersebut, menentukan tindakan untuk mengatasi pemecahan masalah, dan pengalaman dalam rangka mengatasi masalah  di masa depan.Belajar dari orang lain akan meningkatkan keputusan Anda -pembuatan.Pendekatan kualitatif ini memberikan data deskriptif dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana aktor politik memanfaatkan media sosial untuk opini publik dan mempromosikan komunikasi politik dalam konteks pemilu, pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan.
Hasil dan Pembahasan :
Analisis penelitian mengenai topik ini menjelaskan hal-hal berikut: Komunikasi politik juga merupakan salah satu bidang komunikasi yang terkadang populer  tanpa disadari banyak orang. Misalnya kita di sini, ternyata banyak sekali orang yang  terlibat dalam komunikasi politik. Mencari informasi -- informasi tentang pejabat Indonesia. Hal ini tampaknya menjadi bagian dari komunikasi politik. Secara umum komunikasi politik diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik, dan tentunya komunikasi politik melibatkan banyak aktor politik yang secara sengaja atau tidak sengaja terlibat sebagai komunikator atau penyampai pesan yang ada dan  pesan tersebut relevan dengan pokok bahasannya. Politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Seringkali masyarakat melakukan komunikasi politik tanpa menyadarinya, karena sekadar mengomentari kebijakan pemerintah saja sudah bisa membuat seseorang dianggap sebagai agen komunikasi politik.
