Penegakan HAM dalam Kesuksesan Demokrasi

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. 

Hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi rujukan untuk menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia secara demokratis. 

Hal ini tidak menghalangi kebebasan manusia dalam kehidupan sosial. Kebebasan manusia dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karenanya, hak-hak manusia tidak bersifat absolut.Kebebasan tetap mempunyai batas. 

Kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain yang didukung oleh tingkat intelektual, moral, dan kesadaran sosial yang tinggi didalam diri agar dapat memelihara dan membangun masyarakat yang demokratis.

Lah apasih hubungan HAM dengan demokrasi di Indonesia? apakah demokrasi dikatakan sukses jika sudah merealisasikan HAM? HAM hanya akan terealisir dalam pemerintahan yang demokratis. Sementara itu pemerintahan yang demokratis akan menjadi wahana bagi tegaknya HAM dalam kehidupan semua warga negara. Dengan kata lain diterimanya demokrasi secara luas jelas memperkuat upaya penghormatan terhadap HAM. 

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. 

Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat.

Demokrasi tidak dapat dilepaspisahkan dari masyarakat sipil (civil society), saling berhubungan satu dengan lainnya. Didalam demokrasi bisa kita katakan terdapat civil society, sebaliknya dalam civil society terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Jika civil society kuat maka demokrasi akan tetap berlangsung, demokratisasi pada dasarnya adalah pemberdayaan civil society, misalnya kebersamaan dan upaya untuk pelaksanaan segala bentuk sistem sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku. 

Demikian halnya dengan hak asasi manusia erat berkaitan dengan demokrasi yang diterapkan di suatu Negara. Keterkaitan demokrasi dan hak asasi manusia menjadi sebuah sistem negara bangsa (nation state) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. dan ini merupakan suatu keberhasilan bagi demokrasi karena telah berhasil menegakkan hak asasi manusia.