Peran Government Public Relation untuk Menumbuhkan Akses Demokrasi dan Partisipasi Publik

Upaya terpadu pelayanan informasi dan komunikasi publik perlu melibatkan kemitraan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) dan jenisjenis pendanaan lainnya. CSR belum dimanfaatkan secara signifikan guna mendukung program pelayanan informasi dan komunikasi yang lebih baik. 

Maka dari itu, kehumasan pemerinetah akan lebih efektif apabila pemerintah juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat, berakselerasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan tersedianya konten informasi positif dalam berbagai format dan kemasan publikasi. Pada dasarnya, kehumasan pemerintah mengandalkan adanya hubungan harmonis antara pemerintah/negara dengan masyarakat/warga. 

Indonesia di mata internasional sering kali mempopulerkan aspek-aspek tertentu seperti pariwisata dan keunggulan produk ekspor. Bersamaan dengan itu, kebijakan sudah memasuki ranah internasional, maka aktivitas kehumasan pemerintah dapat disebut international government public relations. Praktek kehumasan pemerintah sendiri telah banyak dilakukan pemerintahan negara lain untuk mempengaruhi kebijakan internasional negara lainnya begitu juga dengan opini dan tindakan publik. International government public relations dapat meningkatkan pemahaman akan budaya dan mempromosikan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia melalui diplomasi publik. 

Dalam hal ini, tugas, peran, dan fungsi kehumasan pemerintah itu kurang didukung oleh akses informasi, anggaran, dan infrastruktur yang memadai. Pada akhirnya, lembaga kehumasan pemerintah seolah-olah tidak ditempatkan sebagai bagian yang penting, bahkan tidak berkembang sama sekali. Oleh karena itu, strategi dan tatakelola kehumasan pemerintah merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah selaku penyedia informasi dan masyarakat/publik/warga sebagai pengakses dan pengguna informasi untuk digunakan mendukung kegiatan yang produktif menuju masyarakat demokratis.