Penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari masih marak dilakukan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia, salah satunya di Benua Eropa. Plastik merupakan salah satu penyebab utama dari kerusakan lingkungan.
Dengan menggunakan plastik sekali pakai secara berlebih akan menyebabkan pencemaran tanah maupun air, merusak ekosistem laut, merusak sirkulasi ekonomi, mendorong dunia ke perubahan iklim, bahkan juga bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi atau kebijakan untuk mengatur penggunaan plastik sekali pakai dalam masyarakat.
Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mencegah penggunaan plastik berlebih adalah kebijakan Directive on Single-Use Plastics yang dibentuk oleh Uni Eropa. Kebijakan ini diterbitkan pada 12 Juni 2019 yang bertujuan untuk menjadi pencetus dalam perlawanan terhadap sampah laut dan polusi plastik. Plastik sekali pakai dapat didefinisikan sebagai suatu produk yang terbuat dari plastik dan tidak dirancang atau dijual untuk digunakan beberapa kali dalam masa pakainya.
Karena setiap negara anggota diamanatkan untuk segera mencapai hasil dari kebijakan ini, setiap negara anggota diwajibkan untuk mentransposisi kebijakan ini ke dalam hukum nasional mereka sebelum 3 Juli 2021. Hasilnya, kebijakan ini sudah mulai efektif digunakan di sebagian besar negara Uni Eropa untuk mencegah penggunaan plastik berlebih serta mengurangi limbah plastik.
TAHAP FORMULASI PEMBENTUKAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
Sebelum kebijakan Directive on Single-Use Plastics diberlakukan, kebijakan ini melalui berbagai proses pembuatan. Salah satunya adalah proses formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah tahap dari proses pembuatan kebijakan di mana tindakan alternatif dipilih untuk permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berikut akan dijelaskan proses dari formulasi kebijakan Directive on Single-Use Plastics di negara anggota Uni Eropa untuk mencapai berbagai alternatif kebijakan yang paling tepat.
Pertama adalah menganalisis tujuan utama dari kebijakan ini sebagai arah untuk mencapai tujuan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan manusia dari produk plastik, terutama plastik sekali pakai serta mendorong pergeseran ke arah ekonomi yang lebih sirkular.
Cara mengukur keberhasilannya adalah dengan pengurangan persentase penjualan produk plastik sekali pakai, peningkatan daur ulang produk plastik sekali pakai, serta pengurangan sampah plastik di lingkungan.
Kedua adalah menelaah biaya dari pembentukan kebijakan Directive on Single-Use Plastics. Biaya memiliki peran yang penting dalam pembentukan kebijakan. Estimasi biaya yang digunakan dalam kebijakan ini relatif besar. Hal ini disebabkan oleh pengembangan alternatif produk baru, proses daur ulang produk plastik sekali pakai, serta strategi kampanye edukasi kebijakan ini memerlukan biaya yang cukup besar.
Ketiga adalah menganalisis kendala dari pembentukan kebijakan ini. Kendala utama yang akan dialami adalah penolakan dari pelaku industri. Para pelaku industri akan merasa kebijakan ini merugikan mereka. Selain itu, biaya juga termasuk salah satu kendala dari pembuatan kebijakan ini, seperti biaya yang cukup besar untuk mendukung penelitian dan pengembangan produk alternatif yang dapat menghambat adopsi secara luas.
Kendala lain yang mungkin ditimbulkan dari penerapan kebijakan ini adalah keterbatasan fasilitas negara untuk mendaur ulang kapasitas volume plastik yang banyak serta kurangnya teknologi yang memadai untuk mendaur ulang jenis plastik tertentu atau mengolah bahan alternatif.
