Lahirnya UU Penyiaran dan Amanat UUD 1945
UU Penyiaran yang baru ini juga tidak terlepas dari amanat UUD 1945, khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 36. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa UU Penyiaran merupakan pelaksanaan dari UUD 1945, yang mengatur tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan bahasa. Dengan demikian, UU Penyiaran seharusnya tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas konten, tetapi juga harus menjaga kebebasan berekspresi dan hak-hak dasar yang diatur dalam UUD 1945.
Problematika Revisi UU Penyiaran di Indonesia
Revisi UU Penyiaran di Indonesia sudah menjadi topik perdebatan yang hangat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah mengusulkan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas siaran dan memastikan konten yang disajikan kepada masyarakat adalah konten yang berkualitas dan edukatif. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah perubahan ini benar-benar akan meningkatkan kualitas penyiaran atau justru membatasi kebebasan berekspresi dan media?
Kualitas Penyiaran yang Dipertanyakan
Salah satu argumen utama pemerintah dalam merevisi UU Penyiaran adalah untuk meningkatkan kualitas siaran di Indonesia. Konten yang edukatif, informatif, dan menghibur dianggap penting untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat. Namun, revisi ini menimbulkan pertanyaan apakah regulasi yang lebih ketat akan menghasilkan kualitas yang lebih baik atau justru membatasi kreativitas para penyiar?
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran saat ini sedang mengalami proses revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tahapan revisi UU Penyiaran sudah berjalan cukup panjang hingga lebih dari 10 tahun. Sepanjang masa itu, UU Penyiaran berkali-kali masuk dalam daftar Undang-Undang yang menjadi prioritas DPR RI untuk diselesaikan, sehingga pembahasan UU Penyiaran masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
Dalam revisi ini, terdapat pasal yang mengatur tentang konten siaran yang harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini mencakup berbagai aspek mulai dari bahasa yang digunakan hingga materi yang disampaikan. Meskipun tujuan dari standar ini adalah baik, yaitu untuk memastikan konten yang berkualitas, namun ada kekhawatiran bahwa hal ini justru akan menjadi alat bagi pemerintah untuk mengontrol konten yang disiarkan. Padahal Regulasi yang terlalu ketat bisa jadi bumerang. Alih-alih meningkatkan kualitas, malah bisa jadi mematikan kreativitas para penyiar yang seharusnya bebas berekspresi dan berinovasi. Jika aturan terlalu ketat, media mungkin akan merasa tertekan dan takut untuk menyiarkan berita atau opini yang berbeda dari pandangan pemerintah. Hal ini tentunya mengancam kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.
Kasus Pelanggaran: “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TV One
Untuk memahami lebih jauh, kita dapat melihat kasus pelanggaran penyiaran yang terjadi pada acara “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TV One. Program ini beberapa kali mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dianggap melanggar etika jurnalistik dan menyebarkan informasi yang kurang akurat. Kasus ini menjadi contoh bagaimana regulasi penyiaran yang ketat diterapkan, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana regulasi ini harus berjalan untuk tidak membatasi kebebasan berekspresi.
