Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap proses pembangunan. Negara harus memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemakmuran yang adil dan beradab adalah kemakmuran yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan harus mengutamakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan kita bahwa kemakmuran hanya dapat dicapai jika seluruh rakyat Indonesia bersatu. Kemakmuran bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal proses yang harus dilakukan bersama-sama. Dalam konteks ini, pemerataan pembangunan harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, baik kota maupun desa. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan, karena hal ini dapat merusak persatuan dan mengancam keutuhan bangsa. Kemakmuran yang sejati adalah kemakmuran yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara, di mana pun mereka berada.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menciptakan peluang ekonomi bagi seluruh rakyat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan marginal. Dengan melibatkan rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan, kemakmuran akan tercipta secara lebih merata dan adil.
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan utama dalam menciptakan kemakmuran. Negara harus menjamin adanya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Kebijakan pembangunan yang dilakukan harus dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemakmuran yang sejati adalah kemakmuran yang tidak hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk berkembang dan meraih kesejahteraan.
Peran Unissula dalam Implementasi Nilai Pancasila
Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, baik dalam konteks bela negara maupun kemakmuran. Sebagai institusi pendidikan, Unissula tidak hanya bertugas mencetak generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa. Dengan penguatan pendidikan karakter berbasis pada Pancasila, Unissula dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, kesadaran bela negara, serta komitmen untuk memperjuangkan kemakmuran bersama.
Unissula dapat berperan aktif dalam mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya bela negara melalui kegiatan-kegiatan yang mengembangkan rasa cinta tanah air, seperti seminar, pelatihan, dan program-program sosial yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, Unissula juga dapat menjadi agen perubahan dengan menghasilkan penelitian-penelitian yang berfokus pada pemecahan masalah sosial dan ekonomi, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa dan kemakmuran yang berkeadilan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H