ABSTRAK
Direlokasi atau tidaknya ibu kota Indonesia tergantung pada banyak faktor. Diantaranya adalah aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta aspek bencana alam. Sejumlah alasan, termasuk kesenjangan demografi dan sosial ekonomi, melatarbelakangi usulan pemindahan ibu kota Indonesia. Jakarta telah mempunyai beban lingkungan hidup yang berat; merelokasi ibu kota provinsi ke luar Jawa akan meringankan beban tersebut. Beberapa contoh permasalahan tersebut adalah polusi udara, kualitas air yang buruk, kemacetan lalu lintas, dan kepadatan penduduk. Memindahkan ibu kota negara bukanlah hal yang mudah, karena melibatkan banyak tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan kota yang paling penting dalam hal kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak terhadap jaminan sosial dari pemindahan ibu kota negara. Kawasan kota baru dan kawasan kota lama sama-sama ada. Pendekatan kualitatif dan historis digunakan untuk melakukan penelitian. Untuk kumpulan data ini, kami menyisir berbagai sumber daya cetak dan digital yang berkaitan dengan subjek "relokasi ibu kota" dan mengaturnya ke dalam database yang spesifik subjeknya. Kelayakan pemindahan ibu kota telah dibuktikan oleh penelitian. Dengan adanya penyelesaian permasalahan tersebut, maka jaminan sosial di wilayah eks metropolitan DKI Jakarta dan masyarakat sekitar juga akan semakin membaik. Berada di Daerah Ibu Kota Baru (Kalimantan Timur).
PENDAHULUAN
Letak Indonesia yang strategis menjadi aset negara. Letaknya yang strategis, terjepit di antara dua benua dan dua samudera, membuatnya mudah dijangkau oleh berbagai macam kapal melalui Selat Malaka dan tiga Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Membentang sepanjang 3.997 mil antara Samudera Hindia dan Pasifik, dengan luas daratan 1.922.570 kilometer persegi dan luas perairan 3.257.483 kilometer. Negara Kesatuan Republik Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan karena memiliki 17.504 pulau. Ini menempati urutan keempat belas di dunia dalam hal wilayah.
Dengan total panjang 81.000 kilometer---atau empat belas kali panjang keseluruhan garis pantai---Indonesia merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Secara keseluruhan, luas daratan Indonesia adalah 5,8 juta kilometer persegi, dan hampir 70% luasnya adalah lautan. Survei Umum Geografi dan Nama Geografis PBB pada tahun 2010 memperkirakan terdapat 13.466 pulau di Indonesia. (Supriyatno, 2018).Â
Luas kota yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, menyulitkan pemerintah dalam  mengatur  jumlah  penduduk  atau  pertumbuhan  kota.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  kemacetan lalu lintas, polusi, kriminalitas dan tingginya migrasi dari kota ke pinggirankota, yang pada akhirnya berujung pada kematian. Pembentukan kota merupakan alternatif pengembangan kota baru (Sahamony et al., 2020). Oleh karena itu, pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo memberitahukan mengenai  perpindahan  ibu  kota  negara  ke  Wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur (Pribadi  &  Utomo, 2021).  Alasan  rencana  perpindahan  ibu  kota  negara  dari  DKI  Jakarta  ke  wilayah  Kalimantan  Timur
PEMBAHASANÂ
Pada pertengahan tahun 2023, angka tersebut akan meningkat 1,05 poin persentase dari tahun sebelumnya menjadi 278,69 juta. Hal ini berdampak pada kepadatan penduduk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Anjloknya tingkat perekonomian Indonesia tidak bisa dihindari sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Pulau Jawa. Manusia berada dalam bahaya kepunahan karena tidak tersedia cukup lapangan kerja dan jumlah penduduk yang terlalu padat dibandingkan sumber daya yang tersedia. Hilangnya kesempatan kerja dan perekonomian yang tidak terkendali telah berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Lebih jauh lagi, bisa dikatakan bahwa pemerataan ekonomi tidak ada di Indonesia karena pemerintah terlalu menekankan pembangunan wilayah ibu kota dan mengorbankan wilayah di luar Pulau Jawa.
Kami memilih Kalimantan sebagai ibu kota baru karena letaknya yang strategis di Indonesia. Pemindahan ibu kota negara, serta pendirian seluruh pusat kebijakan dan pengembangan keterampilan, menjadi elemen penopang kemampuan. Pertimbangan utama kedua dalam pemindahan ibu kota negara adalah tingkat sebaran penduduk. Pembangunan nasional yang cepat dan adil akan menyusul. Upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah lain mendorong langkah tersebut, katanya.
  Masyarakat yang tinggal di perkotaan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, antara lain termasuk pengajaran, layanan kesehatan, perbankan, dan pemasaran industri.
Berbagai cabang pelayanan publik, termasuk birokrasi, perencanaan wilayah, dan cabang administrasi pemerintahan lainnya. Memproduksi barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan manusia merupakan bagian dari beragam aktivitas perkotaan yang memanfaatkan beragam sumber daya, termasuk manusia, alam, keuangan, teknologi, kelembagaan, dan banyak lagi.
Jakarta kini memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah karena adanya pemindahan ibu kota provinsi. Kepadatan penduduk dan upaya pembangunan. Hal ini akan menguntungkan banyak orang karena banyaknya gedung bertingkat (hotel, apartemen, dll) dan banyak orang yang tinggal di perkotaan. Jelasnya, banyak air dibutuhkan oleh semua bangunan ini. Menanam tanaman yang dapat menyerap banyak air tanah adalah pilihan yang paling mudah dan murah.
Tidak dapat diduga bahwa banyaknya gedung-gedung tinggi di dalam dan sekitar wilayah Jakarta telah berkontribusi terhadap berkurangnya luas permukaan tanah di Jakarta secara signifikan, mengingat besarnya pemompaan air tanah. Berkurangnya pengembangan lahan dan sumber air merupakan manfaat lain dari pengambilan air tanah dalam jumlah besar, yang akan meningkatkan pasokan air minum di Jakarta.
