Indonesia adalah sebuah negara demokrasi dimana kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
Seperti yang kita ketahui dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, artinya hal ini berkaitan dengan tujuan negara Indonesia salah satunya adalah menjaga keamanan nasional yang meliputi seluruh komponen yang ada di Indonesia, salah satunya adalah terkait keamanan dan kenyamanan rakyat dalam beraktivitas.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Abraham Lincoln yaitu diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu bukti implementasi demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu).
Antusiasme warga dalam memeriahkan pesta demokrasi serta untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, dari pesta demokrasi ini pula dapat memunculkan perbedaan pendapat dan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda, yang dapat mengancam keamanan nasional.
Seluruh bentuk sistem pemerintahan selalu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh sebagai patokan akan keberhasilan dari sistem tersebut. Dalam sistem pemerintahan Demokrasi, prinsip-prinsip yang ada dan harus diperhatikan oleh pemerintahan yang ingin menganut indikator demokrasi. Menurut GPI (Global Peace Index), Indonesia menduduki peringkat ke 47 dari 163 dalam peringkat negara teraman di dunia per tahun 2022. Artinya, dapat diartikan bahwa Indonesia memiliki peringkat yang baik dalam konteks negara teraman di dunia. Namun, apakah kenyataannya seperti itu?
Dalam kasus fenomena sandal menghilang dari masjid semakin sering terjadi dan berulang lagi. Kejadian ini sering terjadi pada saat sholat Jum'at dan sholat Tarawih saat bulan puasa. Beberapa orang yang kehilangan sandal di masjid kemudian disalahkan atas kejadian tersebut. Mereka kesal dan frustasi karena kehilangan sandalnya, sehingga mereka sengaja membawa sandal jelek atau malah memilih mengambil sandal orang lain.
Beberapa pelaku tidak melihat tindakan mereka dalam kategori kejahatan atau pencurian. Mereka menganggap bahwa itu hanya berdagang atau mengumpulkan sandal dan bukan pencurian yang sebenarnya. Namun, mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat menyebabkan orang lain kehilangan sandalnya. Fenomena ini menimbulkan efek domino dimana pemilik sandal yang kehilangan kemudian mengambil sandal orang lain dan seterusnya, sehingga semakin banyak orang yang kehilangan sandalnya.
Dan dalam kasus lain seperti catcalling merupakan bentuk pelecehan verbal atau kekerasan psikis yang terjadi di ruang publik, seperti jalanan atau fasilitas umum lainnya. Catcalling melibatkan penggunaan ucapan, komentar, siulan, atau pujian yang bernuansa seksual, seringkali disertai dengan gerakan tubuh atau kedipan mata. Korban catcalling merasa dilecehkan, tidak nyaman, terganggu, dan terkadang terteror. Pelaku catcalling merasa memiliki kekuasaan yang superior sehingga berhak melakukan perilaku semacam itu tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain.
Catcalling dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, secara individu atau berkelompok. Meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban, korban terbanyak dari catcalling adalah perempuan. Pandangan yang salah mengenai catcalling sering kali menyalahkan korban dengan mengaitkannya dengan penampilan atau pakaian yang dikenakan. Namun, hal ini tidak benar. Tubuh perempuan dianggap sebagai objek seksual yang membuat laki-laki tergoda, dan catcalling tidak terjadi karena penampilan atau pakaian korban, melainkan karena kultur pelaku pelecehan.
Rainy Hutabarat dari Komnas Perempuan menegaskan bahwa catcalling adalah perilaku yang tidak dapat dibenarkan. Dalam beberapa kasus, catcalling dapat menyebabkan trauma berkepanjangan pada korban, yang pada gilirannya membatasi mobilitas mereka dan berdampak pada kualitas hidup serta perkembangan pribadi.
Dari peristiwa di atas, dapat kita analisis bahwa masyarakat di Indonesia seperti saya pun bisa berspekulasi bahwa salah satu tujuan negara sebagai pemberi keamanan dasar bagi warga negaranya masih belum terpenuhi, masyarakat belum bisa menikmati keamanan dasar yang ada. Meskipun, tentunya hal tersebut merupakan ulah yang juga dilakukan oleh warga negara Indonesia itu sendiri.
