Meski samar-samar, namun akhirnya ketahuan bahwa ada nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di balik Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap ubin keramik Cina yang kini menjadi sorotan. Atau paling tidak dengan usulan BMAD itu, ia seakan menemukan dalih untuk menutupi masalah utamanya bahwa masalah industri keramik dalam negeri yang dinilai melesu itu lantaran 'pengabaian' atau tak 'kreatif'-nya dirinya untuk membenahi.
Dengan kata lain dalam konteks ini, BMAD terlihat seperti jalan pintas yang menghindari solusi jangka panjang yang diperlukan untuk memperkuat industri keramik Indonesia secara berkelanjutan.
Namun publik yang kritis tentu tak tinggal diam. Persoalan persaingan global dalam banyak bidang yang sangat ketat dewasa ini, termasuk industri keramik itu sendiri, tak bisa ditutupi dari mata publik. Publik tahu (tak dapat dibohongi) bahwa kelesuan ini tak bisa ditutupi dengan dalih BMAD. Kini bermunculan berita-berita yang menyebutkan inkompetensi sang menteri ini. Agus Gumiwang menjadi sorotan sebagai pihak yang 'bersalah' di balik lesunya industri itu sendiri.
Padahal sebagai seorang leader sejati, sejatinya menteri perindustrian mencari akar masalah yang sebenarnya. Bukan malah mengambil jalan pintas memberikan tarif yang tidak masuk akal pada impor dari Cina tersebut. Hal tersebut bukanlah solusi yang sebenarnya.
Lebih dari sekadar perlindungan, BMAD ini mencerminkan kurangnya strategi komprehensif dari kementerian dalam mengembangkan daya saing industri keramik lokal. Keputusan ini juga berisiko meningkatkan harga di pasar domestik, yang pada akhirnya dapat membebani konsumen dan memperlambat pertumbuhan ekonomi sektor ini. Alih-alih solusi sementara, yang dibutuhkan adalah visi jangka panjang yang mendukung inovasi, riset, dan pengembangan untuk memastikan industri keramik Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam kompetisi global.
BMAD Dalih Menutupi Kelemahan Agus Gumiwang
Perlu diketahui, penerapan BMAD untuk ubin keramik Cina sudah terbaca sebagai sekadar upaya untuk menutupi ketidakmampuan Kemenperin dalam memfasilitasi industri keramik lokal. Industri keramik Indonesia, yang sebelumnya sudah menghadapi banyak tantangan, kini harus menghadapi potensi kenaikan harga bahan baku dan kesulitan dalam hal inovasi serta kualitas produk. Itulah yang akan terjadi jika diterapkan BMAD.
Namun Menteri Industri seakan tutup mata, bergeming dalam arti negatif, pasif seakan ia tak mengerti apa yang harus ia lakukan. Strategi-strategi objektif yang mestinya ia ambil seperti investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) atau memberikan insentif untuk meningkatkan daya saing keramik dalam negeri, namun solusi itu seakan mengawang begitu saja. Kementerian yang dipimpinnya seakan lebih suka memilih solusi cepat yang dapat memberikan ilusi perlindungan sementara tanpa mengatasi akar masalah. Dalam jangka panjang, ini dapat merugikan industri lokal karena kurangnya dorongan untuk inovasi dan peningkatan kualitas produk.
Tentu saja ini jauh dari kata penyelesaian masalah. Keputusan BMAD yang dibiarkan berlarut-larut hingga kini oleh KADI (dan ia menikmati dan bersembunyi di balik dalih dumping itu) berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Kenaikan harga akibat BMAD dapat mempengaruhi daya beli konsumen, terutama dalam segmen pasar menengah ke bawah. Ketika harga ubin keramik lokal melonjak, konsumen mungkin beralih ke alternatif yang lebih murah, yang bisa jadi bukan produk lokal. Ini justru akan memperburuk keadaan industri dalam negeri yang seharusnya mendapat perlindungan, tetapi malah menghadapi penurunan permintaan karena harga yang tinggi.
Agus Gumiwang Mesti Gentleman!
