Politik identitas telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam dinamika politik kontemporer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini merujuk pada praktek politik yang memobilisasi dukungan berdasarkan identitas tertentu seperti etnis, agama, ras, atau budaya (Habuddin, 2012). Di satu sisi, politik identitas dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Namun, di sisi lain, politik identitas juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas nasional jika tidak dikelola dengan baik.
  Di Indonesia, negara yang terkenal dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya, politik identitas memiliki dampak yang kompleks dan multifaset. Sejarah panjang pluralisme dan kebhinekaan Indonesia seharusnya menjadi modal sosial yang kuat untuk menciptakan harmoni dan kesatuan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana politik identitas sering kali digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan, yang tidak jarang menyebabkan fragmentasi sosial dan konflik horizontal. Politik identitas di Indonesia sering kali berakar dari ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya, diskriminasi struktural, dan ketidakadilan sosial. Misalnya, kelompok-kelompok etnis dan agama tertentu merasa terpinggirkan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi. Dalam konteks ini, politik identitas dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengekspresikan aspirasi dan ketidakpuasan mereka, serta memperjuangkan perubahan sosial dan politik yang lebih adil.
  Namun, praktik politik identitas juga membawa risiko terjadinya polarisasi dan segregasi sosial. Penggunaan retorika identitas dalam kampanye politik dapat memperdalam jurang perbedaan antar kelompok, menimbulkan rasa saling curiga, dan mengikis solidaritas nasional. Hal ini pada gilirannya dapat memicu ketegangan dan konflik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Kasus-kasus kekerasan komunal, intoleransi, dan diskriminasi yang berbasis identitas di berbagai wilayah Indonesia menjadi bukti nyata dari potensi destruktif politik identitas yang tidak dikelola dengan baik.
  Dalam konteks inilah, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi pengelolaan politik identitas yang inklusif dan adil. Pemerintah perlu mendorong kebijakan-kebijakan yang memperkuat integrasi sosial, mengurangi ketimpangan, dan memastikan bahwa semua kelompok memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan. Selain itu, pendidikan multikultural dan dialog antar kelompok harus terus ditingkatkan untuk membangun pemahaman dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Dengan demikian, studi tentang politik identitas dan dampaknya terhadap stabilitas nasional menjadi sangat relevan dalam upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa. Melalui analisis yang mendalam dan komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif untuk mengelola politik identitas secara konstruktif, sehingga dapat berkontribusi pada terciptanya stabilitas nasional yang kokoh dan berkelanjutan.
Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang sangat kaya. Sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan, identitas kelompok telah memainkan peran penting dalam dinamika politik dan sosial. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda sering kali menerapkan politik pecah belah (divide et impera) yang memanfaatkan perbedaan etnis dan agama untuk mengendalikan penduduk. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya membangun identitas nasional yang inklusif melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu." Namun, dalam praktiknya, politik identitas terus muncul sebagai faktor signifikan dalam kehidupan politik Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting seperti pemberontakan etnis, konflik agama, dan kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu menunjukkan bahwa identitas masih menjadi sumber utama ketegangan sosial. Politik identitas di Indonesia sering kali muncul dari ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya dan ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh berbagai kelompok.
   Beberapa kasus politik identitas di Indonesia mencerminkan betapa mendalamnya pengaruh identitas dalam politik nasional. Contoh terkenal adalah kerusuhan rasial di Maluku dan Kalimantan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, yang sebagian besar dipicu oleh ketegangan etnis dan agama. Selain itu, Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi sorotan karena penggunaan retorika agama yang intens, di mana identitas keagamaan calon gubernur menjadi isu utama dalam kampanye. Kasus lain yang sering dikutip adalah diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti masyarakat Tionghoa dan kelompok agama seperti Ahmadiyah dan Syiah. Diskriminasi ini sering kali terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, perusakan properti, dan pembatasan hak-hak beribadah, yang menunjukkan bagaimana politik identitas dapat mengarah pada marginalisasi dan eksklusi sosial (Buchari, 2014).
   Dampak politik identitas terhadap masyarakat Indonesia sangat kompleks dan beragam. Di satu sisi, politik identitas dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok tertentu dan memberikan suara kepada kelompok yang selama ini terpinggirkan. Misalnya, kelompok-kelompok etnis dan agama yang merasa terdiskriminasi dapat menggunakan politik identitas sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan representasi politik mereka Namun, di sisi lain, politik identitas juga dapat menyebabkan polarisasi dan fragmentasi sosial. Penggunaan identitas sebagai alat politik sering kali memperdalam perbedaan dan menciptakan jurang pemisah antar kelompok. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya ketegangan dan konflik horizontal yang mengancam stabilitas nasional. Selain itu, politik identitas yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat integrasi sosial dan merusak kepercayaan antar kelompok, yang pada akhirnya mengurangi kohesi sosial dan memperlemah fondasi kebangsaan. Dengan demikian, politik identitas di Indonesia memerlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif untuk memastikan bahwa keberagaman menjadi sumber kekuatan, bukan pemecah belah.
Polarisasi sosial dan politik adalah salah satu dampak utama dari politik identitas yang dapat mengancam stabilitas nasional. Polarisasi terjadi ketika masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan identitas seperti etnis, agama, atau ras (Mansyur, 2023). Dalam konteks Indonesia, polarisasi ini sering kali dipicu oleh persaingan politik yang memanfaatkan perbedaan identitas sebagai strategi untuk memperoleh dukungan. Fenomena ini dapat mengakibatkan masyarakat semakin terpecah dan saling berseberangan, sehingga mengurangi kemampuan untuk mencapai konsensus dan kerjasama dalam memecahkan masalah-masalah nasional. Polarisasi sosial juga dapat memperburuk prasangka dan stereotip antar kelompok, yang pada gilirannya memperkuat perpecahan dan ketidakpercayaan.
Selain polarisasi, politik identitas juga dapat memicu konflik horizontal berbasis identitas. Konflik horizontal merujuk pada pertikaian yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki identitas yang berbeda (Setiawan, 2017). Di Indonesia, berbagai konflik horizontal telah terjadi, seperti konflik komunal di Ambon dan Poso pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, yang sebagian besar dipicu oleh ketegangan etnis dan agama. Konflik-konflik ini sering kali berujung pada kekerasan yang menyebabkan kerusakan properti, korban jiwa, dan trauma sosial yang mendalam. Ketegangan antar kelompok dapat terus berlangsung dan menjadi sumber ketidakstabilan yang berkepanjangan jika tidak segera ditangani melalui dialog dan rekonsiliasi. Selain itu, konflik berbasis identitas sering kali memperumit upaya penegakan hukum dan pemulihan perdamaian, karena melibatkan sentimen dan kepentingan yang mendalam dari berbagai pihak.
Politik identitas juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik dan pemerintahan. Ketika politik identitas menjadi dominan, pembuat kebijakan mungkin lebih fokus pada memenuhi tuntutan kelompok-kelompok tertentu daripada mengejar kepentingan nasional yang lebih luas. Hal ini dapat mengarah pada penerapan kebijakan yang bersifat eksklusif dan diskriminatif, yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan hak-hak serta kebutuhan kelompok lainnya. Misalnya, kebijakan afirmatif yang berlebihan untuk satu kelompok dapat memicu rasa ketidakadilan di kelompok lain, yang pada akhirnya memperkuat segregasi sosial dan politik.
   Selain itu, politik identitas dapat mempengaruhi kualitas pemerintahan. Pejabat publik yang terpilih melalui mobilisasi politik identitas mungkin merasa berutang budi kepada kelompok-kelompok pendukung mereka dan cenderung membuat keputusan yang menguntungkan kelompok tersebut, daripada mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat. Praktik ini dapat merusak prinsip good governance dan mengurangi efektivitas pemerintahan dalam memberikan layanan publik secara adil dan merata. Secara keseluruhan, dampak politik identitas terhadap stabilitas nasional sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang serius. Untuk mengurangi dampak negatif ini, diperlukan strategi yang holistik dan inklusif, yang mencakup upaya penguatan integrasi sosial, promosi dialog antar kelompok, serta penerapan kebijakan yang adil dan berimbang. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa keberagaman identitas tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan dan stabilitas nasional.
