Pentingnya Literasi Keuangan dan Kesehatan Penting untuk Pekerja Migran Indonesia

Tulisan ini muncul, karna melihat bahwa pilihan pekerjaan ini - PMI - baik yang secara resmi, maupun yang "melalui jalan tikus" masih merupakan pilihan terbanyak yang diambil oleh Masyarakat (di) NTT khususnya (termasuk keluarga saya dan beberapa kawan), ketika berbicara tentang bagaimana mereka ingin Keluarga mereka sejahtera, atau anak mereka harus tetap bersekolah/kuliah.

"Teken" (dalam bahasa daerah kami, atau yang dikenal dengan sebutan merantau dalam Bahasa Indonesia), akan tetap menjadi sebuah pilihan utama, dibandingkan pilihan lain, meskipun suami/istri/orang tua orang yang akan merantau, juga punya pekerjaan dikampung. Hanya sayang, sampai dengan saat ini, pilihan tersebut, tidak diikuti dengan sebuah literasi memadai tentang pengelolaan keuangan (yang baik) dan (bagaimana menjaga) kesehatan diri pribadi, dan keluarga. Mungkin ada, namun tidak berlangsung secara terus-menerus.

Pengenalan tentang literasi keuangan dan kesehatan bagi pekerja migran indonesia merupakan langkah awal dalam memahami pentingnya mengelola dana untuk masa depan mereka sendiri dan keluarga yang lebih baik, dan menjaga kesehatan Pekerja khususnya sampai dengan hari tua.

Pekerja Migran Indonesia (PMI), adalah sebutan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah ini mengacu dari UU No. 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia kini disebut dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI), bukan lagi TKI atau TKW.

Mengutip dari money.kompas.com (https://bit.ly/43Nq7Qj) Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan,
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh Negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
2. Pelajar dan Peserta Pelatihan di Luar Negeri;
3. Warga Negara Indonesia Pengungsi atau Pencari suaka;
4. Penanam modal;
5. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
6. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan,
7. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Suryadi, dkk., dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 (1 Juni 2022), yang berjudul "Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga Yang Ditinggalkan" menyatakan bahwa permasalahan  yang  dihadapi  TKI  dan  keluarganya secara umum menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Pengelolaan modal/remitan/kiriman hasil bekerja di luar negeri yang cenderung dimanfaatkan untuk  keperluan konsumtif;
2. Meningkatnya kasus-kasus keretakan hubungan rumah tangga, seperti meningkatnya  perselingkuhan, bahkan berujung dengan meningkatnya perceraian dan penelantaran anak;
3. Permasalahan pembinaan anak-anak PMI.

Membangun literasi keuangan untuk dana pensiun dan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan mereka di masa depan. 

Program ini, sebenarnya juga sudah dibuat oleh BP2MI bekerjasama dengan BP Jamsostek, juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjalin kerjasama dengan KJRI Hongkong. Namun sepertinya belum menyasar semua PMI, sehingga dapat dikata, hanya berapa persen PMI yang mungkin berpikir untuk sebuah "perubahan" tersebut. 

(suaralidik.com)

Dirangkum dari beberapa artikel, penulis coba memberikan beberapa poin, dengan harapan, dapat dipraktekan, baik oleh PMI sendiri, maupun oleh Stakeholder terkait.

1. Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:

Sediakan sesi pendidikan dan pelatihan keuangan secara berkala, bisa juga Pemerintah (Cq BP2MI) bekerjasama dengan LSM (NGO) dan atau "Alumni atau Komunitas PMI" untuk memberikan edukasi ini. Dalam sesi ini, fokuskan pada aspek-aspek kunci seperti pengelolaan anggaran (keuangan yang aman), perencanaan pensiun, dan pentingnya asuransi kesehatan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pekerja migran.

1. Informasi Tertulis dan Visual:

Sediakan brosur, pamflet, atau materi informasi tertulis tentang pentingnya dana pensiun dan asuransi kesehatan. Gunakan infografis dan gambar untuk membantu pekerja migran memahami konsep-konsep penting.

1. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan:

Bentuk kemitraan dengan lembaga keuangan lokal atau internasional untuk memberikan informasi dan saran terkait produk keuangan, seperti rekening pensiun atau asuransi kesehatan yang sesuai untuk pekerja migran.

1. Akses Ke Layanan Keuangan Yang Memadai:

Bantu pekerja migran untuk membuka rekening pensiun dan asuransi kesehatan. Mungkin, mereka dapat diberikan 1 antrian khusus, agar terbantu dengan baik. Pastikan prosesnya mudah dipahami dan terjangkau bagi mereka. Berikan informasi tentang cara mengelola dan memantau akun mereka secara teratur.

1. Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Aplikasi Mobile:

Gunakan platform media sosial dan aplikasi mobile untuk menyampaikan informasi terkini seputar literasi keuangan, investasi, dan kesehatan. Aktif di grup atau komunitas daring yang diikuti oleh pekerja migran untuk memberikan informasi secara real-time.

1. Pemberdayaan Komunitas:

Bentuk kelompok diskusi atau komunitas di mana pekerja migran dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang manajemen keuangan mereka. Sediakan mentor atau konselor keuangan yang dapat memberikan bimbingan personal.

1. Penekanan pada Kesehatan Preventif:

Edukasi pekerja migran tentang pentingnya perawatan kesehatan preventif. Dorong mereka untuk mendapatkan asuransi kesehatan yang mencakup pemeriksaan rutin dan perlindungan terhadap penyakit serius.

1. Kampanye Kesadaran:

Gelar kampanye kesadaran secara rutin untuk menekankan pentingnya menabung untuk pensiun dan melindungi diri melalui asuransi kesehatan. Gunakan testimonial dari pekerja migran yang telah berhasil memanfaatkan literasi keuangan dalam kehidupan mereka.

(Akun IG OJK Indonesia)

1. Akses ke Aplikasi Keuangan:

Pengembangan aplikasi keuangan khusus untuk pekerja migran yang menyediakan informasi real-time, pelacakan pengeluaran, dan pengelolaan rekening pensiun dan asuransi kesehatan.

1. Pusat Layanan Satu Atap:

Membuat pusat layanan satu atap di mana pekerja migran dapat mendapatkan informasi dan bimbingan terkait dana pensiun dan kesehatan. Pusat ini dapat menyediakan konseling keuangan, presentasi, dan panduan proses administratif.

Membangun literasi keuangan memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. 

Dengan memberikan pendidikan dan dukungan yang tepat, pekerja migran Indonesia diharapkan dapat lebih baik mengelola dana pensiun dan kesehatan mereka, semoga.