Contoh nyata adalah ketika beberapa keputusan MK dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil atau kelompok marginal. Misalnya, putusan yang menguntungkan korporasi besar dalam sengketa tanah sering kali menuai kritik dari masyarakat sipil yang merasa hak-haknya terabaikan.
Tantangan yang Dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi
Kepatuhan Terhadap Putusan
Salah satu tantangan terbesar bagi MK adalah memastikan bahwa semua pihak mematuhi putusan yang telah diambil. Ketidakpatuhan dari lembaga negara atau pemerintah daerah terhadap putusan MK dapat merusak kredibilitas lembaga tersebut dan menurunkan kepercayaan publik.
Contohnya, setelah keputusan MK mengenai pembatalan undang-undang tertentu, jika pemerintah tidak segera melaksanakan putusan tersebut atau bahkan mencoba untuk mengabaikannya, hal ini akan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Rakyat akan mempertanyakan efektivitas institusi hukum dan kekuatan konstitusi itu sendiri.
Independensi Lembaga
Independensi lembaga juga menjadi isu penting bagi keberlangsungan fungsi MK. Jika ada intervensi dari pihak-pihak tertentu---baik itu pemerintah maupun partai politik---maka independensi hakim bisa terancam. Hal ini akan berdampak langsung pada kualitas putusan yang diambil serta persepsi publik terhadap integritas lembaga tersebut.
Upaya Memperkuat Peran Mahkamah Konstitusi
Untuk memperkuat perannya sebagai pengawal konstitusi dan meningkatkan kepercayaan publik, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh MK:
Peningkatan Transparansi
MK perlu meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada publik mengenai proses sidang dan alasan di balik setiap putusan, masyarakat akan lebih memahami fungsi dan tugas lembaga ini.
