Selanjutnya menjawab bahwa zakat adalah urusan privat ibadah yang tidak boleh di atur oleh negara. Setidaknya apabila menyalin pendapat Abu Bakar as-Shidiq yang keras dan akan memerangi orang-orang yang membedakan antara kewajiban zakat dan sholat. Penulis teringat bahwa konsep ta'zir yang dilakukan oleh negara/sulthon/khalifah terhadap masyarakatnya yang meninggalkan sholat. Bukankah yang berhak untuk mentakzir/menghukum agar jera, adalah pemerintah yang sah pada saat itu? Sekarang mari kita ambil bahwa zakat adalah kewajiban mahdah kepada Allah seumpama zakat juga, maka bukankah negara berhal untuk memberikan takzirnya. Bahkan dalam satu kasus dalam kitab fikih tersebut bahwa apabila telah di takzir sebanyak 3 (tiga) kali dan seseorang tersebut menyatakan bahwa sholat tersebut tidak wajib, maka negara berhak untuk memancungnya/memenggal leher dengan pedang. Setidaknya fikih/hukum Islam yang kita fahami demikian. Nah, bagaimana selanjutnya dengan zakat? Bukankah Abu Bakar ash-Shidiq telah memberikan contoh juga tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang enggan membayar zakat dengan ancaman (regulasi/hukum) yang dibuatnya.
Persoalan selanjutnya adalah lembaga resmi pemerintah yang dibentuk negara tersebut dianggap tidak mengetahui data mustahik atau tidak professional dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut telah dijawab dengan kinerja lembaga amil zakat resmi yang saat ini dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Apabila muzakki menemukan bahwa ada mustahik zakat di wilayahnya sedangkan muzakki tersebut harus berzakat kepada lembaga amil zakat resmi (Baznas atau LAZ), maka sebaiknya muzakki tersebut memberikan informasi kepada lembaga amil zakat tersebut agar nantinya dapat dicatat dan didaftarkan sebagai mustahik yang akan diberikan hak-haknya. Pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat, selanjutnya akan disebut UPZ) di daerah-daerah terpencil memberikan kemudahan bagi muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada UPZ tersebut. Ada kebiasaan dan adat yang berlaku di masyarakat tentang zakat kepada tuan guru, dengan konsep bahillah (istilah fikih yang berarti menipu/trik untuk mengakali hukum). Ini banyak terjadi tidak hanya di masyarakat Banjar, (Abidin 2012) tetapi juga di masyarakat daerah lain seperti Sumatera dan Jawa. Kebiasaan ini pula yang menyebabkan potensi zakat secara luas tidak terpenuhi selain penyalurannya yang bersifat kuratif. Menyerahkan zakat kepada "amil-amil" masjid atau langar atau musholla, yang setidaknya secara hukum fikih tidak sah disebut amil karena tidak ditunjuk oleh negara. Sedangkan negara direpresentasikan dengan pemerintah, kemudian pemerintah menunjuk Baznas/LAZ, yang kemudian menunjuk UPZ-UPZ di daerah. Kajian fikih kembali meneguhkan peran negara dalam pengelolaan zakat. Apabila terdapat kekurangan dapat dilakukan kritik, tetapi bukan dengan menolaknya. Ada kaidah fikih yang menyatakan:
Dalam terjemah bebasnya begini, bahwa apabila ada sesuatu hal yang inginkan dan didapati ketidaksempurnaan maka jangan tinggalkan hal tersebut. Dengan demikian apabila ada kekurangan di dalam regulasi pemerintah tentang pengelolaan zakat (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011) dan regulasi-regulasi di bawahnya hendaknya jangan menolaknya semua dan tidak patuh terhadap regulasi yang ada. Saat ini telah dilakukan Forum Group Diskusi oleh FOZ (Forum Organisasi Zakat) tentang naskah akademis untuk memperbarui UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut. Mestinya momen-momen ini dapat dimaksimalkan oleh para pengkritik regulasi zakat untuk ikut menyumbangkan fikirannya untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan.
Apabila dianggap ada pembaruan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka ada kesempatan untuk berdebat dan berargumen di FGD tersebut. Hal-hal yang mungkin dapat disadari bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat membawa dampak positif bagi negara. Sejarah membuktikan bahwa dengan pengelolaan zakat yang baik pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam beberapa bulan saja, masyarakat yang asalnya mustahik menjadi muzakki. Tetapi kalau pengelolaan zakat dikelola secara tradisional dan tidak professional maka hanya akan membuahkan jiwa-jiwa konsumtif dan menadahkan tangan saja sepanjang masa.
Merubahan mindset masyarakat dari meminta atau menerima menjadi pemberi atau penderma memiliki tantangan yang sangat berat. Setidaknya pemberian bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH) yang diberikan uang/materi untuk konsumtif secara tidak langsung membentuk karekter menadahkan tangan. Meskipun tujuannya baik namun dampak yang dihasilkan oleh program-program tersebut tidak mendidik. Sebagaimana memberikan zakat secara konsumtif kepada mustahik adalah salah satu tindakan yang juga memperparak karekter mustahik yang ada.
Menyalurkan zakat berupa zakat produktif menurut saya adalah hal yang terbaik untuk membentuk masyarakat Indonesia yang bermental berkembang dan memberi. Tantangannya adalah sifat yang sudah mendarahdaging mustahik yang bersifat kuratif konsumtif akan berupaya untuk menjadi zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga zakat negara ini menjadi uang. Misalkan saja, diberikan modal berupa gerobak dagang, dan barang-barang dagangan, bibit ternak, sawah, ladang, dan sejenisnya, cenderung akan dijual oleh mustahik. Hal ini yang harus diantisipasi oleh negara dalam penyaluran zakat kepada mustahik. Salah satu caranya adalah mengikatnya secara hukum berupa akad atau kontrak, pemberian reward and punishment bagi mustahik. Tentu cara ini pun bukan berarti cara terbaik di setiap tempat dan merupakan solusi, namun setidaknya bisa dilakukan untuk menjamin kelangsungan zakat produktif itu sendiri.
Di era disrupsi ini zakat memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan meningkatnya kesejahteraan mustahik tentu akan membuat negara menjadi Makmur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penulis ilustrasikan bahwa pemberian zakat produktif kepada mustahik di wilayah pedesaan, sebut saya desa Penulis, Desa Babat Raya, dalam data ada 10 mustahik. Dana yang akan disalurkan oleh Baznas adalah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah), oleh karena dana yang terbatas tersebut, maka dipilih 2 (dua) orang mustahik yang memiliki kemampuan dan skill dalam mengolah lahan sawit. Apakah boleh hanya menyalurkan zakat tersebut kepada 2 (dua) orang tersebut sedangkan 8 (delapan) lainnya tidak mandapatkan bagian. Dalam pendapat fikih, boleh menyalurkan kepada sebagian mustahik. Nah untuk menghindari terjadinya sengketa maka pemilihan tersebut dilakukan oleh Baznas wilayah setempat. Dengan uang tersebut, Baznas memberilkan 1 (satu) hektar tanah kosong yang siap dengan bibit sawitnya sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta), sisanya Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) digunakan untuk ongkos menanam dan pupuk dan akan diberikan secara bertahap sampai lahan sawit tersebut menghasilkan/produksi. Sertifikat yang didapatkan dipegang oleh Baznas dan atas nama zakat produktif. Dengan demikian dapat dihindari penjualan oleh 2 (dua) orang mustahik tersebut. Pemerintah desa juga harus dilibatkan dalam upaya menghindari penjualan atas tanah zakat produktif tersebut. Kenapa harus demikian, tidak diberikan uangnya saja, karena apabila diberikan uangnya, maka mustahik akan berfikir konsumtif tidak produktif. Kedua mustahik tersebut akan terasah skill dan kemampuannya untuk mengelola lahan sawit yang diharapkan nantinya skill dan keahliannya tersebut dapat diterapkan dan diajarkan kepada 8 (delapan) mustahik lainnya yang akan mendapatkan lahan juga.
Dalam akhir tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa sampai saat ini potensi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat belum optimal dapat diwujudkan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah legal awareness, 'urf, persepsi yang tidak benar terhadap lembaga zakat, doktrin agama tentang pengelolaan zakat, dan penolakan terhadap pembaruan hukum Islam. Negara sebagai pengelola zakat melalui Baznas dan lembaga amil zakat berhak secara hukum, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara untuk mengelola zakat, termasuk mengambil zakat dari muzakki dan mengelolanya secara professional untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat dalam Bughyatu al-Musytarsyidin bahwa apabila negara membuat sebuah aturan hukum misalnya melarang merokok di wilayah umum/pasar misalnya, maka seseoarang yang melanggarnya berdosa. Oleh karena itu, berdasarkan surah al-Taubah ayat 103, hadis dari Abu Bakr ash-Shidiq, dan pendapat fikih, maka dapat disimpulkan pula bahwa mentaati regulasi zakat yang telah dibuat oleh negara maka hukumnya wajib dan negara berhak memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian bahwa pengelolaan zakat yang professional diharapkan dapat memberdayakan ekonomi di era disrupsi ini.
Bibliography
Abidin, M. Zainal. "Tradisi Bahillah Pada Masyarakat Banjar Pahuluan." Al-Banjari 11, no. 1 (2012): 11.
al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Ringkasan Sohih Muslim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
