Meninggalnya Nia Kurnia Sari: Perlakuan Istimewa dan Sorotan terhadap Prinsip Kesetaraan Hukum

Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Kasus ini memunculkan kembali perdebatan tentang keadilan hukum di Indonesia. Meski banyak yang memuji langkah cepat kepolisian dalam mengusut kasus ini, tidak sedikit pula yang mempertanyakan konsistensi penegakan hukum.

Pakar sosiologi hukum, Prof. Lina Hartanto, mengatakan bahwa perhatian khusus terhadap kasus ini bisa menjadi pedang bermata dua.
“Di satu sisi, masyarakat akan melihat bahwa hukum bisa bekerja cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, hal ini juga memperkuat anggapan bahwa hukum sering kali berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Jika hal ini terus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin menurun,” katanya.
Menurut Prof. Lina, penting bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan bahwa langkah cepat dan serius seperti ini juga bisa diterapkan pada kasus-kasus lain, terutama yang melibatkan masyarakat kecil atau tidak memiliki perhatian media.

Kasus Nia Kurnia Sari menjadi pengingat akan pentingnya reformasi dalam sistem hukum Indonesia. Publik berharap agar perlakuan istimewa ini tidak hanya berlaku bagi tokoh terkenal, tetapi juga diterapkan secara merata pada semua kasus.

Pakar hukum tata negara, Dr. Agus Prasetyo, menekankan pentingnya pengawasan publik dan media dalam mendorong reformasi hukum. “Media memiliki peran besar dalam mengawasi bagaimana hukum ditegakkan. Ketika perhatian hanya diberikan pada kasus tertentu, maka tugas kita semua adalah memastikan agar ketimpangan ini tidak dibiarkan berlanjut,” ujar Dr. Agus.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum membuat mekanisme yang transparan untuk memastikan bahwa setiap kasus diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan bukti awal, bukan berdasarkan status sosial korban.

Kesimpulan Kasus meninggalnya Nia Kurnia Sari menunjukkan bagaimana sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkan prinsip kesetaraan. Meskipun langkah cepat yang diambil aparat penegak hukum dalam kasus ini patut diapresiasi, perhatian khusus yang diberikan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan bagi semua warga negara.  

Ke depannya, diperlukan reformasi hukum yang lebih konsisten agar tidak ada lagi perlakuan berbeda berdasarkan status sosial atau pengaruh korban. Prinsip bahwa “hukum adalah milik semua” harus diwujudkan dalam setiap aspek penegakan hukum, demi menciptakan keadilan yang sesungguhnya di Indonesia.