Peran Partai Buruh dan Andrew Leigh dalam Mendorong Keadilan Ekonomi

Di situs web resminya, Andrew Leigh menjelaskan lebih lanjut tentang visinya untuk reformasi pajak di Australia. Salah satu kebijakan yang ia dukung adalah peningkatan pajak untuk perusahaan multinasional yang cenderung menghindari pajak melalui pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah.

"Australia harus menjadi pemimpin global dalam menuntut pertanggungjawaban perusahaan besar yang merusak basis pajak kita," ujarnya (Leigh, 2022).

Meski Partai Buruh dan Andrew Leigh telah menjadi penggerak utama dalam mendorong reformasi pajak, inisiatif mereka menghadapi perlawanan dari berbagai pihak. Partai Liberal dan koalisinya sering kali menentang reformasi pajak progresif dengan alasan bahwa peningkatan pajak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pandangan ini terutama dipengaruhi oleh ideologi pasar bebas yang berfokus pada pemotongan pajak untuk mendorong investasi dan inovasi (Abbott, 2015).

Namun, sejumlah studi ekonomi menunjukkan bahwa reformasi pajak yang adil dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Menurut studi dari Piketty dan Zucman (2014), negara-negara dengan sistem pajak yang lebih progresif, seperti di Skandinavia, cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini menjadi landasan bagi Leigh dan Partai Buruh untuk terus mendorong reformasi pajak di Australia, dengan tujuan mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Menurut saya, pandangan Leigh ini sangat penting, mengingat bahwa ketimpangan ekonomi yang terus meningkat dapat mengganggu stabilitas sosial. Pajak yang adil bukan hanya tentang pendapatan negara, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Kebijakan ini juga sangat relevan bagi Indonesia, di mana ketimpangan pendapatan semakin melebar, dan pajak progresif bisa menjadi solusi untuk mendanai program-program sosial dan pendidikan. Perlawanan terhadap reformasi pajak biasanya datang dari kelompok yang paling diuntungkan oleh sistem pajak yang ada. Ketika kelompok-kelompok ini menentang perubahan, sering kali mereka menggunakan argumen yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah Australia (dan negara lain, termasuk Indonesia) untuk menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas dalam perumusan kebijakan perpajakan.