Reformasi perpajakan telah menjadi salah satu isu sentral dalam politik ekonomi Australia, terutama dalam konteks meningkatnya ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Sistem perpajakan Australia saat ini berbasis pada prinsip keadilan dan efisiensi, dengan pajak penghasilan individu, pajak perusahaan, dan pajak barang dan jasa (GST) sebagai sumber pendapatan utama. Namun, semakin banyak pihak yang menilai bahwa sistem ini masih jauh dari ideal dalam hal distribusi keadilan ekonomi, terutama karena tekanan ekonomi global dan ketimpangan yang semakin dalam (Stiglitz, 2012).
Partai Buruh Australia telah lama memperjuangkan reformasi pajak yang lebih adil dan progresif. Dalam visi partai ini, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Salah satu tokoh terkemuka yang memimpin upaya ini adalah Dr. Andrew Leigh, seorang ekonom dan anggota Parlemen Australia dari Partai Buruh. Leigh sangat menekankan pentingnya reformasi perpajakan untuk mencapai keseimbangan yang lebih adil dalam ekonomi Australia (Leigh, 2013).
Sistem perpajakan Australia diatur melalui berbagai instrumen, termasuk pajak penghasilan, pajak barang dan jasa (GST), dan pajak perusahaan. Pajak penghasilan pribadi adalah sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah federal Australia. Namun, masalah utama yang dihadapi dalam sistem perpajakan ini adalah kurangnya progresivitas. Beberapa laporan menunjukkan bahwa rumah tangga berpenghasilan tinggi mendapatkan lebih banyak manfaat pajak dibandingkan dengan mereka yang berada di bawah (Wilkins, 2015).
Dalam studinya, Leigh (2013) menyoroti bagaimana pajak yang progresif dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan, yang mana ketimpangan ini telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Leigh menunjukkan bahwa antara 1970 dan 2010, bagian kekayaan yang dimiliki oleh 1% populasi terkaya di Australia meningkat lebih dari dua kali lipat. Ia menyatakan bahwa tanpa reformasi yang signifikan, Australia akan menghadapi masalah ketimpangan yang sama dengan Amerika Serikat, di mana konsentrasi kekayaan berada pada tingkat yang sangat tinggi.
Sebagai partai yang memiliki akar dalam gerakan pekerja, Partai Buruh telah lama mendukung kebijakan pajak yang lebih adil. Dalam platform kebijakannya, Partai Buruh mendukung peningkatan pajak bagi perusahaan besar dan kelompok berpenghasilan tinggi, sambil memberikan keringanan pajak bagi pekerja dan keluarga berpenghasilan menengah ke bawah (Gittins, 2018).
Salah satu inisiatif yang diperjuangkan oleh Partai Buruh adalah penghapusan sejumlah pengecualian pajak yang menguntungkan orang kaya dan perusahaan multinasional. Hal ini mencakup reformasi pajak properti, di mana pajak atas properti yang tidak digunakan secara produktif akan meningkat untuk mengurangi spekulasi di pasar properti, yang sering kali menyebabkan lonjakan harga rumah di kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne (Kelly, 2019).
Dalam pidatonya pada tahun 2020, Andrew Leigh menjelaskan bahwa Partai Buruh berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan melalui reformasi pajak yang lebih progresif. Leigh menekankan bahwa sistem pajak yang adil tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil secara keseluruhan (Leigh, 2020). Menurutnya, reformasi pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan kelas pekerja, namun menuntut kontribusi yang lebih besar dari mereka yang mampu.
Dalam pandangan saya, kebijakan ini sangat relevan, mengingat bahwa spekulasi di sektor properti sering kali menyebabkan inflasi harga rumah, yang berdampak negatif pada kemampuan kelompok menengah ke bawah untuk membeli properti. Selain itu, kebijakan ini juga relevan dengan konteks Indonesia, di mana harga properti di kota-kota besar seperti Jakarta juga sering kali melambung karena spekulasi dan investasi oleh kelompok kaya. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam reformasi pajak properti, Indonesia juga dapat mengurangi ketimpangan di sektor ini.
Dr. Andrew Leigh, seorang akademisi yang dikenal luas sebelum memasuki politik, telah menjadi salah satu tokoh utama dalam advokasi reformasi pajak di Australia. Latar belakangnya sebagai profesor ekonomi di Australian National University (ANU) dan spesialisasinya dalam ketimpangan membuatnya menjadi salah satu suara paling berpengaruh dalam perdebatan tentang pajak dan distribusi pendapatan di Australia.
Dalam bukunya Battlers and Billionaires: The Story of Inequality in Australia (Leigh, 2013), Leigh menyampaikan bahwa ketimpangan pendapatan di Australia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1980-an, terutama di kalangan elit terkaya. Salah satu argumennya adalah bahwa sistem pajak yang ada telah memungkinkan orang kaya untuk mengakumulasi kekayaan secara tidak proporsional, sementara keluarga berpenghasilan rendah dan menengah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Leigh juga menekankan pentingnya sistem perpajakan yang lebih progresif, di mana pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada mereka yang memiliki pendapatan dan kekayaan lebih besar. "Jika kita ingin menciptakan masyarakat yang adil, kita harus mulai dengan pajak yang adil," kata Leigh dalam sebuah pidatonya di Parlemen.
