Rasio Penerimaan Pajak : "Pilar Ketahanan Ekonomi Indonesia"

Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara dan memiliki kontribusi yang besar dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. 

"Karena kebutuhan ekonomi berubah, tantangan semakin rumit dan dapat tax collection. Tax ratio kita termasuk yang terendah di region, baik di antar G20 dan ASEAN," jelas Sri Mulyani dalam Perayaan Hari Pajak, Selasa (19/7/2022).

Padahal untuk melakukan pembangunan di dalam negeri, dan demi memperbaiki birokrasi dibutuhkan dana. "Dana-dana untuk memperbaiki TNI, Polri, jalan raya, pendidikan bagus harus di collect dari pajak. Jadi, kebutuhannya jelas," ujar Sri Mulyani lagi.

Pemerintah memperkirakan dengan implementasi UU HPP dapat mencapai 9,22% pada tahun ini. Tren perbaikan tax ratio diprediksi akan terus berlanjut menjadi 9,29% pada 2023, 9,53% pada 2024, dan 10,12% pada 2025.

Karena dengan tinggi tingkat penerimaan pajak yang diterima pemerintah akan memperlancar pemerintah dalam melakukan pembangunan yang merata karena ketersediaan dana yang cukup untuk pembangunan yang merata sehingga roda pemerintahan semakin lancar. Dalam artikel ini, Saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai pentingnya rasio penerimaan pajak sebagai pilar utama dalam mencapai ketahanan ekonomi Indonesia.

1.  Pentingnya Rasio Penerimaan Pajak.

Rasio penerimaan pajak adalah perbandingan antara total pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini mencerminkan sejauh mana negara dapat mengumpulkan pajak dari kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya. Berikut adalah alasan mengapa rasio penerimaan pajak sangat penting:

- Merupakan Sumber Pendapatan Utama: Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Dengan meningkatnya rasio penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai proyek-proyek pembangunan dan program-program sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- Dapat Mengurangi Defisit Anggaran: Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk mengurangi defisit anggaran. Defisit anggaran yang rendah menciptakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

- Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial: Pajak yang efisien dan adil dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dana yang diperoleh dari pajak dapat dialokasikan untuk program-program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan.

2. Tantangan dalam Meningkatkan Rasio Penerimaan Pajak.

Meskipun penting, meningkatkan rasio penerimaan pajak bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan dihadapi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, termasuk permasalahan hukum, administrasi, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak di berbagai sektor.

Jadi, Kesimpulannya yaitu Rasio penerimaan pajak yang tinggi merupakan indikator keberhasilan suatu negara dalam mengelola keuangan publik dan mencapai ketahanan ekonomi jangka panjang. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, Indonesia dapat memperkuat pondasi ekonomi nya, mendukung pembangunan infrastruktur, menyediakan layanan publik yang berkualitas, serta mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan.

Adapun Saran Untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak adalah, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. 

Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Perbaikan Administrasi Pajak: Pemerintah perlu terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak: Program sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar pajak serta memahami penggunaan dana pajak untuk pembangunan negara.

3. Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak perlu diperketat untuk mencegah pengemplangan pajak dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran.

4. Stimulus Pertumbuhan Ekonomi: Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada sektor-sektor ekonomi tertentu yang berpotensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak, seperti industri kreatif, teknologi, dan investasi di sektor produktif.

Dalam menghadapi tantangan kompleks di era globalisasi ini, penting bagi Indonesia untuk memperkuat pondasi ekonomi nya melalui peningkatan rasio penerimaan pajak. Sebagai pilar utama ketahanan ekonomi, pajak bukan hanya sekadar kewajiban wajib pajak, tetapi juga investasi dalam masa depan negara ini. diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak dengan sukarela, kesabaran dalam melakukan perubahan kebijakan, serta ketegasan dalam penegakan hukum pajak adalah kunci keberhasilan. Dengan kerjasama yang kokoh dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat mencapai tingkat penerimaan pajak yang optimal, memperkuat ketahanan ekonomi nya, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dengan langkah-langkah konkret dan kerjasama antara pemerintah, wajib pajak, dan sektor swasta, Indonesia dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mencapai ketahanan ekonomi yang kokoh dan inklusif.