Opini: Kompromi Oligarki dalam Pemerintahan Joko Widodo

Mampukah Demokrasi Indonesia Bertahan di Tengah Kekuataan Kelompok Elit? Menyoroti bayang-bayang oligarki dan dinasti politik dalam pemerintahan Jokowi.

Sepuluh tahun sudah masa pemerintahan Joko Widodo untuk memimpin sebuah negara yang kita cintai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem kekuasaan Jokowi pada mulanya dianggap sebagai periode baru bagi demokrasi Indonesia. Jokowi dikenal dengan pembawaannya yang merakyat dan bebas dari latar belakang kelompok politik elit atau militer diharapkan membawa pengaruh dalam mengatasi kasus yang banyak terjadi yaitu seperti kasus korupsi serta mengurangi pengaruh kekuatan oligarki dalam pemerintahan. Namun harapan tersebut perlahan memudar seiring semakin jelasnya indikasi campur tangan oligarki dalam kebijakan dan struktur kekuasaan pemerintahan Jokowi. 

1. Kompromi yang Dilematis 

Oligarki Indonesia tidak hanya terdiri dari beberapa individu kaya dan berkuasa, tetapi juga telah membentuk jejaring kekuatan untuk menguasai sektor-sektor penting seperti media, sumber daya alam, dan infrastruktur. Jaringan ini memiliki kemampuan untuk mengontrol keputusan politik atau bahkan memanipulasi mereka untuk keuntungan pribadi atau beberapa kelompok. Dalam situasi seperti ini pemerintah seringkali terjebak dalam dilema.

"Apakah Jokowi berani melakukan tindakan yang signifikan untuk kepentingan umum atau tetap setia pada perjanjian yang mendukung oligarki". 

2. Dampak Kompromi 

Dampak terhadap Kebijakan Publik merupakan salah satu kompromi dengan oligarki yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik. Banyak kebijakan penting seperti distribusi ekonomi, penegakan hukum dan lingkungan berakhir dengan kepentingan oligarki dan untuk menjaga kestabilan politik serta keberlangsungan sebuah pemerintahan, Bapak Jokowi dan pemerintah memiliki hubungan baik dengan para oligarki, hal ini membuat pemerintah tidak dapat bertindak dalam kepentingan rakyat secara penuh. 

Dari semua ini tentu menimbulkan pertanyaan "apakah kebijakan yang dibuat Jokowi benar-benar menguntungkan rakyat atau hanya menguntungkan kelompok tertentu?"

Kebijakan yang dibuatnya, juga menunjukkan dominasi oligarki dalam pemerintahan. Sebagai contoh yaitu salah satu kasus negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport di Papua yang menunjukkan seberapa kuat oligarki dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan nasional. Selain itu, kelemahan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia dan kasus penundaan penyelesaian pelanggaran HAM sebelumnya. Dari beberapa contoh ini menunjukkan bahwa kepentingan oligarki sering kali mengontrol kebijakan pemerintah.

3. Kenapa Ada Kompromi? 

Pengaruh dan kekuasaan oligarki yang telah bertahan sejak era Orde Baru menyebabkan kompromi dengan mereka terus terjadi. Kekuatan oligarki telah beradaptasi dengan baik dan bahkan menyusup ke dalam partai politik, legislatif, dan lembaga lainnya. Oleh karena itu oligarki memiliki sumber daya yang dapat mengancam atau menopang kekuasaan mereka, maka dalam konteks ini Bapak Jokowi sebagai pemimpin yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik, harus menghadapi fakta ini dan harus mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk memutuskan hubungan yang tidak sehat dengan oligarki.

4. Upaya Mengatasi Dominasi Oligarki 

Jeffrey Winters seorang pakar politik, menekankan betapa pentingnya membatasi pengaruh kapital dalam aktivitas politik untuk mengontrol oligarki. Winters juga mengusulkan bahwa partisipasi rakyat harus meningkat sebagai penyeimbang terhadap kekuatan oligarkis yang berbasis kapital. Diharapkan tindakan seperti ini dapat menciptakan keseimbangan dan memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih adil yang bermanfaat bagi semua orang. 

5. Implikasi terhadap Demokrasi Indonesia

Situasi ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi demokrasi negara, jika para pemimpin terus berkompromi untuk kepentingan oligarki, kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan publik akan semakin terbatas. Pada akhirnya, demokrasi hanya menjadi prosedur dan tujuan utamanya sebagai sistem yang mengutamakan kesejahteraan rakyat telah hilang. Maka untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat, pemerintah harus mulai memperkuat sistem yang lebih transparan dan membatasi oligarki untuk memengaruhi kebijakan. Mungkin dalam jangka pendek perjanjian dengan oligarki dapat menjaga kestabilan tetapi jika dalam waktu jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kekhawatiran pengaruh oligarki dalam pemerintahan Bapak Jokowi menggambarkan tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Walaupun Beliau mungkin muncul sebagai sosok yang merakyat namun tanpa basis politik independen Ia harus berkompromi dengan kepentingan elit. Dinasti politik serta intervensi dalam kebijakan publik memperkuat anggapan bahwa oligarki masih sangat kuat dalam sistem politik Indonesia. 

Bagi masyarakat dan para pengamat politik, kondisi ini mungkin mengingatkan kita akan pentingnya partisipasi aktif dan dorongan untuk reformasi struktural yang memungkinkan Indonesia melepaskan diri dari cengkeraman oligarki demi demokrasi yang lebih sehat. 

------------

Artikel ini adalah sebuah opini atau penilaian dari sudut pandang penulis, tidak bermaksud untuk menjelekan atau menjatuhkan pihak-pihak tertentu. 

Penulis : Muhammad Rezi Aryadinata (Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya)

Editor : Pena Kecil