Upaya Meningkatkan Ekonomi Inklusif bagi Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Melalui Presidensi G20

Pada presidensi G20 ini, pemerintah memfokuskan inklusifitas pada kelompok perempuan, pemuda, UMKM dan penyandang disabilitas dalam hal inklusifitas ekonomi terutama digitalisasi keuangan. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan utama negara-negara G20. 

Negara-negara di dunia sedang berusaha membangkitkan kembali perekonomian negaranya pasca pandemi Covid-19. Namun hal ini tidaklah mudah ditengah terjadinya konflik geopolitik antar negara yang mengakibatkan naiknya harga komuditas ekspor dan impor. Oleh karena itulah pembahasan inklusifitas ekonomi terutama digitalisasi keuangan menjadi topik penting dalam presidensi G20 Indonesia ini.  

Pembangunan ekonomi inklisif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok. 

Terdapat tiga indeks dari pembangunan ekonomi inklusif yaitu, 1) Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, 2) Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 3) perluasan akses dan kesempatan. 

Pemerintah sadar bahwa agar ekonomi indonesia dapat bangkit pasca pandemi serta terus maju kedepannya maka diperlukanlah kerjasama dan upaya dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pemerintah dibawah kementrian keuangan dan Bank Indonesia menyelenggarakan seminar internasional bertajuk "Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth and MSMEs to Promote Inclusive Growth" yang digelar secara hybrid di Bali. Seminar ini merupakan salah satu side event dari Global Partnership for financial Inclusion Plenary Meeting ke -2 di bawah presidensi G20 Indonesia ini. 

Seminar ini bertujuan mempromosikan diskusi para pemangku kepentingan terkait opsi kebijakan, program, serta produk dan layanan keuangan untuk mempercepat inklusi keuangan untuk perempuan, pemuda dan UMKM dan penerima bantuan sosial melalui perkembangan teknologi dan pendekatan inovativ lainnya yang semakin relevan dan penting dalam rangka pemulihan Covid-19.

Kenapa pemerintah mengupayakan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam ekonomi inklusif ini?  Hal ini dikarenakan tiga kelompok ini menjadi kelompok yang paling rentan ketika terjadinya krisis ekonomi. 

Selain itu, tiga kelompok ini lebih sering diabaikan sebagai aktor potensial dalam ekonomi dan keuangan. Jika pemerintah dapat mengoptimalisasi kemampuan produktivitas ekonomi pada perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, maka pembangunan ekonomi dapat tumbuh dengan lebih optimal sehingga kesejahteran hidup masyarakat dapat lebih sejahtera.

Pemerintah menyadari bahwa perempuan memiiki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan pernyataan Mentri Keuangan Ibu Sri Mulyani "Kami menyadari bahwa meningkatkan akses perempuan ke layanan keuangan formal tidak hanya akan mengamankan kehidupan keluarga perempuan dengan mengelola uang dan menabung dengan lebih baik untuk kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberdayakan diri mereka sendiri dengan terlibat dalam kegiatan bisnis seperti UMKM". 

Namun seringkali perempuan sulit untuk mengakses layanan keuangan karena tidak memiliki identitas pribadi atau aset atas namanya, sehinnga tidak memiliki jaminan yang bankable.

Selain itu, banyak perempuan yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang layanan keuangan formal dan bagaimana mengelolanya. 

Sehingga diperlukan tidak hanya sekedar kebijakan tetapi badan yang dapat mendampingi para perempuan terutama ibu-ibu dalam mengembangkan usaha rumahan serta diberikan pelatihan yang cocok pada perempuan terutama ibu-ibu agar memiliki pekerjaan yang bernilai ekonomi tinggi di rumah serta pemerintah dapat memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah serta  pelatihan dan pendampingan dalam digitalisasi keuangan agar indonesia terjauh dari pinjol ilegal yang meresahkan.

Sementara pemuda calon penerus bangsa dan akan segera memasuki dunia kerja harus disiapkan untuk awere dan memiliki akses keuangan yang lebih mudah.

Hal ini tidak dapat dipungkiri banyak talenta-talenta muda yang sudah berkarir sejak dini maupun memiliki ide-ide cermelang yang dapat bernilai ekonomi bagi mereka maupun bagi bangsa. 

Kemajuan teknologi membuat kaum muda lebih cepat mengakses segala sesuatu tiidak terkecuali aplikasi yang bisa menghasilkan uang, seperti youtube, Tiktok, NFT, menjadi gamer maupun membuka usaha online ataupun offline. 

Sehingga pemerintah pun harus dapat mempermudah pemuda dalam mengakses keuangan, karena seringkali pemuda diabaikan dalam hal keuangan dikarenakan belum memiliki cukup umur. 

Selain itu masih minimnya pengetahuan tentang keuangan itu sendiri oleh pemuda dapat memberikan resiko berbahaya bagi kaum muda, seperti penipuan online, trading bodong dan hal ilegal lainnya.karena itu perlu pemberian seminar tentang akses keuangan digital,  transaksi keuangan yang aman dan pendampingan usaha agar usaha yang dijalankan oleh pemuda dapat berkembang dengan baik.

Dibandingkan dengan perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling rentan dan sering menjadi korban pda saat terjadinya krisis ekonomi. 

Selain itu, para disabilitas sering dipandang sebelah mata di tengah masyarakat kita dan lebih sulit mendapatkan akses umumseperti pelayanan keuangan.karena dinilai sebagai orang yang lemah. 

Penyandang disabilitis merupakan pihak yang harus diberikan perhatian khusus dan diberikan pelayanan yang sama dalam pelayanan keuangan. 

Diharapkan kebijakan digitlisasi keuangan yang direncanakan oleh pemerintah dapat memberikan peluan bagi semua pihak terutama penyandang disabilitas agar tidak merasa di diskriminsi dan dapat menyalurkan kemampuan mereka, ide, kreativitas, maupun dapat membangun UMKM yang dapat bernilai ekonomi.

Diharapkan kebijakan ekonomi inklusif yang direncanakan pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, sehingga semua pihak  dapat memberikan kontribusi yang sama tanpa ada yang dibedakan. 

Tidak hanya itu, diharapkan dengan inklusifitas keuang melalui digityalisasi keuangan ini dapat dipersiapkan dengan sangat baik agar tidak terjadi pencurian data nasabah atau masyarakat maupun pencurian uang dan penipuan melalui digitalisasi keuangn ini. Ini merupakan pr besar pemerintah untuk dapat membangun ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi kedepannya.