Pada 2008 Georgia menjadi salah satu yang pertama menjadi korban perang hibrida. Selama perang Rusia-Georgia Agustus 2008, situs web pemerintah Georgia diserang oleh peretas yang berafiliasi dengan Rusia. Pada periode tersebut, keamanan cyber bukanlah prioritas untuk Georgia, oleh karena itu portal pemerintah menjadi sasaran empuk bagi penjahat cyber dan pemerintah tidak dapat mencegah serangan cyber. (Vivian, 2008)
Georgia sangat menghargai dan sangat menghargai pekerjaan yang dilakukan di bawah naungan PBB pada memajukan perilaku negara yang bertanggung jawab di dunia maya dalam konteks keamanan internasional. Georgia telah mengikuti proses diskusi dengan cermat dalam Kelompok Ahli Pemerintah perkembangan di Bidang Informasi dan Telekomunikasi dalam rangka Keamanan Internasional sejak 2010. Georgia memperhitungkan penilaian dan rekomendasi yang terkandung dalam laporan GGE dan laporan ini adalah ringkasan ringkasan upaya keamanan siber Georgia selama beberapa tahun terakhir.
![4-61a701d0259d5c4831298982.jpg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2021/12/01/4-61a701d0259d5c4831298982.jpg?t=o&v=770)
Georgia berkomitmen untuk mengikuti rezim hukum internasional saat ini dengan berpartisipasi di PBB format dialog dan kerjasama serta dalam proses pembangunan norma di masa depan untuk membuat Negara-negara yang bertanggung jawab atas aktivitas mereka dalam domain siber dan dengan demikian mengembangkan perdamaian internasional dan keamanan. Meskipun Georgia sangat menganggap bahwa dunia maya bukanlah zona bebas hukum dan rezim hukum internasional berlaku untuk dunia online dengan cara yang sama seperti halnya dengan offline transaksi, tetapi terlepas dari hal tersebut di atas, Georgia percaya bahwa dialog UN GGE harus melanjutkan pekerjaannya untuk secara jelas menafsirkan penerapan aturan dan doktrin hukum. (Amaritasari, 2015)
Selain penerapan hukum internasional dan proses penetapan norma, Georgia mengikuti rekomendasi GGE's dalam arah pembangunan kepercayaan dan pengembangan kapasitas. Upaya Georgia tersebut dirangkai menjadi 10 pilar inti.
Pentingnya Cyber Security bagi keamanan negara dan global diakui oleh setiap bangsa. Negara-negara yang mengupayakan perkembangan teknologi bertanggung jawab kepada masyarakat untuk melindunginya memiliki ruang siber, memberikan keamanan dan kemajuan dinamisnya. Serangan siber berskala besar yang dialami Georgia pada 2008-2011 menyoroti perlunya penjabaran Kebijakan Keamanan Siber untuk menyediakan fungsi kritis yang aman dan kredibel sistem Informasi. Pada tahun 2013 dengan dukungan dari Kantor Penghubung NATO di Georgia, kelompok kerja Kementerian Pertahanan Georgia mempelajari situasi yang ada di dunia maya keamanan di Kemendagri.
![2-61a7028d06310e18a75f2b72.jpg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2021/12/01/2-61a7028d06310e18a75f2b72.jpg?t=o&v=770)
Otoritas Georgia mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Kantor Penghubung NATO dan dengan demikian CSB dibuat. Biro adalah bertanggung jawab untuk menangani insiden siber yang ditujukan terhadap sistem informasi Georgia Pasukan Pertahanan secara 24/7 serta memastikan pemasangan koneksi cyber yang aman di dalam sektor pertahanan. Biro Keamanan Cyber juga mengatur standar keamanan informasi dalam sektor pertahanan Georgia dan menguraikan tindakan hukum mengikat yang relevan, menanggapi dunia maya insiden yang ditujukan terhadap Kementerian Pertahanan melalui CSIRT (Computer Security Incident)
Keamanan siber memiliki kepentingan yang sangat penting dalam proses pembentukan E-governance. Laporan survei E-governance Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi indikator pengaruh keamanan siber pada proses pembentukan E-governance. Menurut survei E-governance PBB selama 18 tahun terakhir dan dapat dilihat, bagaimana serangan siber 2008 memengaruhi peringkat e-governance Georgia.
Setelah 2008, pemerintah memutuskan untuk mengembangkan kebijakan keamanan cyber negara. Pada 2012, negara itu meratifikasi konvensi keamanan cyber Dewan Eropa. Georgia meratifikasi konvensi keamanan cyber Dewan Eropa dan mengadopsi "UU Keamanan Informasi" yang menjadi dasar nyata bagi implementasi kebijakan keamanan cyber negara. Pada saat yang sama "Law of Georgia on Information Security" yang telah menjadi dokumen dasar implementasi kebijakan keamanan cyber negara, telah diterapkan. (Sanusi, 2005)
![5-61a70237259d5c4835085f12.jpg](https://assets.kompasiana.com/items/album/2021/12/01/5-61a70237259d5c4835085f12.jpg?t=o&v=770)