Akhir-akhir ini kita merasa bahwa media televisi nasional maupun swasta di Indonesia menjadi kurang menarik untuk ditonton. Padahal dahulu kita senang sekali menontonnya mulai dari berita, sinetron, dan acara-acaranya yang karena menarik perhatian dengan keragaman kreativitasnya. Namun, sekarang banyak acara televisi yang terlihat “settingan” atau bahkan berita yang disiarkan kurang update.
Hal tersebutlah yang membuat orang-orang menjadi malas untuk menonton channel stasiun televisi Indonesia. Kecuali masyarakat menengah ke bawah yang masih mengandalkan acara-acara di stasiun Indonesia yang gratis sebagai media hiburannya. Namun, kalangan milenial dan masyarakat menengah ke atas lebih memilih untuk berkorban kuota untuk menonton hiburan di Youtube ataupun berkorban biaya berlangganan channel TV internasional. Inilah yang menjadi penanda redupnya pertelevisian Indonesia karena orang-orang sudah banyak yang meninggalkan TV Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya yaitu adanya kepentingan ekonomi politik di media TV Indonesia.
Maksud dari ekonomi politik media adalah produksi berita dan program lainnya seperti yang berusaha menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui relasi ekonomi dan politik yang ada (dari pemilik modal) yaitu hanya menguntungkan pihak tertentu alias berpihak pada pemilik TV nya saja. Padahal kita tahu bahwa media TV dapat menjadi kontrol sosial, dimana masyarakat akan tergiring opininya berdasarkan apa yang TV tersebut berikan, sehingga opini masyarakat akan menguntungkan pada pihak pemegang TV tersebut.
Contoh kasus dari ekonomi politik media biasanya sangat jelas terlihat pada saat promosi presiden menjelang pemilu. Seperti pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 lalu diberitakan tentang keberpihakan terhadap salah satu paslon dari kubu 02, yang saat itu adalah Prabowo dan Hatta yang dilakukan oleh MNC Group yang terdiri dari stasiun televisi MNC TV, GlobalTV, dan RCTI.
Hal ini sangat nampak jelas karena hampir disetiap peliputan MNC Media Group ( memberitakan hal positif mengenai paslon ini. Perusahaan kala itu membantah dengan tegas adanya keberpihakan terhadap salah satu calon pasangan capres-cawapres dalam Pemilu Presiden 2014.
Sebagai warga Negara Indonesia, Hary Tanoesoedibjo memang memiliki hak pilih sama seperti warga Negara lainnya untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, Hary Tanoesoedibjo melakukan dukungan itu secara terbuka dan terang-terangan dan diliput oleh media. Hal ini, secara tidak langsung memberikan pengaruh dan membangun persepsi masyarakat bahwa MNC Media Grup mendukung paslon 02.
Contoh kasus ekonomi politik yang dilakukan MNC Group tersebut termasuk ke dalam jenis komodifikasi. Komodifikasi ini telah dijadikan kekuatan ekonomi dan politik oleh pemiliknya, Hary Tanoesoedibjo yang dilakukan dalam bentuk integrasi unit usaha, atau sinergi antara semua unit usaha yang dimilikinya serta membangun citra positif bagi sosok pemilik dengan melakukan legitimasi relasi kuasa.
Sumber Referensi:
