Hukum Tata Negara (Tahun Politik dan Serba-serbi Pemilu)

Tahun 2023-2024 merupakan tahun politik, dimana pada tahun tersebut akan digelar pemilihan umum (pemilu) yang salah satunya adalah pemilihan pemimpin negara atau pemilihan presiden di tahun ini konflik akan meningkat baik dari hal yang kecil sampai skala yang besar yang melibatkan hukum tata negara.

Serba-serbi pemilu politik dan pemilu ini mulai dari akan banyak pasangan suami istri yang sering bertengkar politik, selain itu ada yang ikut mewarnai pertengkaran antar pendukung calon partai. Bisa pula pertengkaran antar tetangga yang ikut memanas karna Tahun politik ini bagaikan api dalam sekam .

Di tahun politik ini para penegak hukum cukup kesulitan dalam bertindak. Sebab, Tindakan hukumnya akan dituding bermotif politis. Tangkap tangan koruptor dalam melaksankan pemilu akan amat susah dilakukan karena amat sangat sensitif, semua hal yang berkaitan dengan penanganan  atau solusi terkait tata negara akan menjadi tudingan yang akan muncul, dengan kata "ada agenda yang menjatuhkan orang atau partai tertentu"

Tentunya serba serbi aliran dana menjelang pemilu pun ikut memanas Otoritas jasa keuangan(OJK) telah meminta seluruh Lembaga keuangan di daerah untuk ikut memantau aliran-aliran dana yang mencurigakan. Khususnya, menjelang hari pemungutan suara pada pemilu 2024. Khususnya di perbankan untuk meningkatkan monitoring karena mengawasi takut adanya dana-dana yang mencurigakan yang lolos tersalurkan.

Tulisan saya ini, mungkin mengundang pesimistis, terutama bagi para caleg dan pengurus partai. Saya tidak bermaksud menjatuhkan semangat anda yang sedang semangat memperkenalakan diri kepada Masyarakat agar dipilih dan dipuji nanti.saya hanya ingin memberi opini atau pesan supaya agar perbanyaklah taktik dan aksi, agar tidak tergilas oleh roda tahun politik ini. Dan persiapkan mental untuk seagala hal untuk menerima kemenangan dan kekalahannya nanti. Karna tahun politik ini sangar sekali dan anda bisa melabrak siapa saja.