Kebijakan Ministry Of Finance and Economy (MOFE) Brunei Darussalam dalam Peduli Dampak Covid-19

Latar Belakang

 

Membahas mengenai tentang kehadiran virus COVID-19 pada penghujung akhir di tahun 2019, virus COVID-19 ini secara cepat menyebar hampir diseluruh negara di dunia. Dalam hal tersebut segala kegiatan kehidupan berubah, perubahan secara signifikan mulai dari kegiatan yang biasa dilakukan dengan langsung tanpa adanya gap (jarak) antara manusia dengan manusia lainnya mulai perlahan terkikis. Bukan hanya itu saja dalam sektor kehidupan dari sektor Sosial, Kesehatan, Ekonomi, Politik hingga Pendidikan mengalami kekacuannya dan memiliki tantangan masing-masing dalam menghadapi virus tersebut.  Virus Covid-19 tak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, melainkan menembus pula kehidupan sosial, perekonomian, hingga pemerintahan (Gennaro et.al., 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan telah mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020 (World Health Organization, 2020).[1] 

 

Setelah ditetapkan sebagai pandemic secara global, kegiatan-kegiatan yang berbasis tatap muka atau secara langsung bahkan hingga mengumpulkan banyak orang diberhentikan dengan istilah lockdown. Istilah lockdown sendiri diartikan sebagai penguncian, penguncian disini sebagai sebuah tindakan pembatasan secara luas diberhentikannya aktivitas sementara. Lalu, kegiatan tersebut digantikan dengan penggunaan jejaring social media yang disebut daring. Hampir setiap negara yang terjangkit virus COVID-19 melakukan lockdown selama beberapa hari hingga berminggu minggu, untuk memastikan dan menghambat laju penyebaran virus COVID-19 tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut ada beberapa negara yang akhirnya 'sukses' dalam penanggulangan virus COVID-19, namun disisi lain juga ada beberapa negara yang bisa dibilang 'belum mampu' menanggulangi virus tersebut.

 

Beberapa negara yang 'sukses' menangani virus COVID-19 dapat meminimalisir korban bahkan tidak menimbulkan korban sama sekali, dan berbanding terbalik dengan negara yang 'belum mampu' menangani virus tersebut dengan kasus korban yang semakin meningkat. Selain itu, di beberapa negara yang sudah menerapkan lockdown sejak awal sudah dapat melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi disisi lain masih ada beberapa negara yang akhirnya masih melakukan aktivitas secara daring, mungkin di berbagai wilayah negara lain juga masih menerapkan prokol kesehatan. Jauh diluar itu juga masih ada negara-negara yang berjuang sampai saat ini melawan virus COVID-19, salah satu contoh negara yang masih menghadapi virus COVID-19  dan sampai saat ini masih menerapkan protocol kesehatan yaitu, Brunei Darussalam.

 

Berkaitan dengan situasi yang tersebut dimana Virus COVID-19 sudah ditetapkan menjadi sebuah bencana global, hal ini menjadi sebuah landasan untuk melihat bagaimana kebijakan dan tindakan organisasi-organisasi baik pemerintahan maupun non-pemerintahan dalam mengambil langkah untuk menyelamatkan aspek-aspek kehidupan para warga negaranya, salah satunya ialah Brunei Darussalam. Salah satu aspek yang sangat mengalami penurunan yang sangat signifikan ialah aspek ekonomi. Di mana setiap organisasi mengalami urgensi dalam pembendaharaan dan anggaran karena berkurangnya aktivitas ekonomi. Dampak dari COVID-19 yang dirasakan terhadap kondisi social ekonomi masyarakat sangat terlihat seperti, kondisi terhadap rumah tangga, yang mana kurangnya pendapatan serta ketidakpastian keadaan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Selama masa pandemic ini beberapa para pegawai berhenti bekerja, dikarenakan baik pengurangan waktu jam kerja, dirumahkan, hingga diPHK. Hal tersebut menimbulkan pesimisme dari masyarakat akan kondisi ekonomi yang ada.

 

Selain itu berdampak pada dunia usaha, yang mana pendapatan perusahaan mengalami penurunan yang sangat dratis dalam dunia usaha baik kecil maupun besar dalam segala sektor. Di sisi lain sama halnya dalam berwirausaha mengalami penurunan pendapatan yang semakin rendah dari biasanya. Di mana ini menyebabkan penurunan yang signifikan pada pelaku usaha yang mengalami arus kas dan kesulitan akan pembayaran pinjaman.

 

Dengan demikian dari perubahan dan penurunan pendapatan dalam aspek ekonomi dibutuhkanlah strategi-strategi untuk melakukan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek hingga tranformasi ekonomi jangka menengah dan panjang dalam situasi pandemic COVID-19. Strategi ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan dari krisis ekonomi menuju transformasi ekonomi. Adapun beberapa langkah atau sebuah program yang dibentuk untuk menyelamatkan internal dan eksternal keadaan ekonomi warga negara Brunei Darussalam yang dikeluarkan oleh Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam (MOFE).

 

 

Kebijakan dan bantuan yang diberikan oleh Kementrian Keuangan Brunei Darussalam dalam menanggapi persoalan tersebut.

 

Dilansir melalui web Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam yaitu Mofe.gov.bn, secara resmi mengumumkan bahwa sultan Brunei Darussalam telah menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada karyawan sektot swaasta yang terdampak pandemic COVID-19. Ada tiga kelompok yang secara khusus diberikan bantuan dalam hal ini :

 

1. Mereka yang kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan dan pemutusan hubungan kerja bukan karena tindakan disipliner atau karyawan mengundurkan diri berdasarkan keputusannya sendiri.

 

2. Mereka yang ditempatkan pada cuti tidak dibayar lebih dari tujuh hari baik karena dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan atau dikeluarkannya Perintah Karantina (QO) oleh Kementerian Kesehatan.

 

3.Wiraswasta atau pekerja lepas.

 

Bantuan keuangan khusus ini dengan memastikan kesejahteraan warga dan penduduk tetap Brunei Darussalam, khususnya mereka yang bekerja di sektor swasta yang terkena dampak pandemic COVID-19 dan mendapatkan gaji pokok bulanan sebesar B$ 1.500,00 ke bawah atau sekitar 15 juta ke bawah. Bantuan ini serta merta membantu pihak swasta dalam meningkatkan arus kas bisnis dalam mengatasi dampak pandemic COVID-19. Bantuan ini tidak berlaku bagi karyawan yang bekerja di sektor public dan Government Linked Companies (GLCs).

 

Adapun Prosedur dan kriteria untuk mendapatkan bantuan adalah sebagai berikut:

 

Untuk karyawan yang kehilangan pekerjaan dan ditempatkan pada cuti tidak dibayar seperti yang disebutkan sebelumnya pada SIARAN PERS Kementerian Keuangan dan Ekonomi Negara Brunei Darussalam

 

1.Permohonan harus diajukan melalui Sistem Kebajikan Negara (SKN), yang telah dimodifikasi khusus untuk memproses permohonan tersebut di atas dan dapat diakses melalui situs web: www.skn.gov.bn.

 

2. Mereka harus terdaftar dan telah aktif berkontribusi pada TAP setidaknya sampai dengan Juli 2021.

 

3. Surat pernyataan dari pemberi kerja harus diunggah ke dalam SKN dimana surat tersebut harus menyebutkan tanggal dimulainya PHK; dan bahwa pemberhentian tersebut karena dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan, dan pemberhentian tersebut bukan karena tindakan disipliner atau karyawan mengundurkan diri berdasarkan keputusannya sendiri; dan

 

4. Bagi karyawan yang ditempatkan pada cuti tidak dibayar lebih dari tujuh (7) hari baik karena dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan atau sedang dikeluarkan QO oleh Kementerian Kesehatan: surat dari pemberi kerja yang menjamin pekerjaan mereka setelah situasi kembali normal dan screenshot QO dari Aplikasi BruHealth harus diunggah ke SKN;

 

5. Mereka yang berwiraswasta atau lepas disarankan untuk mendaftar melalui SKN untuk mendapatkan tunjangan Bantuan Kebajikan Bulanan (BKB) di bawah Departemen Pengembangan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (MCYS) yang dapat diakses melalui website www.skn.gov.bn; MOFE akan bekerja dengan JAPEM MCYS untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut diproses dalam jangka waktu yang tepat.

 

6. Video panduan lengkap cara mengajukan BANTUAN COVID-19 MELALUI SKN dapat diakses melalui Channel Youtube SKN Brunei. SIARAN PERS Kementerian Keuangan dan Ekonomi Negara Brunei Darussalam

 

7. Bagi pekerja yang kembali bekerja setelah cuti lebih dari 7 hari tidak dibayar, pemberi kerja dapat memperoleh subsidi pembayaran gaji sebesar 30% untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja kembali bekerja dimana pemberian subsidi tersebut tunduk pada penilaian MOFE dari waktu ke waktu.

 

Selanjutnya, berkiatan dengan dana bantuan yang diberikan dibagi menjadi dua kategori dalam hal ini:

 

1. B$250,00 per bulan untuk karyawan lajang

 

2. B$250,00 per bulan untuk mereka yang sudah menikah dan B$50,00 per bulan untuk setiap tanggungan termasuk pasangan penerima dan hingga memilikiempat anak di bawah usia 18 tahun dan tidak menerima tunjangan lain dari Pemerintah Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan Brunei Darussalam seperti tunjangan pelajar dan tunjangan kesejahteraan dari MCYS atau Dewan Agama Islam Brunei. Permohonan bantuan tersebut hanya dapat dilakukan oleh salah satu orang tua atau oleh wali.

 

Bantuan tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu 3 bulan yang sudah terhitung sejak 1 September 2021. Setiap pertanyaan tentang aplikasi untuk bantuan keuangan khusus dapat diajukan melalui email covid19.assistance@mofe.gov.bn atau melalui pusat panggilan TAP di 2382800 atau 2382929 untuk pertanyaan prosedur aplikasi dan di 8191000 untuk pertanyaan pembayaran ke Departemen Keuangan. Namun, pemohon akan diinformasikan melalui notifikasi SMS mengenai status permohonan dan pembayaran.

 

Analisa dalam hal ini bahwa Ministry of Finance and Economy (MOFE) sebagai organisasi yang melembaga pada negara Brunei Darussalam secara cepat mengambil langkah dan membuat kebijakan dalam mempertahankan dan mensejahterakan para warga negara terkhusus karyawan swasta dengan mengeluarkan bantuan dana. Selain itu, syarat-syarat dan ketentuan yang dibutuhkan serta anggaran yang diberikan kepada para karyawan yang terdampak COVID-19 dapat dilihat secara transparasi oleh para pengaju dana tersebut melalui web yang telah disediakan oleh kementrian keuangan (MOFE) Brunei Darussalam. Bukan hanya itu saja, panduan dalam membuat pengajuan dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami oleh para karyawan yang terdampak COVID-19 sebagai pengaju.

 

Kebijakan yang dibuat oleh Ministry Of Finance and Economy Brunei Darussalam (MOFE) yang juga  telah disetujui oleh sultan Brunei, menunjukan bahwa kinerja dan tindakan organisasi kepemerintahan dalam aspek ekonomi dan keuangan dalam menghadapi para warga negara yang terdampak COVID-19 terkhusus para karyawan swasta ini berfokus pada kebutuhan dan bantuan masyarakat yang secara langsung diberikan oleh MOFE sebagi bentuk tanggung jawab dalam menyelamatkan kehidupan masyarakat dan keadaan ekonomi negara Brunei Darussalam dalam menghadapi siatuasi pandemic COVID-19.

 

Dengan demikian, dalam melihat situasi pandemic COVID-19 ini negara dan masyarakat sangat dibutuhkan kerjasama antar kedua belah pihak. Selain itu rasa tanggung jawab dan kepedulian organisasi kepemerintahan disegala aspek sebagai organisasi yang memiliki wewenang dalam melindungi, menjaga, serta mensejahterakan masyarakat sangat dibutuhkan situasi pandemic COVID-19. Kebijakan dan tindakan yang secara langsung dan tranparasi sanagat dapat membantu masyarakat yang terdapak pandemic. Oleh karena itu, disituasi pandemic COVID-19 ini dibutuhkanlah kerjasama dengan masyarakat, lalu rasa peduli, dan rasa tanggung jawab yang tidak hanya dilakukan oleh organisasi keperintahan saja melainkan organisasi non-pemerintahan lainnya dalam menghadapi dan memberikan solusi bagi kebertahan dan keberlangsungan hidup bersama dalam berwarga negara dan bermasyarakat.

 

 

 

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H