Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) perlu menjalin kerjasama dengan Kementerian-kementerian strategis yang berkaitan langsung dengan Otonomi Daerah diantaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri, sehingga kebijakan reformasi birokrasi pada saat di implementasikan mendapatkan komitmen, penerimaan dan kepatuhan yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan era digital atau transformasi digital menjadi momentum yang tepat untuk dilaksanakan.
Penyempurnaan kebijakan-kebijakan berupa program reformasi birokrasi harus terus diupayakan sehingga sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan dinamika kerja birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menjadi ASN yang professional, akuntabel dan responsif.
Korupsi adalah masalah serius yang merongrong integritas birokrasi. Dari suap hingga malapraktik, kasus korupsi mempengaruhi pelayanan publik dan memperburuk citra lembaga-lembaga pemerintahan.
Solusi: Penguatan Pengawasan dan Penghargaan Integritas
Pengawasan Ketat: Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal dengan membentuk badan independen untuk mengawasi perilaku birokrat dan memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika.
Sistem Penghargaan Integritas: Mengimplementasikan sistem penghargaan bagi pejabat birokrasi yang terbukti menjunjung tinggi integritas dan etika dalam pelayanan publik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
