Memberantas korupsi dengan mencangkokkan lembaga baru, yakni KPK, dalam sistem hukum kita ternyata -- seperti kita saksikan bersama -- tak membuahkan hasil hebat. Malah, sebagaimana akhir-akhir ini terjadi, justru menimbulkan konflik antar kelembagaan, KPK vs Polri.
Jika dicermati lebih serius lagi, ternyata bahwa dalam kasus Komjen Budi Gunawan bukan hanya KPK vs Polri yang terjadi. Ternyata antara Presiden dengan DPR juga sedang terjadi mekanisme konflik sebagai respon dari kebijakan Presiden Jokowi yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Disamping itu, dibawah permukaan juga sesungguhnya terjadi konflik KPK vs Presiden. Belum lagi imbas politik yang diam-diam sedang merayap mengintip peluang menggayuti isu KPK vs Polri ini.
Mari kita lihat hikmah dari KPK vs Polri ini. Sebenarnya ini adalah sisa-sisa dari mentalitas otoritarian Orde Baru. Era otoritarian dimana negara melalui aparaturnya sangat powerfull dan cenderung menghisap dan menekan rakyat. Bedanya adalah, pada jaman Orde Baru kekuasaan terkendali dan terpusat, sedangkan di era reformasi hingga kini, kekuasaan tersebut menyebar di semua lembaga pemerintahan/negara, termasuk partai politik. Ekspresinya identik yakni kekuasaan, dampaknya juga identik atau bahkan sama yakni mengeksploitasi rakyat.
Jadi, apa yang terjadi antara KPK dan Polri adalah sebuah pameran kewenangan. Hampir semua institusi masih bermental begini. Tinggal menunggu saat terjadi gesekan sehingga menimbulkan ledakan yang membakar. Itulah sebabanya revolusi mental menjadi mendesak.
Revolusi mental harus membalikkan mentalitas dan ekspresi kewenangan ini menjadi  mental pelayanan dan bakti pada negara. Sehingga negara kembali hadir sebagai dengan semangat melayani kepentingan publik, bukan hadir sebagai pemberangus kesejahteraan rakyat.
3. Memperbaiki Sifatnya Masyarakat
Dalam pidato Bung Karno 17 Agustus 1959 yang bertajuk Penemuan Kembali Revolusi Kita (Rediscovery of Our Revolution), beliau menyebutkan bahwa salah satu tugas revolusi untuk mencapai masyarakat adil makmur dalam Indonesia Merdeka itu adalah 'memperbaiki sifatnya masyarakat'.
Keadaan antara tahun 1950-1959 dengan keadaan kita dari 1998-2015 ini kurang lebih analog. Masyarakat mengalami dekadensi moral.
Dulu tahun 1950-1959 dekadensi terjadi bukan cuma karena faktor-faktor internal melainkan juga faktor-faktor eksternal dimana pemerintahan Belanda masih berupaya kembali berkuasa di Indonesia. Selain masih harus menyelesaikan konsolidasi internal, kita masih menghadapi dunia internasional terkait perjanjian-perjanjian sebelumnya (Linggar Jati hingga KMB). Disela itu terjadi pula hiruk pikuk partai menghadapi Pemilu 1955 serta sidang Dewan Konsitutuante yang tak membuahkan hasil. Ini semua menurunkan semangat rakyat.
Begitupun era reformasi yang menghantarkan gairah pemberantasan korupsi yang massif. Akan tetapi di sisi lain ternyata bahwa korupsi tidak berkurang. Pelayanan kepada masyarakat tidak semakin baik. Bahkan praktek korupsi semakin kreatif seiring dengan digunakan instrumen IT (information and technology) dalam pelayanan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Jadi, korupsi itu sebenarnya ada di tengah masyarakat, bukan hanya diruang kerja apartur pemerintahan/negara.
Bercermin dari kenyataan ini, benarlah apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa kita harus memperbaiki sifatnya masyarakat. Dalam konteks ini maka revolusi mental merupakan sebuah keharusan. Revolusi mental dimana rakyat harus menjadi subjek yang mesti dilayani negara, bukan menjadi objek perbuatan atas nama negara. Revolusi mental dimana aparatur menjadi bagian dari kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarkat, dengan semangat melayani menuju Indonesia adil makmur.
