Sebuah survei publik yang dilakukan oleh Pew Research Center for People & the Press menemukan fakta bahwa setelah film dokumenter An Inconvenient Truth dirilis, kesadaran orang di Amerika meningkat terhadap lingkungan meningkat dari 41% menjadi 50%.
Dan sejak Paris Agrement atau Persetujuan Paris disepakati, banyak negara yang mau tidak mau harus menentukan kebijakan yang kongkrit dalam penanganan masalah lingkungan, apalagi yang berkaitan dengan pengurangan emisi menuju Nol Emisi (Zero Emision) pada tahun 2050.
Apalagi dampak paling nyata yang dirasakan di banyak negara, adalah kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia (lansia), penduduk miskin, dan masyarakat adat.
Perempuan, Pilar Transisi Energi yang Terlupakan
Di tengah krisis iklim yang semakin mendesak, transisi energi menjadi keniscayaan bagi kita. Namun, transisi ini tidak sekedar mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan keadilan energi. Peran perempuan sebagai agen perubahan menjadi kunci untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan dan inklusif itu.
Namun perempuan, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya energi, akibatnya mereka lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan tertinggal dalam transisi energi.
Padahal perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman unik dalam mengelola sumber daya alam dan energi di tingkat komunitas. Mereka seringkali menjadi pengambil keputusan utama dalam hal penggunaan energi di rumah tangga dan terlibat dalam berbagai kegiatan terkait energi, seperti pengumpulan kayu bakar, memasak, dan penerangan.
Hal paling mendasar dari peran perempuan dalam transisi energi adalah bahwa perempuan adalah penyedia utama kebutuhan energi dalam rumah tangga. Perempuan juga sebagai pencari sumber energi alternatif, ketika ketiadaan energi terjadi.
Namun, sejauh ini perempuan hanya diposisikan sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan keseharian atau ranah domestik. Padahal perempuan memiliki peran penting dalam proses transisi energi. Sehingga dalam praktiknya kita melihat para perempuan juga terlibat aktif dalam penggunaan energi terbarukan seperti panel surya, biomassa dan biofuel dari hasil pertanian.
Sehingga paradigma transisi energi yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, akan membuat kelompok rentan semakin terpinggirkan. Kemiskinan di kalangan perempuan akan semakin tampak karena kebijakan energi tidak berperspektif gender. Dan peran perempuan juga akan semakin jauh dari masalah energi.
Namun, keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program transisi energi justru masih minim. Kesenjangan gender dalam akses informasi, teknologi, dan modal menghambat partisipasi penuh mereka. Belum lagi adanya budaya patriarki dan norma sosial yang diskriminatif sebagai batu sandungannya.
Sebenarnya di Indonesia, pengarusutamaan gender dalam transisi energi bukan hal baru, hanya saja dalam pemerintahan, pengambilan keputusan masih didominasi laki-laki. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara tahun 2023, contohnya di KESDM, kepemimpinan perempuan hanya berkisar 10%.
Maka GEDSI harus menjadi prioritas dalam kebijakan dan tata kelola energi di Indonesia. Termasuk pemberian ruang bagi kelompok rentan untuk mengakses energi bersih berkelanjutan. Serta penguatan dan percepatan pembangunan di sektor energi, dengan menempatkan gender specialist dalam program-program energi.
Partisipasi perempuan harus dijamin dalam mengawal transisi energi adil. Apalagi di dalam Bali Energy Transition Roadmap G20, termuat pelibatan masyarakat dan kesetaraan gender beserta aspek perilaku dan kualitas hidup.
