Jika nilai tukar rupiah melemah, harga barang impor juga akan melonjak. Yang menjadi masalah ialah sekitar 90% impor Indonesia terdiri dari bahan baku untuk aktivitas produksi dalam negeri. Melemahnya kurs rupiah membuat biaya produksi dan ongkos logistik para pengusaha makanan dan minuman melonjak, menurut bbc news.
Konsekuensi yang akan merasakan imbas dari kenaikan harga barang-barang adalah konsumen. Sebab kenaikan harga barang bisa menyebabkan inflasi. Dan jika inflasi cukup besar, maka akan mendorong terjadinya penurunan daya beli.
Pentingnya langkah pemerintah untuk menjaga daya beli sebab lebih dari separuh ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga, yakni pengeluaran barang dan jasa yang bertujuan untuk konsumsi.
Kenaikan harga minyak pun dapat memicu terjadinya peningkatan inflasi, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia yang terkena dampaknya. Oleh sebab itu, bank sentral dari berbagai negara termasuk The Fed AS, bisa jadi menaikkan acuan bunga nya untuk meredam inflasi.
Bank Indonesia setiap bulannya menentukan suku bunga acuan, sebab bank umum tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran suku bunga pinjaman melebihi acuan yang sudah ditetapkan BI. Saat suku bunga naik, maka pelaku usaha lebih senang menyimpan uang di bank sebab bunga tabungan juga akan meningkat. Hal tersebeut menyebabkan belanja masyarakat dan jumlah peredaran uang akan menurun, secara teori memang dapat menurunkan inflasi, akan tetapi sisi negatifnya ialah perputaran ekonomi akan terhambat.
Seperti apa respons pemerintah dan Bank Indonesia?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tidak akan diam melihat konflik yang dinilai sebagai pemicu dampak-dampak dia atas. Pemerintah akan mengambil kebijakan strategis agar perekonomian Indonesia tidak terdampak lebih jauh.
Adapun kebijakan yang dilakukan adalah pemerintah wajib memantau dari sisi sektor riil. Pemantauan harga-harga kebutuhan pokok yang ada di pasar wajib dilakukan, apabila ada distorsi pasar maka pemerintah diharuskan untuk intervensi.
Lalu instrumen kebijakan yang lain adalah fiskal, kebijakan ini dijaga agar pengeluaran produktif mampu membantu masyarakat bawah dan rentan. Kebijakan fiskal yang baik ialah mampu mengendalikan defisit.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun meminta sejumlah BUMN untuk mengendalikan impor serta bertransaksi menggunakan dolar AS secara terukur dan sesuai kebutuhan. BUMN yang dimaksud utamanya adalah mereka yang memiliki utang luar negeri besar dalam dolar AS seperti Pertamina, PLN, dan Mineral Industri Indonesia (MIND ID).
Di sisi lain, Bank Indonesia akan terus berupaya menjaga stabilitas rupiah, termasuk dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing, atau bisa disebut menjual cadangan devisa untuk mendorong nilai rupiah lebih kuat.
