Perlakuan Sama: UU No. 25 Tahun 2007 mengatur bahwa semua penanam modal diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Ketentuan ini memberikan peluang yang sama bagi investor asing maupun domestik, namun juga membuka risiko ketimpangan dalam kompetisi. Meski demikian, perlakuan istimewa diberikan kepada negara-negara tertentu yang memiliki perjanjian khusus dengan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2).
Pembatasan Bidang Usaha: Tidak semua bidang usaha terbuka bagi PMA. Beberapa sektor strategis seperti pertahanan, senjata, dan sumber daya alam tertentu, dinyatakan tertutup bagi penanaman modal asing. Selain itu, pemerintah juga menetapkan bidang usaha yang hanya dapat diakses dengan persyaratan khusus demi melindungi kepentingan nasional, termasuk perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing: PMA diwajibkan mengutamakan tenaga kerja lokal. Penggunaan tenaga kerja asing dibatasi pada posisi-posisi tertentu yang membutuhkan keahlian spesifik. Selain itu, perusahaan penanaman modal asing harus menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal.
Fasilitas dan Insentif: UU ini memberikan berbagai fasilitas seperti pembebasan pajak, repatriasi modal, serta kemudahan perizinan. Fasilitas ini dimaksudkan untuk menarik lebih banyak investor asing, meskipun sering kali menimbulkan kecemasan akan berkurangnya perlindungan terhadap industri lokal.
Implikasi terhadap Pengusaha Kecil
Asas perlakuan sama (National Treatment) memberikan kesempatan yang sama bagi PMA dan PMDN untuk beroperasi di Indonesia. Namun, bagi pengusaha kecil lokal, kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan besar. Perusahaan multinasional dengan modal dan teknologi yang lebih besar memiliki keunggulan kompetitif yang sulit disaingi oleh usaha kecil. Dalam praktiknya, banyak usaha kecil yang kesulitan bertahan akibat tekanan persaingan dari perusahaan besar.
Selain itu, kebijakan liberalisasi investasi berpotensi melemahkan perlindungan terhadap usaha kecil. Liberalisasi yang termuat dalam perjanjian perdagangan internasional, seperti WTO, seringkali mendukung kebebasan pasar yang tidak selalu sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa usaha kecil tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan dalam menghadapi kompetisi global.
Dalam perspektif sosial ekonomi, kebijakan yang terlalu pro-liberalisasi dapat menciptakan kesenjangan yang signifikan antara perusahaan besar dan pengusaha kecil. Pengusaha kecil membutuhkan akses lebih besar ke sumber daya, seperti pembiayaan dan pelatihan, agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Kesimpulan
UU No. 25 Tahun 2007 mempromosikan liberalisasi investasi yang bertujuan menarik modal asing dan meningkatkan ekonomi nasional. Namun, prinsip liberalisasi yang diadopsi seringkali bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengedepankan demokrasi ekonomi. Kebijakan ini dianggap kurang melindungi pengusaha kecil, yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Diperlukan revisi regulasi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan menarik investasi asing dan melindungi pengusaha kecil. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan investasi mencerminkan semangat keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan pendekatan yang lebih bijaksana, Indonesia dapat memanfaatkan investasi asing tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan kesejahteraan pengusaha lokal.
