 Fatwa dan Pedoman Lembaga Syariah
Aturan Hukum: Bank syariah diharapkan untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh lembaga syariah seperti DSN MUI atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan praktik murabahah.
Dasar Hukum: Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ini memberikan panduan dan kerangka hukum yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi murabahah.
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 1: Menyatakan bahwa perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah Islam.
Pasal 6: Menyebutkan bahwa produk dan jasa perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah, termasuk dalam hal kejelasan harga, sehingga transaksi murabahah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan ini.
Pandangan Aliran Positivisme Hukum dan Sociological Jurisprudence
Kedua aliran hukum ini memberikan perspektif yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam memahami pentingnya transparansi harga dalam murabahah:
Positivisme Hukum menekankan kepatuhan terhadap norma hukum yang ada, di mana bank syariah diwajibkan untuk memberikan informasi harga yang jelas dan transparan.
Sociological Jurisprudence fokus pada keadilan sosial dan hubungan antara bank dan nasabah, menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung transparansi untuk mencegah ketidakadilan.
Kedua perspektif ini, jika diterapkan secara bersamaan, dapat menciptakan sistem perbankan syariah yang lebih adil dan transparan, di mana kepatuhan terhadap hukum berjalan seiring dengan keadilan sosial.
#uinsaidsurakarta2024
#muhammadjulijanto
#prodihesfasyauinsaidsurakarta2024
