Tantangan bidang sosial dan politik pemerintahan Jokowi-JK
Pertumbuhan ekonomi dan menguatnya demokrasi tak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Dengan kata lain, ekonomi yang makin besar tak selalu berarti kemakmuran makin merata. Hal ini terlihat di Indonesia.
Beberapa tantangan sosial dan politik yg menjadi PR pemerintahan Jokowi-JK:
1. Kesenjangan sosial ekonomi. Bank Dunia menyatakan kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin di Indonesia semakin melebar. Sebabnya adalah adanya perlambatan laju pengentasan kemiskinan, serta pesatnya peningkatan kekayaan. Pada 2013, rata2 konsumsi per orang dari 10 % rumah tangga paling kaya adalah 10.3 kali lipat dibanding 10 % rumah tangga yang paling miskin.
Sementara, data BPS tahun 2013, Gini Ratio (indikator untuk mengukur kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya menunjukan angka 0, 413 yang artinya hampir mencapai ambang batas maksimal yang disyaratkan yaitu 0,5 dan tidak berubah sepanjang 3 tahun yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013. Angka2 tersebut menunjukan gagalnya mempersempit perbedaan kesenjangan penduduk yang miskin dan penduduk yang kaya.
2. Pembangunan desa. Telah adanya perubahan paradigma dari pembangunan di desa menjadi pemberdayaan desa melalui UU Desa. Sementara ini dana yg disediakan baru Rp. 9 triliun, yakni 450 juta/ desa. Semestinya 64 triliun, atau 1 miliar lebih/ desa agar lebih optimal dampaknya.
3. Perlindungan kebebasan beragama dan perlindungan penodaan terhadap agama. Lembaga pemantau HAM Human Right Working Group HRWG, mencatat dalam dua tahun terakhir, Indonesia setidaknya 4 kali mendapat catatan buruk dari PBB dalam masalah perlindungan minoritas. Data lembaga pemerhati kebebasan beragama di Indonesia, Setara Institute mencatat selama 2013 lalu, terjadi 222 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang tersebar di 20 provinsi.
Di sisi lain, banyaknya kekerasan thd kelompok minoritas jg banyak disebabkan oleh adanya penodaan thd agama yg dianut mayoritas penduduk. Karenanya, kedua aspek ini mesti dicari titik temu agar meminimalisir tindak kekerasan atas nama agama.
4. Komunikasi politik. Seiring dengan kekalahan manuver politik koalisi Indonesia Hebat dari Koalisi Merah Putih, maka tantangan politik Jokowi-JK sangat besar. Salah satu upaya nya adalah komunikasi politik sbg elemen penting yang harus dibangun oleh Jokowi-JK, baik itu secara vertikal kepada masyarakat, dan komunikasi secara horizontal yakni kepada elit politik. Karena program2 sehebat apapun tanpa dukungan dan kemampuan komunikasi politik yg baik terhambat.
5. Untuk hubungan luar negeri, Jokowi perlu mengkaji kembali posisi dan sikap Indonesia, khususnya pada tiga pertemuan internasional besar mendatang; APEC di Beijing, KTT Asia Timur di Naypyitaw, dan G20 di Brisbane. Belym lagi tantangan pemberlakuan ASEAN community 2015 mendatang.
