Kemiskinan dan Permasalahan Sosial Masyarakat Indonesia

Dalam pelaksanaan pembangunan sosial masyarakat Indonesia, tentunya permasalahan sosial tidak luput dari pelaksanaan pembangunan sosial tersebut, permasalahan-permasalahan sosial masyarakat ini menyangkut kemiskinan, pengangguran, perceraian, kenakalan remaja, dan lainnya yang tentunya harus dituntaskan melalui pembangunan sosial tersebut yang sudah direncanakan. 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang termasuk tinggi di Indonesia, dari penduduk ibu kota sampai penduduk di desa pedalaman terdapat masyarakat dengan kategori miskin atau menengah kebawah, tentunya masyarakat miskin tersebut kurang atau bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya sehari-hari termasuk mencari makan, membeli baju, sampai tidak mempunyai rumah untuk beristirahat. Salah satu contoh dari kemiskinan di ibu kota adalah penduduk miskin di daerah DKI Jakarta yang mencapai angka 502.040 jiwa yang dimana DKI Jakarta merupakan daerah ibu kota yang seharusnya mempunyai angka kesejahteraan yang tinggi.

Masalah sosial adalah suatu yang ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Kemiskinan tentunya termasuk bagian dari permasalahan sosial yang tentunya terjadi di Indonesia. 

Kemiskinan berasal dari kata "miskin" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. 

Para ahli pun berpendapat tentang kemiskinan itu sendiri, termasuk Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Kemiskinan bisa terjadi karena berbagai banyak faktor, contohnya seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan angka kelahiran yang tinggi disuatu daerah, pendidikan yang tidak merata sehingga kualitas pendidikan yang rendah, terjadinya bencana alam, hingga distribusi pendapatan yang tidak merata. Pada awalnya kemiskinan juga bisa terjadi karena eksploitasi yang terjadi kepada para kaum pekerja yang dilakukan oleh kaum kapitalisme. Hal tersebut dikemukakan oleh seorang sosiolog bernama Karl Marx.

Marx berpendapat bahwa kemiskinan bisa disebabkan oleh adanya struktur kelas dimana ada kaum borjuis (kaya) dan kaum proletar (buruh/miskin) yang pada akhirnya kaum borjuis selaku pemilik modal menjadi kapitalis dan mengeksploitasi kaum proletar. Pada akhirnya kemiskinan ini juga menimbulkan beberapa akibat atau dampak, contohnya seperti meningkat nya angka pengangguran, banyaknya angka/kasus putus sekolah karena keterbatasan atau kekurangan modal, munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat karena tidak cukup uang untuk merawat diri sendiri sampai tidak sanggup untuk berobat, sampai munculnya tindakan kriminalitas karena tidak adanya pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan.

Tentunya pemerintah tidak boleh buta akan kemiskinan yang ada di Indonesia, pemerintah bersama para staff kementrian sosial merencanakan atau membuat perencanaan pembangunan sosial dan membuat berbagai program-program dan kebijakan sosial yang pemerintah buat untuk mengentaskan kemiskinan, produk dari perencanaan pembangunan sosial tentang kemiskinan ini ialah kebijakan-kebijakan sosial pemerintah yang tentunya untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, contoh dari produk atau kebijakan tersebut ialah Program Indonesia Pintar atau PIP yang memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. 

Contoh lain dari produk atau program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ialah Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN KIS yang merupakan layanan kesehatan yang diadakan pemerintah. Tak hanya itu, Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai juga merupakan produk atau bantuan yang diberikan pemerintah terhadap keluarga yang miskin atau rentan miskin.

 Permasalahan sosial lainnya seperti pengangguran juga harus dituntaskan oleh pemerintah dengan membuat program-program dan kebijakan-kebijakan, pemerintah akhirnya menciptakan program Kartu Prakerja yang dimana melalui program ini masyarakat diberikan pelatihan dan pembinaan serta biasa insentif lainnya. Kartu Sembako juga merupakan program pemerintah untuk penganggur yang ditujukan untuk membantu kebutuhan pangan kelompok penganggur dan disalurkan secara non-tunai setiap bulannya.

Permasalahan sosial seperti kenakalan remaja tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah, faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal kenakalan remaja ini, dari mulai pendidikan karakter sampai pendidikan agama yang harus lebih di tekankan serta pengawasan dari sekolah agar remaja Indonesia menjadi remaja yang berkualitas dan berpendidikan, dengan ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan kenakalan remaja, contohnya seperti Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang menyebutkan bahwa Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana dan merupakan bentuk pelanggaran.

Bisa di tarik kesimpulan bahwa, permasalahan sosial muncul akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur pada masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial masyarakat, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, maka dengan itu pemerintah harus segera merencanakan pembangunan sosial dan membuat program-program serta kebijakan guna mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, dan Program Keluarga Harapan merupakan produk dari pemerintah guna menekan angka kemiskinan yang ada di Indoneisa.

Permasalahan sosial lainnya seperti pengangguran dan kenakalan remaja juga tidak boleh lepas dari pengawasan pemerintah, tentu pemerintah harus membuat program-program atau kebijakan untuk mengawasi dan menurunkan angka pengangguran serta kenakalan remaja di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Tawuran hingga Kartu Prakerja merupakan salah satu produk pemerintah guna mengawasi serta menurunkan angka pengangguran dan kenakalan remaja. Dari program pemerintah dan kebijakan tersebut pada akhirnya bisa mengentaskan permasalahan sosial masyarakat ini dan bisa menjadikan masyarakat yang sejahtera dan mempunyai harapan hidup yang tinggi.