Titik Kritis Stabilitas Global dalam Genggaman Senjata Pemusnah Massal di Semenanjung Korea

Meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas, Semenanjung Korea terletak pada posisi geografis yang sangat strategis dalam berbagai aspek dan menjadi titik persimpangan penting di kawasan Asia Timur, yakni berada di antara negara-negara yang memiliki kekuatan besar dalam konteks geopolitik dan ekonomi global yaitu Rusia, Cina, dan Jepang. Selain itu, dalam konteks keamanan global, letak Semenanjung Korea juga dimanfaatkan oleh negara adidaya Amerika Serikat dalam membangun markas militernya di Korea Selatan.

Sangat disayangkan wilayah strategis tersebut harus terpecah menjadi dua negara yang memiliki ideologi berbeda pada saat masa Perang Dingin. Pada saat itu wilayah Selatan dikuasai oleh Amerika Serikat yang berideologi liberal, sementara Utara dikuasai oleh Uni Soviet yang berideologi komunis sosialis. Lalu pada tanggal 25 Juni 1950 pertama kalinya dalam sejarah Korea Utara melakukan penyerangan ke Korea Selatan yang dikenal dengan perang korea atau forgotten war, dan aksi tersebut sepenuhnya didukung oleh Uni Soviet dalam hal persenjataan. Akhir dari perang tersebut lah tercipta kesepakatan untuk membuat zona netral yang memisahkan kedua negara Korea.

Kedekatan Uni Soviet dengan Korea Utara dalam hal persenjataan terus berlangsung. Uni Soviet memulai untuk mengimplementasikan penelitian nuklir, hal ini disetujui oleh pihak Korea Utara karena khawatir akan merasa tertinggal ataupun tersaingi oleh Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Kemudian di tahun 1956 tercipta perjanjian partisipasi kerja sama damai penggunaan nuklir antar kedua negara tersebut yang disetujui dengan dikirimnya ilmuwan dan teknisi untuk mendapatkan pelatihan program nuklir di Moskow. Kenyataanya terdapat fakta yang dilihat dari sejarah, bahwa kesadaran Korea Utara terhadap senjata nuklir terjadi karena melihat betapa hebatnya senjata nuklir sebagai the ultimate weapon of mass destruction yang muncul pada saat kejadian di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945.

Dengan senjata nuklir tersebut, Korea Utara memiliki jaminan tersendiri dalam melindungi keamanan negaranya. Perkembangan nuklir oleh Korea Utara dari masa ke masa terus berlanjut, dengan melakukan berbagai serangkaian uji coba. Menurut Nuclear Threat Initiatives (NTI), Korea Utara telah melakukan 6 kali uji coba senjata nuklir yang dimulai dari tahun 2006 sampai 2021. Namun akibat dari banyaknya uji coba yang dilakukan, membuat Korea Utara mendapat berbagai sanksi dari berbagai negara lain.

Dampak Global dari Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea

Melansir VOA Indonesia, baru-baru ini Kim Jong Un mengunjungi fasilitas rahasia pengayaan uranium guna memantau dan meningkatkan produksi senjata nuklirnya. Langkah ini memperkuat ancaman nuklir di Semenanjung Korea, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan global. 

Dalam hal politik tentunya dapat meningkatkan ketegangan di kawasan Asia, khususnya tetangga terdekat seperti Korea Selatan dan Jepang. Ancaman uji coba rudal yang sering digunakan sebagai pembawa hulu ledak nuklir menjadi pemicu krisis berkepanjangan. Akibatnya, kedua negara tersebut harus beraliansi dengan Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan mereka dan berpotensi untuk ikut mengembangkan senjata mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat memicu perlombaan senjata.

Dapat juga menimbulkan lemahnya sistem sanksi internasional akibat rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina sebagai negara yang memiliki kekuatan terbesar di dunia. Dimana Amerika serikat beserta sekutunya cenderung mendorong denuklirisasi melalui berbagai sanksi, sedangkan Rusia dan China yang lebih bersikap lunak terhadap Korea Utara karena memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut.

Lalu dalam hal ekonomi, ancaman nuklir di Semenanjung Korea dapat menyebabkan volatitas pasar keuangan global, terutama di Asia. Setiap kali Korea Utara melakukan uji coba rudal, pasar saham di Korea Selatan, Cina, dan Jepang cenderung mengalami penurunan yang drastis, para investor global lebih memilih mengalihkan modal mereka ke aset yang lebih aman dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap kawasan tersebut.

Negara-negara sekitar di Semenanjung Korea pun terpaksa meningkatkan anggaran besar untuk sistem pertahanan rudal seperti THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), yang memakan biaya miliaran dolar. Selain itu, ketegangan di kawasan tersebut juga mengganggu rute perdagangan internasional dan merusak rantai pasokan global.

Kemudian dalam hal keamanan, dapat timbul adanya resiko bahwa senjata nuklir bisa jatuh ke tangan kelompok teroris atau negara-negara yang tidak bertanggung jawab, yang dapat meningkatkan ancaman serangan nuklir atau radiologis. Selain itu, hal ini juga bisa mendorong negara-negara lain untuk menciptakan atau mengejar teknologi senjata nuklir.

Skenario Buruk yang Mungkin Terjadi Jika Ancaman Nuklir Bereskalasi Menjadi Konflik Militer Besar

Banyak dampak buruk yang signifikan akan terjadi jika ancaman nuklir di Semenanjung Korea eskalasi menjadi konflik militer antarnegara. Konflik semacam itu dapat mengakibatkan korban jiwa yang besar serta kerusakan pada infrastruktur vital, seperti rumah sakit dan jaringan transportasi, yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, krisis kemanusiaan akan muncul, dengan kekurangan barang-barang pokok dan pengungsian massal sebagai dampaknya.

Senjata nuklir adalah bahan radioaktif yang dapat menyebarkan radiasi berbahaya dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas. Dampak radiasi ini dapat mencemari tanah dan air, serta menimbulkan efek kesehatan jangka panjang bagi masyarakat, seperti kanker dan penyakit lainnya. Selain kerusakan lingkungan, penggunaan senjata nuklir juga berdampak serius pada kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

Dampak ekonomi dari penggunaan senjata nuklir juga sangat signifikan. Kenaikan harga barang dan penurunan investasi dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh konflik nuklir. Ekonomi yang terguncang ini tidak hanya mempengaruhi negara yang terkena dampak langsung tetapi juga memiliki efek riak pada ekonomi global, mempengaruhi perdagangan dan investasi internasional.

Konflik besar yang melibatkan senjata nuklir juga dapat memperburuk instabilitas keamanan baik di tingkat regional maupun global. Ketegangan yang meningkat bisa menarik negara-negara lain ke dalam pertikaian dan memicu perlombaan senjata baru. Selain itu, kerusakan diplomasi dan hubungan internasional juga mungkin terjadi, menghambat upaya penyelesaian konflik dan mempersulit pemulihan stabilitas global.

Peran Indonesia dalam Menyikapi Ancaman Nuklir

Tak dapat dipungkiri, Indonesia sebagai negara berkembang yang juga berada di kawasan Asia Pasifik berpotensi berdampak langsung terhadap stabilitas negara, khususnya dalam bidang ekonomi. Dampak tersebut meliputi peningkatan biaya impor energi yang dapat mempengaruhi inflasi dan anggaran dalam negeri, menurunnya tingkat sektor pariwisata, serta perubahan kebijakan ekonomi yang kemungkinan akan merugikan masyarakat menengah kebawah. Dengan demikian, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dan mencegah konflik akibat ancaman nuklir di Semenanjung Korea. 

Langkah-langkah yang dapat diambil Indonesia untuk berperan dalam menjaga perdamaian dan mencegah konflik akibat ancaman nuklir di Semenanjung Korea melibatkan penggunaan jalur diplomasi sebagai mediator. Indonesia dapat mendorong dialog perdamaian antara negara-negara yang terlibat dengan memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi yang dapat meredakan ketegangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari eskalasi konflik dan menemukan jalan keluar yang damai.

Selain itu, Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN. Dalam forum-forum ini, Indonesia dapat menyampaikan pendapat dan berkontribusi pada upaya penyelesaian ketegangan melalui diplomasi, bukan tindakan militer. Partisipasi aktif di tingkat internasional juga memungkinkan Indonesia untuk memperkuat posisi dalam mencari solusi yang berbasis pada hukum internasional dan prinsip-prinsip perdamaian.

Terakhir, dengan turut aktif dalam diplomasi dan forum internasional, Indonesia dapat mengajak negara-negara lain untuk menekan pihak-pihak yang terlibat agar mematuhi norma-norma internasional. Indonesia juga dapat menjalin kerja sama dengan negara-negara besar dan lembaga-lembaga internasional untuk mendukung upaya pengendalian senjata nuklir. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian senjata nuklir diterapkan secara efektif dan mendukung stabilitas global.